Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang ditujukan kepada Wajib Pajak (WP). Jadi ini berfungsi "untuk meminta klarifikasi terkait dugaan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan".
“Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak memiliki hak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri, namun DJP juga berhak melakukan pengawasan melalui SP2DK untuk memastikan kepatuhan tersebut. Menghadapi SP2DK, WP disarankan untuk tidak terburu-buru dalam memberikan tanggapan. ”
Penting untuk mencermati isi surat dan melakukan cross-check terhadap data internal sebelum memberikan jawaban. WP harus menyiapkan dokumen dan bukti pendukung yang relevan, serta menyampaikan tanggapan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan bukti penerimaan.
Jika klarifikasi dilakukan secara langsung, WP harus memastikan adanya berita acara sebagai bukti. Selama proses pemeriksaan, WP diharapkan untuk memenuhi panggilan pemeriksa dan hadir sesuai waktu yang ditentukan. Kehadiran direktur atau pimpinan perusahaan sangat dianjurkan, dan sebaiknya menunjuk konsultan pajak yang kompeten untuk mendampingi. WP juga harus membawa dokumen formal seperti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), laporan keuangan, dan dokumen penting lainnya.
Apabila terdapat hasil pemeriksaan yang tidak disetujui, WP perlu mempertegas penolakannya dan, jika diperlukan, mempersiapkan untuk mengajukan pembahasan lebih lanjut. Dalam hal ini, menunjuk kuasa pajak yang berpengalaman sangat disarankan agar masalah perpajakan dapat ditangani dengan tepat.
Dengan memahami proses dan langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi SP2DK, Wajib Pajak dapat lebih siap dan percaya diri dalam menjalani pemeriksaan pajak, serta memastikan bahwa hak dan kewajibannya sebagai WP terpenuhi dengan baik.
Kesimpulan dari proses pemeriksaan pajak yaitu menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang kewajiban perpajakan dan prosedur yang berlaku sangat penting bagi Wajib Pajak.
SP2DK berfungsi sebagai alat pemantauan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.Wajib Pajak harus proaktif dalam menangani SP2DK dengan menyiapkan dokumentasi yang relevan, merespons secara tepat waktu, dan bekerja sama dengan penasihat pajak yang kompeten jika diperlukan.
Proses ini tidak hanya membantu wajib pajak melindungi hak-hak mereka, namun juga berkontribusi terhadap transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan.Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik mengenai proses ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung upaya peningkatan pendapatan pemerintah.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
