Kompetisi Ilegal LPI Didukung Pemerintah?

[caption id="attachment_83734" align="alignleft" width="300" caption="Gambar Koleksi Pribadi"][/caption]

Hari-hari belakangan ini sepakbola tanah air benar-benar menyita perhatian saya. Saya benar-benar mengagumi bagaimanan cabang olah raga satu ini seolah-olah dapat menyatukan bangsa Indonesia sekaligus menambah rasa cinta terhadap identitas kebangsaan. Fenomena tersebut sama-sama kita saksikan pada ajang AFF 2010 yang lalu.

Paska ajang bergengsi sepakbola Asia Tenggara berakhir, sepakbola tanah air lagi-lagi menarik perhatian media. Kabar terakhir yang bergulir adalah kompetisi Liga Primer Indonesia (LPI) semakin mantap dan meyakinkan akan terselenggara pada Sabtu, 8 Januari 2011 di stadion Manahan kota Solo. Liga yang masih berstatus ilegal ini telah mendapat dukungan dari Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Malarangeng dan telah mendapat ijin keramaian dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Irjen Pol Edward Aritonang.

Kompetisi Sepakbola sebagai kegiatan yang dapat mengundang kehadiran masyarakat dalam jumlah besar, memerlukan perijinan dari kepolisian dalam hal ‘ijin keramaian’ dan kompetisi sendiri harus mendapat ‘ijin penyelenggaraan’ dari PSSI. Penyelenggara LPI telah mengantongi ijin pertama, namun ijin penyelenggaraan kompetisi belum ada dari PSSI. Tetapi ironisnya, Kementerian Pemuda dan Olah Raga telah memberi restu kompetisi ilegal ini untuk diselenggarakan.

Menurut Menpora, LPI secara aturan main penyenggaraan kompetisi sepakbola tidak melanggar peraturan yang ada dan selayaknya mendapat dukungan. Dalam wawancara televisi, Menpora mengaku mendapat undangan untuk hadir di pertandingan perdana Solo FC melawan Persema Malang. Dalam hal dukungan pemerintah, LPI sudah mendapat lampu hijau melalui Kemenpora.

Harga Diri PSSI

Dengan semakin mantapnya LPI untuk eksis, PSSI sebagai lembaga sepakbola nasional resmi seakan mendapatkan dilematika dan tekanan yang tidak ringan. Pendapat masyarakat yang ada, baik melalui media elektronik televisi dan radio, maupun komentar dalam jejaring sosial dunia maya, sebagian besar positif terhadap adanya kompetisi semacam LPI. Pemerintah seakan tidak tinggal diam menyikapi dukungan masyarakat terhadap LPI. Menurut saya, antusiasme masyarakat terhadap LPI ini sangat potensial untuk meningkatkan popularitas pemerintah. Namun pemerintah tentu saja sangat hati-hati dalam campur tangan karena dari sisi hukum LPI memang ilegal dan sepakbola tidak seharusnya terpolitisasi.

Dalam sisi tertentu PSSI memang dalam posisi yang benar. Sejauh ini penyelenggara LPI yang dimotori pengusaha Arifin Panigoro memang telah melanggar hak keorganisasian PSSI. Sudah selayaknya kompetisi sepakbola tingkat nasional mendapat persetujuan dari organisasi utamanya. LPI telah menjadi contoh keangkuhan pemilik modal dalam melawan organisasi resmi nasional.

Ironisnya LPI malah mendapat banyak dukungan, sedangkan banyak masyarakat pecinta sepakbola memandang PSSI sebelah mata. Menipisnya dukungan masyarakat terhadap PSSI tidak dapat dipungkiri disebabkan oleh figur sentral PSSI yang tidak lagi populer. Saat ini baris kepemimpinan PSSI sedang mendapat perhatian dan kritik yang tajam dari masyarakat. Ketua PSSI Nurdin Khalid yang dipertanyakan kredibilitasnya, keanggotaan pengurus PSSI yang selalu sama, hingga keuangan PSSI yang tidak transparan.

Dengan adanya dukungan pemerintah melalui Menpora, PSSI khususnya Nurdin Khalid mendapat tekanan berat. Menjauhnya pemerintah dari PSSI tidak lepas dari sepak terjang Nurdin Khalid yang secara eksplisit mencari-cari dukungan dari ketua partai Golkar Aburizal Bakrie. Tindakan ketua umum PSSI itu tidak diragukan lagi membuat gemas politisi Partai Demokrat termasuk presiden. Dengan fakta tersebut, argumen politisasi dalam PSSI memang bukan tanpa alasan.

Konsep Profesionalisme LPI

Kehadiran LPI dalam wacana sepakbola nasional memberi nuansa baru. Kompetisi sepakbola tersebut mengklaim diri akan lebih profesional dari liga binaan PSSI. Secara konseptual LPI mengajukan banyak rancangan-rancangan penyelenggaraan sepakbola yang profesional. Penyelenggara LPI bercita-cita menjadikan klub sepakbola sebagai industri olah raga. Mungkin yang dimaksud adalah klub yang dapat mandiri dalam hal finansial.

Konsep profesionalisme LPI yang ramai dipromosikan tersebut mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat sepakbola. Para pekerja sepakbola dari manajemen klub, pelatih, pemain, hingga pengamat memberikan harapan yang sangat besar kepada LPI. Sebagian besar kalangan seakan-akan meyakini bahwa LPI akan berjalan secara profesional dan berkelas liga internasional.

Namun semua pandangan positif tentang LPI seharusnya mendapat pertimbangan yang bijak dari masyarakat. Liga tersebut belumlah terlaksana. Kompetisi akan terus berjalan dan konsepsi profesionalisme LPI akan mendapat tantangan. Tidak kalah penting, masyarakat sepakbola seharusnya menghormati PSSI sebagai organisasi tertinggi sepakbola nasional. kepengurusan PSSI yang tidak lagi populer akan mendapatkan pengadilannya di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PSSI. Dalam hal ini, pemerintah bersikap bijaksana dengan tidak mengintervensi kepengurusan PSSI saat ini. Walaupun beberapa kalangan terus mendesaknya.

Aditya Dwitaji, 7 Januari 2011