Liberalisasi Perdagangan: Dampak Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

Globalisasi memiliki peran penting terhadap perubahan yang terjadi saat ini. Dalam globalisasi terjadi proses persamaan nilai, pandangan, dan pemikiran yang melewati lintas batas negara. Secara sosial, interaksi masyarakat global saling terhubung antar peristiwa, pemikiran, gaya hidup, dan perkembangan teknologi. Sehingga tatanan dunia menjadi sama di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Sumbangan terbesar globalisasi dalam sektor ekonomi adalah perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini tidak hanya dalam berbentuk barang saja, tetapi juga perdagangan jasa dan investasi. Di mana setiap negara di dunia dapat melakukan aktivitas jual beli tanpa adanya hambatan ekspor ataupun impor. Hambatan yang dimaksud adalah hambatan yang berbentuk tarif dan non tarif. Hambatan tarif berupa bea masuk atau bea keluar yang dikenakan atas barang yang diperjualbelikan. Sedangkan, hambatan non-tarif berupa regulasi pembatasan perdagangan selain tarif. Contohnya seperti pembatasan barang, persyaratan kesehatan, keamanan, dan standar kualitas. Proses menghilangkan atau mengurangi hambatan tersebut disebut sebagai liberalisasi perdagangan.

Apa itu Liberalisasi Perdagangan?

Liberalisasi perdagangan merupakan suatu kondisi perdagangan antar negara tanpa adanya hambatan sama sekali. Dapat dikatakan terjadi proses pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan. Hambatan tersebut berupa hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Hambatan tarif berupa pajak atau bea yang dikenakan atas barang impor atau ekspor. Hal tersebut dilakukan untuk membuka pasar dan meningkatkan akses terhadap barang di dunia. Sedangkan hambatan non-tarif dapat berupa pembatasan kuota impor atau ekspor. 

Di mana suatu negara akan melakukan pembatasan kuantitatif terhadap barang yang akan masuk atau keluar. Dalam liberalisasi pasar, akan terjadi penurunan kuota impor dan peningkatan kuota ekspor untuk meningkatkan aksesibilitas barang di pasar global. Selain itu, hambatan non-tarif dapat berupa kebijakan atau standarisasi barang yang akan diperjualbelikan. 

Hal tersebut dapat berbentuk kebijakan kesehatan dan keamanan, standar teknis, dan prosedur bea cukai yang dapat menjadi hambatan bagi perdagangan internasional. Untuk itu, dalam proses liberalisasi pasar akan diberlakukan penghapusan atau pengurangan hambatan untuk memperlancar perdagangan internasional.

Liberalisasi perdagangan sering kali dianggap sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hal tersebut merupakan salah satu keuntungan dari terjadinya globalisasi. Anggapan tersebut juga didorong dengan tujuan liberalisasi perdagangan yang akan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih terbuka dan bebas. 

Liberalisasi perdagangan akan meningkatkan efisiensi perekonomian, mengurangi biaya produksi, dan mengurangi kendala-kendala perdagangan, terutama perdagangan internasional. Namun, liberalisasi sendiri memiliki dampak yang berbeda-beda bagi setiap negara. Hal ini tergantung pada kesiapan negara dalam menghadapi liberalisasi perdagangan.

Dampak Liberalisasi Perdagangan

Liberalisasi perdagangan tentunya akan berdampak bagi perekonomian setiap negara yang terlibat. Namun, setiap negara tidak akan merasakan dampak yang sama dengan adanya liberalisasi pasar ini. Hal ini disebabkan oleh kesiapan negara terlibat dalam menghadapi liberalisasi perdagangan. Berikut dampak dari kebijakan liberalisasi perdagangan.

• Peningkatan Perdagangan Internasional: Hal ini merupakan dampak nyata dari liberalisasi perdagangan. Penghapusan hambatan menciptakan aksesibilitas barang yang lebih mudah dan lebih murah. Sehingga perdagangan internasional lebih lancar dan terjadi peningkatan.
• Pertumbuhan Ekonomi: Hal ini sejalan dengan anggapan liberalisasi perdagangan sebagai motor penggerak perekonomian. Karena liberalisasi perdagangan memungkinkan perusahaan untuk memperluas pasar ke luar negeri. Sehingga dapat merangsang investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
• Peningkatan Persaingan: Akses pasar yang lebih luas berpotensi meningkatkan persaingan di pasar domestik maupun pasar internasional. Apabila tidak dilakukan spesialisasi produksi maka akan menciptakan kegagalan pasar dan akan menghambat perdagangan internasional. Untuk itu diperlukan peningkatan efisiensi, inovasi, dan kualitas produk yang akan diperjualbelikan.
• Ketergantungan Ekonomi: Negara yang bergantung pada sumber daya dari negara lain akan rentan mengalami fluktuasi harga dan permintaan global. Sehingga akan berdampak buruk bagi perekonomian domestiknya.

Dampak-dampak tersebut tidak akan dirasakan oleh setiap negara yang terlibat dalam liberalisasi perdagangan. Dampak positif akan dapat dirasakan bagi negara yang siap menghadapi liberalisasi perdagangan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kondisi perekonomian domestiknya. Terutama bagi negara dunia ketiga yang rentan terhadap kegagalan pasar jika tidak teliti dalam menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan. Perekonomian domestik negara dunia ketiga harus kuat terlebih dahulu, sehingga dapat bersaing dengan produk-produk negara lain yang lebih berkualitas. Sehingga setiap negara di dunia dapat bersaing dengan sehat.

Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

Indonesian-Japan Economic Partenersip (IJEPA) merupakan salah satu bentuk nyata liberalisasi perdagangan Indonesia dan Jepang. Kesepakatan ekonomi antara Indonesia dan Jepang ini dilandasi oleh prinsip EPA (Economic Partnership Agreement). Di mana terbentuk serangkaian perjanjian perdagangan bebas untuk membentuk zona perdagangan bebas antara Indonesia dan Jepang. Kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua kepala negara pada tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta. Lalu, diimplementasikan pada tanggal 1 Juli 2008. Kesepakatan IJEPA memiliki 3 pilar utama, yaitu liberalisasi, fasilitasi investasi dan perdagangan, serta kerja sama.

Secara historis, perjanjian perdagangan Indonesia dan Jepang mulai dibicarakan pada awal tahun 2000-an. Karena kedua negara melihat potensi dari kondisi perekonomian masing-masing. Pembicaraan formal berlangsung pada tahun 2005. Hingga pada akhirnya IJEPA disepakati pada 20 Agustus 2007. Setelah itu, kesepakatan tersebut diratifikasi oleh kedua negara. Sehingga baru dapat diimplementasikan pada tanggal 1 Juli 2008. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara, sehingga dapat memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Jepang.

IJEPA menciptakan pasar bebas antara Indonesia dan Jepang. Hal tersebut didorong dengan kesepakatan IJEPA yang mencakup akses pasar yang lebih baik, regulasi, fasilitas perdagangan, serta kerja sama ekonomi dan pembangunan kapasitas. Akses pasar yang lebih baik didukung dengan lebih dari 80% pos tarif Jepang sudah bebas bea masuk, seperti produk kayu, ikan olahan, dan alas kaki. 

Tidak hanya itu program peningkatan kapasitas oleh IJEPA berpengaruh besar terhadap kelancaran pasar bebas antara Indonesia dan Jepang. Program tersebut meliputi pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, promosi ekspor UKM (Usaha, Kecil, dan Menengah), dan pengembangan kemampuan produsen lokal. Pemerintah Indonesia dan Jepang juga memfasilitasi perdagangan dengan pengadaan pertemuan antar pemerintah.

IJEPA memiliki manfaat besar bagi perdagangan Indonesia-Jepang. Pada periode 2009-2017 terjadi peningkatan kinerja perdagangan barang sebesar 115%. Di mana ekspor tumbuh sebesar 101.7% dan impor sebesar 322.1%. Indonesia juga telah melakukan ekspor jasa bisnis ke Jepang dan mengimpor jasa bisnis dan rekreasi budaya dari Jepang. Selama periode itu juga terjadi peningkatan investasi dari 2.6% menjadi 28.9%. Sektor tenaga kerja juga mengalami peningkatan. Di mana Indonesia mengirimkan 622 tenaga perawat dan 1.494 tenaga perawat lansia untuk bekerja di Jepang. Perdagangan bebas antara Indonesia dan Jepang meningkatkan daya saing dan daya beli masyarakat. Dengan adanya skema capacity building terjadi perkembangan industri di Indonesia. Sehingga daya beli masyarakat meningkat.

Dampak IJEPA bagi Indonesia dan Jepang

Perjanjian IJEPA memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia dan Jepang. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dari segi ekonomi saja. Tetapi juga dalam hubungan bilateral kedua negara. Berikut dampak IJEPA terhadap kedua negara.

Dampak bagi Indonesia

• Peningkatan akses pasar sehingga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Jepang.
• Merangsang perkembangan ekspor dengan adanya penurunan tarif ke Jepang.
• Mendorong peningkatan investasi langsung asing (Foreign Direct Investment).
• Akses terhadap teknologi tinggi dan praktik bisnis yang baik sehingga dapat meningkatkan kemajuan industri dalam negeri.
• Memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Jepang dalam bidang ekonomi.

Dampak bagi Jepang

• Akses sumber daya alam mentah yang lebih mudah untuk mendukung industri manufaktur Jepang.
• Membuka peluang ekspansi pasar bagi perusahaan Jepang.
• Mendorong investasi Jepang di Indonesia yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.
• Berkolaborasi dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi baru.
• Stabilisasi pasar Jepang dengan memperkuat posisinya di Asia Tenggara dan mengurangi ketergantungannya pada pasar domestik.

IJEPA memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi kedua negara. Tidak hanya itu, dengan disepakatinya IJEPA akan memperkuat kerja sama dan hubungan bilateral Indonesia dan Jepang. Namun, implementasi IJEPA harus diawasi dan dievaluasi secara bertahap. Agar manfaat dari adanya IJEPA masih dapat dirasakan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Kedua negara juga harus melakukan proteksionisme untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang tidak adil atau untuk mempromosikan pertumbuhan industri tertentu. Sehingga kedua negara tetap dapat melanjutkan perjanjian tersebut dan merasakan manfaatnya.