[caption id="attachment_129761" align="alignright" width="150" caption="Community Learning Centre di Beijing - Cina Dok. Pribadi"][/caption] Sejarah pendidikan bagi masyarakat di luar sekolah sejak jaman kemerdekaan identik dengan pemberantasan buta huruf sebagai salah satu dari tiga prioritas Direktorat Pendidikan Masyarakat Kementrian Pendidikan yang dibentukpada tanggal 1 Juni 1946. Kenyataan tingkat melek huruf masyarakat yang rendah akibat fasilitas sekolah dasar tidak dapat mengimbangi peningkatan jumlah peserta didik yang mencapai seratus kali lipat sejak tahun 1945. Akibat tidak langsung dari kenyataan ini, pemberantasan buta huruf lebih menyita perhatian dibandingkan dua prioritas lain yaitu mengelola pelatihan dan mengembangkan perpustakaan masyarakat.
Sekarang menjelang peringatan kemerdekaan ke-66, pemberantasan buta huruf bergeser tidak lagi mendapat alokasi perhatian. Apalagi Badan Pembangunan PBB(UNDP) dalam laporan tahun 2010 tidak lagi memperhitungkan adult literacy rate yang mendasari program pemberantasan buat huruf di tanah air sebagai dasar kalkulasi Human Development Indeks.
Rekonstruksi dan restrukturisasi pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat di luar sekolah terus dibutuhkan terlebih dinamika pembangunan mensyaratkan proses perubahan yang terus menerus perlu diakomodasi. Di lain pihak kemajuan teknologi pun menuntut adaptasi bagi masyarakat setiap saat. Konversi energi dari bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG) merupakan contoh kebutuhan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat di luar sekolah. Banyak kecelakaan yang memakan korban jiwa dan materi, dapat dipandang sebagai kesenjangan kapasitas (pengetahuan, sikap dan keterampilan) masyarakat terhadap tuntutan pemanfaatan teknologi sederhana berupa regulator, slang, kompor, dan tabung gas.
Manakala melihat kendaraan bermotor lalau lalang di jalan raya, pengetahuan, sikap dan keterampilan pengendara menunjukkan akumulasi proses pembelajaran berlalu lintas sebelumnya, katakan saja hingga SIM diperoleh yang mensyaratkan semacam tes atau ujian pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai pengendara. Jika seseorang memperoleh SIM sepuluh tahun lalu, dan lingkungan di jalan raya seperti perubahan peraturan, hingga perubahan jalur dan marka jalan jelas ini membutuhkan adaptasi yang diawali dengan kesadaran untuk terus ‘belajar’. Bahkan untuk transaksi di pintu tol, dapat dilihat bagaimana pengemudi kikuk dengan pemanfaatan Gardu Tanpa Orang (GTO), dimana kartu tol otomatis diambil dari vending machine. Bahkan untuk pembayaran tol secara otomatis, seorang pengemudi harus memiliki alat pembayaran tersendiri, jika sudah terlanjur masuk jalur ini dan tidak memiliki kartu magnetik yang berisi nominal uang untuk transaksi. Maka bukan saja membuat macet karena kendaraan tidak dapat lewat, mungkin saja lirikan, umpatan dan cibiran akan didapat dari pengemudi lain. Memang teknologi di pintu keluar tol di tanah air belum maju seperti di Jepang, dimana transaksi cukup sambil lalu, karena setiap kendaraan sudah memiliki pengenal tersendiri dan tagihan tol dilakukan seperti pulsa pra-bayar maupun paska bayar.
Ketiga contoh keseharian di atas tidak satupun menjadi bagian yang disentuh oleh praktisi PNF, sekalipun jelas merupakan representasi praktek pendidikan masyarakat di luar sekolah baik jalur informal maupun nonformal. Ternyata kemerdekaan belajar bagi masyarakat di luar sekolah dalam bentuk Community Learning Center belum sebanding dengan kesempatan dan fasilitas belajar formal di sekolah. Bahkan bisa dikatakan belum menggembirakan untuk menjadikan masyarakat merdeka belajar di luar sekolah
