Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 2010
Ada perbedaan signifikan antara negara-negara di Eropa dengan Emerging Markets. Jika di Eropa kebijakan moneter berorientasi untuk mendorong aktivitas ekonomi, sedangkan di negara-negara Emerging Markets justru memfokuskan untuk menekan inflasi yang terus meningkat. Salah satunya adalah dengan menaikkan suku bunga sepanjang tahun 2010. Brazil menaikkan suku bunga kebijakan sebanyak 3 kali dari 8,75 persen menjadi 10,75 persen. Peru bahkan teracatat menaikkan suku bunga sebanyak 5 kali dari 1,25 persen menjadi 3 persen. Sementara Chili lebih banyak lagi yaitu menaikkan sebanyak 7 kali dari 0,5 persen menjadi 3,25 persen.
Selain itu, kebijakan yang diambil di Emerging Markets juga dimulai dengan mengubah batas Giro Wajib Minimum (GMW). Kebijakan ini dimaksudkan untuk melakukan kebijakan moneter yang ketat. Cina tercatat menaikkan GWM perbankan sebanyak 4 kali sepanjang tahun 2010, yaitu berubah dari 16 persen menjadi 17,5 persen. India menaikkan GWM sebanyak 2 kali pada bulan Januari dan April 2010 sehingga GWM meningkat menjadi 6 persen. Brazil juga menaikkan GWM, namun untuk deposito berjangka dari 13,5 persen menjadi 20 persen. Peru juga menaikkan GWM dari 8,5 persen menjadi 9 persen.
Derasnya modal masuk ke negara-negara di Emerging Markets menimbulkan kebijakan yang variatif di negara-negara tersebut. Salah satu contohnya adalah Cina. Cina merupakan salah satu negara yang mendapatkan arus modal masuk yang cukup besar. Derasnya arus modal masuk ini kemudian memengaruhi uang beredar di Cina sehingga meningkatkan tekanan inflasi. Karena Cina menerapkan nilai tukar managed floating, maka intervensi di pasar valuta asing secara otomatis dilakukan. Selain itu, Cina juga melakukan sterilisasi. Yuan juga dibiarkan terapresiasi untuk mengurangi tekanan terhadap inflasi. Selain itu, Cina juga mendorong arus modal keluar dengan cara mempermudah ketentuan para investor Cina untuk menanamkan modalnya di luar Cina.
Thailand juga melakukan capital controls baik terkait arus modal masuk dan keluar. Untuk menahan aliran modal masuk, Thailand menetapkan 15 persen witholding tax atas pendapatan bunga dan capital gain dari investasi asing dalam instrumen fixed income. Di sisi lain, untuk mendorong arus modal keluar Thailand juga mempermudah aturan untuk para investor domestik Thailand untuk menanamkan modalnya di luar negeri.
Brazil menetapkan untuk menaikkan pajak atas investasi asing pada fixed income investment dan equity funds dari 2 persen menjadi 4 persen. Selain itu, Brazil juga meningkatkan pajak untuk margin dari deposito yang disetorkan investor asing untuk melakukan transasksi derivatif.
India juga melakukan capital controls. Pemerintah India menaikkan batas maksimal pembelian foreign institusional investors (FII) dari 10 miliar menjadi 20 miliar dolar AS untuk tiap jenis obligasi. Selain itu, investasi tersebut hanya dapat dilakukan untuk surat berharga dengan tenor di atas 5 tahun dan untuk pembangunan infrastruktur.
Sweeney (1999)[4] menawarkan ide atau pemikiran baru terkait konsekuensi ketika suatu negara memutuskan untuk membuka pasar keuangannya. Sweeney berpendapat bahwa ketika terjadi liberalisasi sektor keuangan maka akses informasi yang sama harus diberlakukan sesama investor, baik asing maupun domestik. Informasi di sektor keuangan sangat penting mengingat sektor keuangan adalah cara yang efektif bagi invostor atau pebisnis untuk menanamkan modalnya. Informasi utama yang dapat didapatkan melalui pasar keuangan adalah terkait size dan resiko usaha. Dua informasi ini akan sangat berguna bagi para investor untuk memutuskan berinvestasi atau tidak. Hal ini menurut Sweeney cukup adil karena ketika perekonomian suatu negara telah memutuskan untuk berintegrasi dengan perekonomian dunia maka akses informasi yang tidak diskriminatif terhadap investor asing adalah adil. Untuk menerapkan ini Sweeney menuntut adanya kredibilitas tinggi yang dimiliki Pemerintah. Kredibilitas ini penting untuk menjaga rasa keadilan, keamanan, dan kenyamanan terutama bagi para investor.
3.3Pengalaman capital controls di negara-negara lain
Studi yang dilakukan oleh Magud (2007) menyimpulkan beberapa hal terkait efektivitas kebijakan capital control di beberapa negara. Dengan menggunakan WCCE Index, Magud menemukan bahwa masing-masing negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam pencapain kebijakan capital control ini. Misalkan dalam kasus kemampuan untuk mengendalikan arus modal keluar (capital outlfow) negara yang paling efektif adalah Malaysia. Kebijakan ini dilakukan ketika Malaysia mengalami krisis pada tahun 1997/1998. Selain itu, Malaysia juga dinilai cukup tinggi level otonomi kebijakan moneternya dibandingkan negara lain. Selain itu, Magud juga menilai Cili sebagai salah satu kisah sukses dalam menerapkan kebijakan capital control untuk meredam derasnya laju capital inflows di sekitar tahun 1991 sampai 1998.Berikut adalah kebijakan capital controls yang lebih rinci yang dilakukan oleh negara-negara di dunia.
Kasus di Malaysia
Hampir semua penelitian mengenai kebijakan capital control di Malaysia menarik kesimpulan bahwa kebijakan capital control Malaysia pada dekade 1990-an sangat efektif. Penelitian-penelitian seperti yang dilakukan oleh Ariyoshi at al (2000)[5] menarik kesimpulan bahwa kebijakan capital control Malaysia efektif untuk mengurangi volume net capital inflow, alter composition of flows, mengurangi tekanan apresiasi mata uang domestik, dan meningkatkan independensi kebijakan moneter Malaysia.
Malaysia memang menjadi objek penelitian yang menarik terkait kebijakan capital controls. Hal ini dikarenakan pada saat krisis mata uang di Asia Tenggara, Malaysia menempuh jalannya sendiri. Berbeda dengan negara-negara tetangganya seperti Thailand dan Indonesia yang menggunakan resep IMF untuk memulihkan kembali perekonomian. Berdasarkan keunikan ini, Kaplan dan Rodrik (2002) mencoba melakukan penelitian apakah kebijakan yang ditempuh pada saat itu sudah cukup efektif.
Gambar 3.1 Timing of Treatment WIndows
Negara
Tanggal Resmi Pemerintah Mengumumkan untuk Meminta Bantuan IMF
Tanggal Resmi Dewan Direksi IMF menerima tawaran bantuan
Periode Bantuan
Monthly Regressions
Quaterly Regressions
Thailand
28 Juli 1997
20 Agustus 1997
Agustus 1997-Juli 1998