Sebagai warga negara dalam konteks bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan  itu dengan tidak ada kecualinya, maka sudah selayaknya kami mengajukan pertanyaaan, sebagai berikut:
- Penyelenggaraan Pemilu yang akan memasuki edisi ke-13 ini, apakah sudah selaras dengan muatan yang terkandung di dalam nilai-nilai PANCASILA sebagai Dasar Negara, sebagai De Philosofische Grondslag dari NKRI?
- Jikalau memang sungguh benar selaras, maka terkandung dalam muatan nilai-nilai PANCASILA pada Sila ke berapa ?
- Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawratan/perwakilan, dalam tataran praktis itu seperti apa dan bagaimana di realita sosial kehidupan berbangsa dan bernegara, terkait dengan mengangkat pemimpin dan atau representasi dari wakil rakyat, sejak Indonesia merdeka?Â
Tiga hal itu saja.
Sepanjang tak ada relevansinya antara praktik penyelenggaraan Pemilu dengan implementasi menegakkan PANCASILA di negeri ini, maka, apakah hal itu tidak berarti bahwa kita telah mengkhianati komitmen dasar, perjanjian luhur bangsa, yakni dengan apa Nation Building, Nation State NKRI ini dibangun, dijaga dan dipelihara? Mari dijawab secara jujur ilmiah, keluar dari kubangan retorika!Â
Oleh karenanya, mencermati perjalanan Pemilu dari periode satu ke periode berikutnya hingga saat ini, yang hasilnya tak pernah bermuara pada perwujudan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai tujuan akhir dari cita-cita bangsa dan negara yang telah dikomitmenkan dalam konsepsi dasar ideologi bangsa, yakni PANCASILA,Â
maka buat apa kita selenggarakan Pemilu dengan anggaran yang tidak sedikit dan tidak berbuah apa-apa? Hanya mempraktikkan drama reputasi ambisi politik kekuasaan, konflik kepentingan partai yang tak berkesudahan, sementara, Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Persatuan Indonesia, telah dikesampingkan dan diabaikan ...Â
Mari kembali ke khittah yang bermakna sebagai konsepsi pemikiran perjuangan yang merupakan tuntunan, pedoman, dan arah perjuangan bangsa dalam tatanan kehidupan seimbang berbangsa dan bernegara berdasarkan komitmen dasar:Â PANCASILA. Tegakkan PANCASILA dengan benar, dalam wujud tindak nyata, bukan pada batas retorika belaka, yang ujung-ujungnya adalah kepalsuan berselimutkan formalitas seremonial belaka.
Golput (Golongan Putih), adalah sebuah sikap. Sikap untuk tidak berkepihakan dan tidak berpartisan ke pada politik kepartaian yang berujung pada politik kekuasaan.Â
Hakikat kekuasaan atau kedaulatan, sesungguhnya berada di tangan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana terkandung di dalam Sila pertama PANCASILA. Karena sesungguhnya, posisi manusia sebagai ciptaan Tuhan, dalam kapasitas kehidupannya adalah sebagai hamba Tuhan untuk menjaga dan memelihara keseimbangan semesta alam beserta segala yang terkandung di dalamnya menurut prinsip-prinsip keseimbangan yang universal.Â
Sehingga, tidak dibenarkan adanya sikap menguasai antar sesama manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Segala. Kesetaraan sebagai sesama hamba itulah yang seharusnya dan yang semestinya.Â
Demikianlah, kenapa ditempatkannya Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama dalam rumusan PANCASILA, dan bukanlah serta merta. Namun, sebagai indikator bahwa masyarakat bangsa Indonesia, adalah masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, serta menjadi penyanjung hidup sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa, berkesetaraan di antara sesama hamba Tuhan dalam prinsip-prinsip keseimbangan yang universal.Â
Wajib mengesampingkan soal Suku, Agama, Ras dan Antar golongan, ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam memperkokoh Persatuan Indonesia yang nyata, bukan semu fatamorgana di blantika upacara seremonial belaka.