Perseroan memiliki pakta integritas yang berisikan komitmen manajemen dan seluruh pegawai Perseroan untuk senantiasa mencegah dan tidak melakukan korupsi. Pakta integritas tersebut ditujukan untuk menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta menciptakan pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel dalam lingkungan bisnis. Pakta integritas tersebut memuat tentang berbagai hal yang dapat menegakkan implementasi GCG di dalam Perseroan.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk secara konsisten dan penuh tanggung jawab telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam melakukan pengelolaan perusahaan yang meliputi segala aspek kegiatan bisnis yang dijalankan. PT Waskita Karya (Persero) Tbk secara konsisten dan penuh tanggung jawab telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam melakukan pengelolaan perusahaan yang meliputi segala aspek kegiatan bisnis yang dijalankan. Perseroan sangat menyadari, implementasi GCG yang dijalankan secara berkesinambungan dan konsisten mampu membuat perusahaan menjadi tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan usaha yang semakin kompleks dan dinamis baik di masa sekarang maupun di masa mendatang.
Sebab, penerapan GCG yang bersandar dari berbagai aturan serta best practice yang relevan sesuai bidang usaha yang dijalankan perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan dan tentunya akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dengan demikian, Waskita Karya diharapkan mampu terus tumbuh secara berkelanjutan sebagai perusahaan terkemuka di industri konstruksi tanah air yang memiliki keunggulan daya saing.
Bagi Waskita Karya, secara fundamental GCG telah menjadi budaya bagi seluruh insan Perseroan dan berperan sebagai sistem serta pedoman praktis agar kegiatan usaha yang dijalankan dapat dikendalikan dengan baik, berkelanjutan serta terhindar dari praktik-praktik yang dapat merugikan perusahaan maupun para pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memberikan aturan main yang jelas bagi setiap perusahaan agar pengelolaannya dapat dengan mudah dipantau sehingga memberi ruang bagi pihakpihak terkait untuk turut andil dalam menyalurkan hak-hak yang dimilikinya.
Kebijakan GCG yang sudah sangat bagus dan detail serta lengkap di PT Waskita Karya, Tbk (persero) tersebut, secara teori harusnya sudah sangat bisa mencapai zero korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena Jika benar semua yang ditetapkan dilaksakan secara benar, Transparans, Akuntabilitas, Respomsibility/Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran/Adil, maka Tindakkan Korupsi oleh mantan Direktur Keuangannya dan Direktur Operasionalnya ini akan terdeteksi dini oleh Auditor Eksternal (Akuntan Publik, BPKP, BPK), harusnya terdeteksi oleh bagian Internal Audit, bahkan bisa terdeteksi oleh staff pengadaan/logistic dan staaf Accounting juga staff keuangan yang dilalui oleh proses pembuatan dan pembukuan dari  pengeluaran fiktif tersebut. Untuk membukan tabir gelap itu secara tranparan dan adil,Kejaksaan Agung perlu memeriksa  seluruh proses perencanaan, persetujuan, pencairan, pembuatan pembayaran fiktif, pembukuan, dll yang terkait pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan dokumen pendukung palsu.denganmenyamarkan hasil pencairan SCF seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran utang vendor yang belakangan diketahui fiktif, juga memerikas pihak-pihak terkait seperti : Audit Eksternal, Audit Internal,,seluruh komisari dan Komisaris Independen, Anggota Komite Audit, seluruh Direksi dan staff yang terkait langsung maupun tidak langsung yang bisa saja justru punya informasi.
- Untuk perusahaan BUMN, mungkinkah manajemen dan karyawan perusahaan itu mencintai perusahaan layaknya di perusahaan swasta ??? Karena BUMN itu pemiliknya Rakyat / Negara yang diwakili oleh Eksekutif / Menteri BUMN (semu), yang bisa menunjuk Manajemen sebagai Direksi dan Komisaris atas dasar subyektifitas pribadi, nepotisme, kepentingan kelompok, kepentinga parpol, dll sangat mungkin menjadi bisa dominan daripada kepentingan untuk memajukan perusahaan BUMN PT Waskita Karya, sehingga tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya tidaklah berjalan sebagaimana mestinya, karena eksekutif/wakil pemilik/rakyat cenderung berlaku tidak obyektif karena hakikatnya BUKAN PEMILIK. Â Â
Atau mungkinkah semuan aturan, visi, misi dan kebijakan GCG itu sekedar untuk memenuhi syarat dari OJK, dan dilaksanakan cukup sekedarnya saja, kalaupun terjadi pelanggaran ditutupi dan tidak disajikan secara transparan, tanpa rasa tanggungjawab ? Atau Mungkinkah salah satu sebab PT Waskita Karya, Tbk belum membentuk tim Komisi Anti Korupsi adalah karena disadari dan dirasakan oleh manajemen bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme itu dalam skala kecil -- besar itu nyata adanya dan sulit mengubahnya ? Semoga Pihak Kementerian BUMN selaku wakil pemilik sebenarnya, OJK selaku lembaga Pengawas bisa bekerja secara atraktif untuk bisa mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme secara nyata.
