Sudut Pandang "Oposisi" Indonesia

Dalam dinamika politik tanah air, benarkah Indonesia menganut demokrasi sejati? Menurut pendapat oposisi, pemerintah sekarang termasuk pemerintahan yang tidak menghargai demokrasi, mewariskan politik dinasti, tidak menghargai aspirasi masyarakat terutama masyarakat yang sering melakukan demonstrasi.

Sudut pandang oposisi dipengaruhi oleh banyak hal, terutama oleh hasil pemilu, perubahan perkawanan di lingkup organisasi politik. Pemahaman tentang pengkianat dalam dunia politik yang berbeda. 

Apa yang mendasari penulis membahas tentang sudut pandang antara penguasa dan oposisi. Sebab banyak simpang siur pendapat tentang oposisi, pro pemerintah atau penguasa, wakil rakyat dan rakyat jelata.

Pengertian Oposisi dan perannya dalam Masyarakat

Apa sih sebenarnya oposisi?

Menurut KBBI oposisi adalah partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.

Oposisi sering memanfaatkan kata-kata rakyat untuk menegasikan bahwa merekalah pembela rakyat yang menyuarakan ketidakadilan, suara-suara mereka yang merasa negara tidak hadir dan juga ketidakpedulian pemimpin negara dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Sementara negara dalam hal ini merasa sudah bekerja keras memperjuangkan kepentingan masyarakat, dengan program andalan, jaringan sosial, bantuan sosial subsidi pendidikan subsidi kesehatan dan berbagai bantuan lain.

Sementara di media sosial muncul wacana bahwa negara terlalu banyak utang, banyak janji pemerintah/penguasa yang tidak ditepati. Ada yang berpikir pemerintah gagal mengawal Indonesia menjadi negara yang adil dengan bantuan merata pada seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Padahal dalam negara ada sistem yang seharusnya berjalan. Pemerintah pusat atau eksekutif bekerja sama dengan DPR merumuskan anggaran pembelanjaan negara, pemerintah mengeksekusi kebijakan dan mendistribusikan anggaran ke daerah. 

Daerah diberi otonomi untuk memanfaatkan anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. Ternyata tidak sepenuhnya pemerintah daerah melaksanakan instruksi dari pusat. 

Banyak yang memanfaatkan jabatan dengan memotong bantuan keuangan dari pusat untuk kepentingan pribadi dan kepentingan partai. Muncullah pejabat yang korup yang tertangkap tangan menggelapkan uang untuk memperkaya diri dan kroni serta partai politik tempat bernaungnya.

gramedia.com