Mengidealkan Oposisi Tanpa Bahasa Kemunafikan

 

Namun, partisipasi rakyat sebagai oposisi tersebut harus dilindungi dengan adanya paying hukum dari pemerintah agar rakyat tidak terkena delik dalam usahanya menyampaikan apa yang menjadi keresahannya. Di sini kemudian terjadi paradoks kembali, yang mana produk hukum adalah implikasi dari kesepakatan atau deal-dealan politik, dalam ranah Indonesia, kompleksitas lembaga negara parlemen dalam usaha untuk membuat undang-undang selalu berbenturan dengan kepentingan dari pelbagai pihak. Hasilnya, produk hukum yang keluar bukanlah sesuatu yang bersifat responsif sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan melainkan jauh daripada itu ialah bersifat refresif.

Untuk itu, kesadaran akan nilai-nilai demokrasi yang dimulai dengan Pendidikan politik amat kemudian diperlukan. Hanya dengan nilai-nilai yang terinternalisasi tersebut akan terciptanya suatu kehidupan ideal dalam usaha pengawalan pemerintahan di Indonesia.