Lantas, bagaimana seseorang yang sudah mundur tak tidak memiliki kewenangan apapun, terlibat dalam sebuah proses pengurusan sebuah proyek nasional yang melibatkan banyak jajaran birokrasi pemerintahan?
Plus, berdasarkan keterangan anggota Panja Hambalang dari Komisi X yang juga hadir di acara ILC tersebut, ditegaskan bahwa perubahan proyek Hambalang dari single-years menjadi multi-years, tidak dibahas dalam sidang Komisi X. Persetujuan perubahan hanya dilakukan oleh pimpinan Komisi X, yang terdiri atas Ketua, wakil-wakilnya dan Pokja Anggaran.
Jadi, bagaimana seseorang yang tidak memegang kewenangan, tidak berada dalam posisi pembahasan, juga tidak ditemukan dari dalam rangkaian fakta-fakta kejadian terkait masalah hukum tersebut, bisa dijadikan sebagai subyek perkara hukum?
Saya menangkap ada "pesan sponsor" yang disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea. Menurutnya, bahwa dugaan korupsi proyek Hambalang itu dimulai dari sertifikat.
Hotman, yang katanya baru mendengar langsung dari Nazaruddin pada sore hari sebelum datang ke ILC, menyatakan bahwa menurut Nazaruddin, ada serah-terima sertifikat di Plasa Senayan sekitar bulan Juli 2010.
Saya melihat Wahyu Muryadi, pemimpin redaksi majalah Tempo. Dalam salah satu edisinya, Tempo pernah menuliskan, dengan sumber yang sama, yaitu Nazaruddin, bahwa ada pertemuan di Hotel Sultan antara Anas, Nazar, Ignatius Mulyono dan Joyo Winoto (yang waktu itu masih Kepala BPN) membahas sertifikat. Waktunya Desember 2009.
Makin jelas, kan?
Bahwa, dari sumber yang sama, yaitu Nazaruddin, sudah terdapat perbedaan keterangan antara waktu dan tempat pertemuan.
Mana yang benar? Hotel Sultan atau Plasa Senayan? Bulan Desember 2009 atau Juli 2010?
Saya yakin, dua-duanya salah. Pertemuan yang melibatkan Anas itu sama sekali tidak ada.
Di ILC itu juga, Hotman menunjukkan BAP Yulianis tentang aliran dana ke Wafid, mantan Sesmenpora. Sayang, Hotman tidak hadir di sidang lain yang juga terkait perkara itu.