Jakarta - Pemilihan umum (Pemilu) 2014 tinggal 70 hari lagi. Seharusnya, semua rakyat yang berhak memilih sudah tahu tanggal pelaksanaan pemilu. Tapi, kenyataannya berbeda. Salah siapa?
Berdasarkan survei Founding Fathers House (FFH) yang dipublikasikan Rabu (29/1), dari 1.070 responden, tujuh persen responden tidak mengetahui bahwa Tahun 2014 akan dilaksanakan pesta demokrasi, dalam hal ini pemilihan legislatif (pileg) untuk memilih wakil rakyat. Sementara, dari 93 persen responden yang mengaku tahu bahwa akan ada pemilu di tahun ini, hanya 38 persen yang menjawab Pemilu 2014 akan digelar 9 April 2014. Sementara, 2,05 persen menjawab 14 April 2014, sebanyak 1,12 persen menjawab 19 April 2014, dan yang sungguh memprihatinkan adalah 57,85 persen menjawab "tidak tahu/tidak jawab".
"KPU sebagai salah satu pemeran utama dalam menyukseskan Pileg 2014 harus 'kerja rodi' untuk mengejar serta meningkatkan pengetahuan publik tentang pelaksanaan hajat demokrasi itu (pileg)," kata Peneliti Senior FFH Dian Permata dalam diskusi dan paparan hasil penelitian: Pengenalan Publik Tentang Partai Politik: Bagaimana Kualitas Pileg 2014?" di Jakarta, Rabu (29/1).
Dian mengatakan, survei dilakukan 18 Desember 2013 hingga 25 Januari 2014 di 34 provinsi. Jumlah responden 1.070 orang yang sudah memiliki hak pilih pada Pemilu 2014 dan bukan TNI/Polri aktif. Adapun tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Margin of error ± 3 persen. Pengambilan data melalui teknik wawancara dengan bantuan kuisioner.
Dengan waktu yang tersisa kurang dari dua bulan, saran Dian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus keluar dari teknik komunikasi yang sudah pernah digunakan sebelumnya. KPU harus menggunakan teknik lain dan out the box, seperti melakukan Big Bang Program dan lainnya. Apalagi dalam website KPU terbaca jelas bahwa misi KPU di poin kelima adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
"Untuk meningkatkan kesadaran politik maka perlu dilakukan pendampingan berupa peningkatan pengetahuan seluk beluk atau sekelumit tentang pileg itu sendiri. Apalagi dana KPU kali ini hampir dua kali lipat dibandingkan KPU sebelumnya," tegas Dian.
Dalam survei itu juga terungkap bahwa televisi, surat kabar, dan berita di media massa menjadi rujukan utama pemilih untuk mengakses sekelumit tentang Pileg 2014. Sebanyak 67 persen mengaku bahwa televisi menjadi referensi utama. Sebanyak 6,26 persen mengaku tahu tentang pileg lantaran membaca berita di media massa. Sebanyak 5,88 persen memeroleh informasi pileg dari teman, 3,17 persen dari baliho, 1,96 persen dari perangkat desa, 1,58 persen dari stiker, dan 1,4 persen dari spanduk. Lalu, 1,3 persen dari surat kabar, 1,12 persen dari internet, 1,02 persen dari keluarga, 0,74 persen dari sosialisasi partai, dan 8,5 persen tidak tahu.
Di tempat yang sama, August Mellaz dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan, kurangnya pengetahuan publik tentang pelaksanaan pemilu legislatif bisa jadi disebabkan beratnya beban yang ada di pundak KPU. August mengingatkan, selain masalah sosialisasi, KPU juga punya pekerjaan rumah soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan logistik. "Makanya, jangan terlalu berharap banyak pada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu," kata August yang mengharapkan peran kelompok masyarakat sipil.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron menambahkan, hasil survei FFH ini akan menjadi masukan bagi lembaganya. Menurut Daniel, Bawaslu akan menanyakan kepada KPU tentang sejauh mana sosialisasi yang dilakukan selama ini. "KPU punya database tentang pemilih pemula. Semestinya pemilih pemula bisa juga dikirimi surat (tentang waktu pelaksanaan pemilu)," kata Daniel.
