Selalu saja masyarakat dibuat heran dengan cara-cara anggota DPR menanggapi issue atau persoalan hukum dan pemerintahan yang terungkap ke publik melalui media.
Seperti yang terjadi belakangan ini. Setidak-tidaknya ada dua issue yang menjadi topik hangat pemberitaan di media maupun forum-forum diskusi.
Yang pertama dan terdahulu, adalah issue tentang MORATORIUM pemberian remisi dan pembebasan bersarat bagi narapidana korupsi dan terorisme, yang digulirkan MENKUMHAM dan wakilnya yang baru.
Kedua, sentilan Ketua MK Mahfud MD tentang adanya indikasi JUAL BELI PASAL yang terjadi di DPR. Hal yang diamini oleh Adnan Buyung Nasution, berdasar pengalaman dan amatannya selama menjabat sebagai Ketua Wantimpres.
Namun anehnya, alih-alih berupaya membawa issue-issue tersebut ke dalam forum resmi DPR, para anggota dewan yang terhormat itu justru ikut larut dalam perdebatan tak berujung pangkal di media dan forum-forum diskusi informal di luar.
Jika anggota DPR menganggap kedua issue tersebut di atas merupakan hal yang penting, bukankah seharusnya mereka menggiring diskusi ke dalam forum yang lebih resmi dan mempunyai kewenangan untuk menetapkan solusi atau mengungkapkan lebih lanjut?
Bukankah masalah MORATORIUM pemberian remisi dan pembebasan bersarat kepada narapidana korupsi dan terorisme, akan lebih tepat jika dibawa ke rapat-rapat di Komisi III DPR. Sedangkan tentang issue jual beli pasal, bukankah lebih afdol jika Badan Legeslasi DPR mengundang Mahfud MD dan pihak-pihak lain untuk mendiskusikan dan mencari kebenaran praktek-praktek kotor yang dituduhkan?
Jika hanya diperdebatkan di media, biasanya masalah atau issue tersebut akan segera terlupakan tanpa solusi dan tindak lanjut, ketika media telah bosan memediasi diskusi atau DEBAT KUCING mereka, karena ada issue atau kejadian menarik yang lebih SEKSI untuk dieksploitasi. Jika sudah demikian, pantas jika menggunung persoalan di negeri ini yang tak kunjung usai dan mendapatkan solusi jitu! (E. SUDARYANTO-17112011)
