Anggota DPR Jangan Urus Segala Macam Urusan!

Meskipun Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso merasa yakin, bahwa Komisi III tidak melakukan intervensi terkait perkara korupsi yang melibatkan Walikota Semarang (nonaktif) Soemarmo dan hanya menjalankan fungsi pengawasan. Namun yakinkah beliau, bahwa yang mereka lakukan itu adalah hal yang bijaksana dan pada tempatnya?

Saya yakin mereka sangat memahami, bahwa sebagai anggota DPR medan kerja mereka adalah nasional, dan berkaitan dengan hal-hal yang berdampak sangat luas atau yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, jauh melampaui batas- batas wilayah kota/kabupaten atau propinsi.

Jadi, terlepas dari kebenaran substansi "intervensi" Komisi III DPR terhadap keputusan MA yang memyetujui usulan KPK untuk memindahkan tempat sidang perkara korupsi yang melibatkan Walikota Semarang (nonaktif) Soemarmo, menurut saya mereka telah melampaui kewenangannya.

Karena sangat jelas bagi semua pihak, bahwa kasus suap terkait pembahasan RAPBD Kota Semarang adalah kasus lokal yang tidak berdampak sangat luas. Oleh Karena itu, jika ada hal yang tidak beres atau perlu diluruskan, Anggota DPRD Kota Semarang atau DPRD Propinsi yang paling berhak melakukan "intervensi"!

Kecuali jika kesalahan KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi di daerah, terjadi di banyak Kota/Kabupaten atau propinsi, dengan pola tertentu yang sama atau hampir sama, barulah kasus ini dapat "dintervensi" oleh DPR!

Namun faktanya Anggota Komisi III atau DPR secara umum, sering kali turut campur dalam menangani kasus-kasus lokal, yang seharusnya menjadi kewenangan DPRD Kota atau Propinsi!

Dalam obrolan ringan di pos kamling, sering terdengar cemoohan : "Mereka, para Anggota DPR yang sangat terhormat itu, sepertinya selalu kurang kerjaan... Yang seharusnya tidak mereka lakukan, dilakukan. Tetapi ironisnya, yang seharusnya mereka lakukan, malah tidak atau enggan mereka lakukan! Pusing aku memikirkan mereka!!!" *E. Sudaryanto - 08062012