disiplin menjadi alasan utama para penegak hukum untuk menghukum para pelanggar tatib atau aturan. tidak hanya di dunia politik tapi juga di dunia pendidikan.
sebelum memberi hukuman pada pelanggar tatib atau aturan, ada baiknya kita melihat siapa yang merumuskan tatib atau aturan itu. jika sudah menjadi kesepakatan bersama antara perumus tatib dan semua yang terlibat di dalamnya. barulah tatib itu wajib untuk di patuhi oleh semua yang terlibat.
tapi jika tatib itu hanya disetujui oleh si perumus, apakah semua yang terlibat di dalamnya wajib untuk mematuhi tatib?
sungguh hal yang kurang tepat jika kita menghukum orang, sedangkan orang itu belum setuju atau bahkan tidak tahu tentang tatib itu.
dengan demikian siapa yang harus disalahkan jika ada orang yang melanggar?!
jawabannya adalah kembali pada uraian sebelumnya.
jika sudah menjadi kesepakatan, maka yang salah adalah si pelanggar.
Tapi jika belum menjadi kesepakatan bersama, maka orang itu belum dinamakan pelanggar.
bagaimana jika hukuman dijadikan cara untuk melatih kedisiplinan??
menurut penulis, tujuannya memang baik. tapi apakah tatibnya sudah menjadi kesepakatan bersama?
jika belum apakah kita harus memaksa mereka?!
kembali pada tujuan yaitu mendisiplinkan.
kita tentu akan sangat kerepotan bahkan dapat merangsang adanya perdebatan atau gagalnya suatu tatib.
orang kebanyakan akan memilih melanggar tatib jika tatib itu tidak memberi keuntungan atau bahkan lebih cenderung merugikan.
dengan demikian, hukuman tidak lagi menjadi solusi yang tepat.
pernyataan di atas sama dengan mendisiplinkan orang yang tidak mau belajar disiplin.
memotivasi seseorang atau suatu kelompok agar sadar akan pentingnya kedisiplinan, mungkin akan lebih baik daripada kita memberi hukuman.
karena jika kita berhasil memotivasi mereka, maka mereka akan tetap disiplin atau melakukan kewajibannya tanpa disuruh (tanpa tatib).
karena sesuatu yang muncul dari dalam hati akan memberi efek yang lebih lama daripada sesuatu yang dipaksakan!
