Kasus Operasi Tumpas Narkoba di Banyuwangi, Perspektif Hukum Positivisme

Oleh: Dzulekha Isnawa Arpiya Hanafi

Pada tahun 2024, Indonesia kembali dihadapkan dengan kasus narkoba yang signifikan melalui Operasi Tumpas Narkoba di Banyuwangi. Operasi ini berlangsung selama 12 hari dan berhasil menangkap 43 tersangka dengan barang bukti sekitar 1,6 kilogram sabu, ekstasi, ganja, dan ribuan pil trex. 

Pihak kepolisian, dipimpin oleh Kombes Pol. Nanang Haryono, menyatakan komitmennya untuk menekan peredaran narkoba demi melindungi generasi muda. Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan masyarakat, tetapi juga mencerminkan penegakan hukum di Indonesia yang cenderung berfokus pada pendekatan positivisme.

Operasi Tumpas Narkoba: Fakta dan Dampak

Operasi yang dilakukan oleh Polresta Banyuwangi ini adalah bagian dari Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2024, yang bertujuan untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dari 43 tersangka yang ditangkap, 17 di antaranya terjerat kasus narkotika, sementara 26 lainnya terkait peredaran obat keras seperti pil trex. Selain narkoba, pihak berwenang juga menyita 1.598 gram sabu, 35,71 gram ganja, dan 53 butir ekstasi. 

Keberhasilan ini dianggap sebagai pencapaian besar karena mengungkap jaringan pengedar dan pengguna narkoba di Banyuwangi, sebuah wilayah yang dikenal sebagai salah satu daerah perlintasan distribusi narkoba. Selain itu, ancaman hukuman yang diberikan kepada para tersangka cukup berat, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, dan denda miliaran rupiah, tergantung pada berat barang bukti yang mereka bawa.

Perspektif Hukum Positivisme dalam Penegakan Kasus Narkoba

Pendekatan hukum positivisme menekankan pentingnya kepastian hukum dan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah. Dalam konteks penegakan hukum narkoba di Indonesia, pendekatan ini terlihat jelas. Hukum yang diterapkan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, digunakan secara ketat untuk menghukum para pelanggar tanpa mempertimbangkan secara mendalam motif atau latar belakang sosial dari pelaku.

Dalam pandangan positivisme, hukum harus dipatuhi apa adanya, sesuai dengan teks yang tertulis, dan aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu aturan adil atau tidak. Sebagai contoh, dalam kasus Operasi Tumpas Narkoba ini, penegakan hukum berfokus pada penerapan pasal-pasal hukum yang sudah jelas, termasuk Pasal 114 dan Pasal 112 yang mengatur tentang peredaran dan kepemilikan narkotika golongan I seperti sabu. Para tersangka diadili berdasarkan berat barang bukti yang ditemukan, dengan ancaman hukuman yang sangat tegas.

Positifnya Pendekatan Positivisme dalam Penegakan Hukum

Salah satu keuntungan pendekatan positivisme adalah adanya kepastian hukum yang jelas. Para pelanggar hukum mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka karena undang-undang secara eksplisit mengatur hukuman bagi tindak pidana narkotika. Dalam kasus Operasi Tumpas Narkoba, kejelasan aturan ini membuat aparat hukum bisa dengan cepat menindak pelaku dan mencegah terjadinya kesalahan interpretasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, pendekatan positivisme membantu menciptakan ketertiban sosial. Dengan menegakkan aturan hukum secara konsisten, negara dapat mengirimkan pesan tegas bahwa pelanggaran hukum, terutama yang terkait narkoba, tidak akan ditoleransi. Dalam kasus ini, pemberantasan narkoba menjadi agenda utama yang mencerminkan kepatuhan terhadap aturan tertulis demi melindungi masyarakat, terutama generasi muda.

Kelemahan dan Kritik terhadap Positivisme

Meskipun pendekatan positivisme memberikan kepastian hukum, pendekatan ini juga mendapat kritik, terutama ketika diterapkan pada kasus-kasus dengan dimensi sosial yang kompleks. Dalam kasus narkoba, pelanggar hukum sering kali berasal dari latar belakang yang kurang beruntung, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau tekanan lingkungan. Pendekatan positivisme yang kaku sering kali tidak memberikan ruang bagi pertimbangan moral atau faktor sosial yang memengaruhi tindakan pelaku.

Di Indonesia, kasus narkoba sering kali melibatkan individu-individu yang terjerat dalam jaringan perdagangan narkoba karena keadaan ekonomi atau tekanan lingkungan. Pendekatan yang terlalu kaku bisa mengabaikan faktor-faktor ini dan menghukum pelaku tanpa mempertimbangkan upaya rehabilitasi atau pendekatan yang lebih humanis. Dalam kasus Operasi Tumpas Narkoba, misalnya, sebagian tersangka mungkin adalah korban dari sistem sosial yang gagal menyediakan alternatif bagi mereka.

Kesimpulan

Kasus Operasi Tumpas Narkoba di Banyuwangi menunjukkan bagaimana hukum positivisme diterapkan secara tegas dalam penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum dan menegakkan aturan dengan jelas, yang membantu menciptakan ketertiban sosial. Namun, di sisi lain, pendekatan yang terlalu kaku juga bisa mengabaikan dimensi sosial dan kemanusiaan, yang terkadang diperlukan untuk mencapai keadilan yang lebih substansial.

#uinsaidsurakarta2024  #muhammadjulijanto #prodihesfasyauinsaidsurakarta2024