Strategi Komunikasi Politik Wakil Dalam Konteks Artikulasi Kepentingan Wakil

Metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik tentu beragam, namun tetap tujuan dilakukannya hal tersebut adalah untuk memberikan informasi perihal realita sosial dalam lingkup masyarakat kepada masyarakat itu sendiri. Metode yang sering ditemui saat ini tentu adalah adanya masa reses. Masa reses sendiri tentu digunakan oleh para wakil untuk memberikan informasi-informasi mengenai kebijakan publik sekaligus menerima berbagai aspirasi yang ada di masyarakat.

Komunikasi politik yang dilakukan oleh para wakil ini tentu berkaitan erat dengan kepentingan pemerintah sendiri terkait implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan. Seringkali realita yang terjadi adalah adanya kepentingan-kepentingan yang bersinggungan antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Fenomena tersebut tentu menjadi salah satu bahan pikiran yang cukup kompleks bagi para wakil mengingat setiap kepentingan konstituen harus diartikulasikan kepada pemerintah. 

Dalam praktiknya, para wakil tentu akan terus memperjuangkan kepentingan-kepentingan konstituennya di parlemen. Berbagai kepentingan yang mereka perjuangkan tentu hasil dari proses komunikasi bersama para konstituen. Dengan adanya komunikasi tentu hal tersebut dapat memberikan acuan yang lebih terukur perihal artikulasi kepentingan yang dilakukan oleh wakil. Pada dasarnya komunikasi yang dilakukan antara wakil dan terwakil ini bersifat politis, karena mengandung unsur kepentingan konstituen dan setidaknya bersifat cukup transaksional di antara wakil dan juga terwakil. 

Oleh sebab itu, komunikasi antara wakil dan juga terwakil dapat dikatakan sebagai bentuk komunikasi politik. Setidaknya terdapat hal-hal yang tidak disampaikan oleh wakil kepada terwakil, yang mana hal tersebut tentu berkaitan erat dengan kepentingan dari para wakil itu sendiri. Konstituen yang membutuhkan penjelasan dari wakilnya tentu seringkali harus menunggu masa reses yang dilakukan oleh anggota legislatif itu sendiri.

 Sehingga, pada akhirnya di masa sekarang ini terdapat berbagai kemudahan yang dapat dilakukan antara wakil dan juga terwakil. Salah satu contohnya adalah dengan adanya sosial media maka kegiatan dari para wakil pun dapat terpublikasikan secara luas kepada para konstituen, meskipun dalam praktiknya efektifitas program tersebut kerap kali dipertanyakan oleh para konstituen.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran media sosial tentu cukup besar dalam menjalin hubungan yang baik antara wakil dan juga terwakil. Platform instragram diyakini menjadi salah satu media yang cukup ampuh digunakan oleh para wakil dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai anggota legislatif. 

Dalam praktiknya, instagram dari para anggota legislatif ini digunakan sebagai sarana publikasi bagi para wakil agar dapat dijangkau oleh terwakil yang tidak bisa setiap saat memantau kinerjanya. Karena dalam sosial media instagram sendiri terdapat fitur yang memungkinkan para pengguna untuk menyimpan foto dan menunjukkannya kepada para pengikut akun tersebut. 

Tentu hal tersebut menjadi salah satu kemudahan yang bisa ditawarkan dari penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi politik bagi para wakil. Di sisi lain penggunaan media sosial ini tentu menjadi salah satu jawaban akan kebutuhan dalam membangun citra yang baik di hadapan publik, sehingga pada akhirnya publik dapat memberikan kepercayaan lebih kepada para anggota legislatif atau pun pejabat publik yang memiliki citra baik di media sosial. Namun, seringkali citra baik yang ditunjukkan oleh para pejabat publik di media sosial ini masih perlu dipastikan lagi kinerja sebenarnya. Karena seringkali penggunaan media sosial di kalangan pejabat publik hanya digunakan sebagai bahan pencitraan belaka. Hal tersebut tentu tidaklah menyalahi aturan yang ada, hanya saja hal tersebut berpotensi untuk memberikan kesan yang buruk ketika para pejabat publik tersebut terpilih kembali di kemudian hari. Karena masyarakat awam pun tentu sedikitnya hanya dapat menilai hal-hal yang tercantum di media sosial para pejabat publik, di sisi lain kinerja sebenarnya dari para pejabat publik tersebut patut dipertanyakan karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan para konstituen.

Miskomunikasi yang terjadi antara wakil dan terwakil sangat wajar terjadi dalam dunia politik. Adanya konsep komunikasi politik tentu menjadi salah satu tolak ukur yang sebenarnya diwajibkan untuk dikuasai oleh para wakil rakyat. Hal tersebut tentu sangat perlu dilakukan mengingat adanya suatu kepentingan publik yang harus diperjuangkan secara baik dan benar. Apabila terjadi miskomunikasi antara wakil dan terwakil maka bukan tidak mungkin para konstituen akan menurunkan rasa percayanya kepada wakil mereka sendiri. Oleh sebab itu penting adanya strategi komunikasi yang mumpuni dari para pejabat publik.

Strategi komunikasi dari para pejabat publi tentu sangatlah relatif, hal ini tentu berkaitan erat dengan karakteristik masyarakat yang dinaunginya. Karena pada dasarnya hal-hal yang dilakukan oleh para pejabat publik pun sedikitnya akan diketahui oleh para konstituen itu sendiri. Mengingat adanya berbagai mata yang mengawasi kinerja dari para pejabat publik yang kemudian diteruskan kepada masyarakat secara umum. Hal tersebut tentu menjadi salah satu fenomena yang harus diselesaikan dengan baik oleh para pejabat publik. 

Karena pada dasarnya segala hal yang dilakukan oleh pejabat publik tentu akan diketahui oleh para konstituennya cepat atau lambat, oleh sebab itu para wakil rakyat perlu memahami etika dasar dalam komunikasi politik itu sendiri. Di sisi lain terdapat berbagai sumber yang mengizinkan para konstituen untuk mengetahui kinerja sebenarnya dari para wakilnya. Pers yang selama ini turut mengawasi situasi politik di pemerintahan pun turut menjadi salah satu pihak yang berkontribusi dalam pengawasan pejabat publik. Bersama masyarakat secara umum, lembaga pers tentu berkembang sebagai penyambung lidah dan mata bagi masyarakat kepada para pejabat.