Kecenderungan beberapa parpol anggota koalisi, seperti GOLKAR dan PKS, baik secara terang-terangan maupun terselubung, menentang kebijakan Pemerintah Presiden SBY yang dianggap tidak populer dan mendapat respon negatif dari publik, sangat bisa dimengerti.
Namun jika manuver tersebut bertujuan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab dan menyucikan diri dari "cipratan dosa" pemerintahan Presiden SBY, yang kelak atau sekarang mungkin dianggap gagal menyejahterakan rakyat, serta mewujudkan janji-janji di awal pemerintahannya dulu, hal ini tidak akan dan jangan sampai terjadi.
Publik harus jeli dan jangan sampai mau dibodohi oleh manuver-manuver parpol tersebut, yang berupaya keras menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat, tetapi disisi lain masih berharap atau bahkan berupaya aktif untuk mendapatkan "sesuatu" dari pemerintah yang dulu mereka bantu tegakkan dan sering mereka "telikung" kebijakannya.
Rakyat harus berpikir cerdas. Seribu kalipun GOLKAR dan PKS, serta parpol lain anggota koalisi, menentang kebijakan Perintah yang dianggap tidak pro rakyat, selama mereka masih berada dalam koalisi dan menempatkan kadernya di kabinet, mereka tetap harus dipandang sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas kegagalan Pemerintahan Presiden SBY, dalam mewujudkan tujuan pemerintahan dan harapan rakyat, pada akhir masa pemerintahannya kelak.
Kecuali jika mereka, terutama GOLKAR dan PKS, berani keluar dari koalisi SEKARANG JUGA! Bukan pada "detik-detik" akhir masa jabatan Pemerintahan Presiden SBY, atau beberapa saat jelang PEMILU LEGESLATIF 2014.
Jika kedua parpol tersebut di atas tidak mempunyai "tujuan lain" dalam berkoalisi, selain seperti yang selalu mereka "gembar-gemborkan" selama ini, sekarang adalah saat yang paling tepat bagi mereka untuk keluar dari koalisi.
Ketika Presiden SBY sudah final dengan kebijakannya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, dan mereka gagal medorong dipilihnya opsi lain yang dianggap lebih baik, lebih rasional serta tidak "mengorbankan" rakyat, bukankah ada kemungkinan keberadaan mereka di koalisi sudah tidak dianggap lagi, karena sudah terlalu sering berseberangan dalam beberapa keputusan penting pemerintah?"
Atau GOLKAR dan PKS masih dapat berubah pikiran, bersedia menanggung hujatan publik/rakyat, dan siap "mandi lumpur" bersama DEMOKRAT dan anggota koalisi lain yang "seiman"?! (E. Sudaryanto - 26/03/2012)
