Perhimpunan Warga Pasar (PERWAPAS) Terminal Cibadak mencatat ada sekitar 270 ‘anak pasar’ yang mengais rezeki dengan menjual tas ‘kresek’ plastik, jasa semir sepatu, termasuk buruh atau kuli panggul barang dan belanjaan di pasar. Keseharian ‘anak pasar ‘ ini lengkap dengan kenyataan tidur di bangku atau los pasar yang tersedia manakala pada malam hari menghampiri pasar di terminal milik salah satu kecamatan di Kabupaten Sukabumi arah Cianjur menuju Ciawi, Bogor.
Menyoalpendidikan ‘anak pasar’, tanggung jawab pendidikan dasar mereka sementara ini menjadi layanan pendidikan kesetaraan PAKET A, B dan C yang dikelola swadaya oleh salah satu PKBM yang terletak di Kecamatan yang dikenal dengan kendaraan nayor ini.
Ternyata layanan PAKET A, B dan C ini hanya mampu menarik minat 36 (13 %) anak yang secara rutin mengikuti pembelajaran itupun dilangsungkan 2 kali dalam satu minggu. Sedangkan hampirsebagian besar (87%) anak pasar ini mengikuti pembelajaran secara selektif sekurang-kurangnya dau minggu sekali atau hadir saat diselenggarakan kegiatan khusus yang bersifat insidental seperti pesantren kilat di bulan ramadhan. Kegiatan insidental yang dilaksanakan oleh PKBM biasanya memberikan ‘stimulan’ tambahan seperti uang jalan atau uang makan, termasuk bingkisan atau ‘ragi belajar’ lain.
Pembelajaran ‘anak pasar’ ini ditangani oleh dua orang tutor yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang dan pemilik ‘jongko’ di pasar terminal yang dilalui jalan yang senantiasa kental dengan suasana macet dan padat sepanjang siang hari. Kedua tutor ini melibatkan diri semata-mata lebih didasarkan atas sikap penghargaan yang tinggi terhadap almarhum guru mereka yang merupakan orang tua pengelola PKBM.
Kompensasi bulanan yang diperoleh kedua tutor yang berbeda jenis kelamin ini adalah ‘uang jalan’ sebesar rata-rata seratus ribu rupiah. Pendapatan tutor ini lebih merupakan tanda terima kasih dari PKBM dibandingkan kompensasi atas jerih payah dan upaya meluangkan waktu dan tenaga di sela-sela kesibukan menggelar dagangan. Bagi pengelola PKBM yang mengelola anak pasar, operasional PKBM dan kebutuhan program sering kali harus pintar disiasati. Sementara bantuan dari pemerintah daerah sendiri tidak selalu mengalir setiap saat.
Kelanjutan layanan pendidikan dasar bagi ‘anak pasar’ dan masyarakat di luar sekolah (out-of-school population) lain seperti ini banyak diselenggarakan atas kepedulian sebagian masyarakat, sedangkan program bantuan pemerintah yang terbatas pada tenggat satu tahun anggaran, kerap menjadi bayangan kelam pelaksanaan pendidikan non formal di tengah masyarakat. Padahal di lain pihak anggaran pendidikan sudah ditetapkan 20 % dari APBN termasuk APBD.
