Tapera, Antara Harapan dan Pesimisme Pekerja

Dalam beberapa tahun belakangan ini masyarakat mulai bingung dengan berbagai kebijakan pemerintah dan negara. Masalahnya sebetulnya kebijakan cukup bagus hanya melihat tingkat korupsi, penyelewengan anggaran negara oleh pejabat negara besar maka masyarakat menjadi pesimis program bagus itu akan berjalan mulus dan sukses. Salah satu yang terbaru adalah tabungan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat).

Ada pro dan kontra ketika menanggapi kebijakan pemerintah, melihat akan semakin banyak potongan gaji yang akan dirasakan pekerja. Potongan 3 persen dari gaji keseluruhan cukup memberatkan apalagi menghadapi krisis finansial, krisis ekonomi, ekologi, krisis pangan yang banyak melanda dunia.

Imbasnya Indonesia juga cukup terpukul dengan ketidakstabilan ekonomi dunia. Meskipun pemerintah menjamin bahwa Indonesia masih aman, namun berita simpang siur tentang utang negara, tentang penyelewengan anggaran di sejumlah lembaga negara mau tidak mau menumbuhkan rasa pesimisme masyarakat jika ada kebijakan yang dirasa "merugikan" masyarakat.

Manfaat Tapera 

Apakah Tapera itu mendesak diterapkan, apakah perlu kajian mendalam terhadap keinginan masyarakat sebenarnya tentang kebutuhan papan, sebab ada pendapat yang mengatakan gen Z saat ini tidak membutuhkan tempat permanen untuk tinggal, mereka lebih tertarik hidup di apartemen, lebih suka hidup dalam kegiatan-kegiatan yang penuh dinamika, sering pindah-pindah rumah. Tidak mau terikat sistem yang terlalu ketat membatasi aktivitasnya.

Kebijakan Tapera itu "mungkin" mempunyai tujuan mulia, memudahkan masyarakat mendapatkan kesempatan memiliki rumah layak. Perlawanan masyarakat dan para pekerja umumnya adalah masalah semakin banyaknya potongan yang memberatkan hingga tiap bulan hanya mendapatkan gaji di bawah target.

Sebetulnya tabungan sangat bagus, paling tidak meringankan pengeluaran jika mengajukan program kepemilikan rumah, namun situasi politik saat ini seringkali menggiring masyarakat untuk selalu curiga terhadap apapun kebijakan pemerintah.

Padahal pemerintah sudah menjelaskan manfaat dari Tapera. Tetap saja jika masyarakat sudah dipengaruhi oleh tekanan politik, upaya perlawanan terhadap upaya apapun kebijakan pemerintah selalu marak.

Sebenarnya masyarakat harusnya menelaah dulu manfaat dari Tapera. Tujuan pemerintah sebenarnya mirip ide dari pemerintah Singapura. Pemerintahan singapura memberi kesempatan masyarakat memiliki hak atas pemilikan rumah. Dengan kepemilikan rumah pemerintah Singapura berharap masyarakat meningkatkan keterikatan, pemeliharaan, etos kerja, rasa kepemilikan terhadap lingkungan (jpi.or.id)

Manfaat dari iuran adalah meringankan masyarakat untuk mendapatkan rumah dengan cicilan yang tidak memberatkan. Ketika upaya pemilikan dipersiapkan dini dengan potongan dari gaji, maka ketika ada kebutuhan mendesak untuk memiliki rumah maka masyarakat sudah siap dengan segala persyaratan yang sudah ditentukan. Pengalaman pemerintah Singapura menerapkan potongan sebesar 37 persen dari gaji bulanan dengan komposisi tanggungan pekerja 20 persen dan pemberi kerja 17 persen menjadi acuan pemerintah Indonesia menerbitkan Tapera.

Menjaga Kepercayaan Rakyat Dengan Kepastian Hukum

Untuk memberi jaminan kepercayaan masyarakat pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan berupa pemotongan gaji itu bukan merupakan kesempatan oknum pemerintah untuk mengkorupsi hak yang seharusnya menjadi milik pekerja. Masalahnya sekarang ini yang dihadapi Indonesia adalah krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Kematangan politik Indonesia yang masih jauh yang seperti diharapkan masyarakat secara umum.

Kebijakan pemerintah pun berhubungan dengan kepastian hukum. Ketegasan untuk memberi hukuman berat terhadap pelaku kejahatan korupsi yang merugikan negara. Jika pemerintah lembek terhadap pelaku korupsi dan kolusi maka apapun kebijakan pemerintah akan mendapat tanggapan negatif dari masyarakat.

Tapera adalah sebuah kebijakan yang mulia namun penerapannya seperti sebuah misi berat menembus krisis kepercayaan dan ketidakberdayaan masyarakat terhadap lonjakan harga-harga yang saat ini sangat dirasakan masyarakat.

Jika masyarakat sudah siap mental, artinya penerapan hukum sudah pasti, apapun kebijakan pemerintah baik yang berisiko kecil maupun besar akan mendapat apresiasi. Yang perlu dibenahi saat ini adalah menjaga kepastian hukum, membuat jaminan pulihnya kepercayaan hingga masyarakat dengan pemerintah saling bahu membahu membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Sebetulnya Indonesia boleh berbangga bahwa saat ini Indonesia termasuk negara yang kuat dalam bertahan dalam badai krisis akibat bencana covid-19. Banyak negara kolaps, mengalami defisit finansial, mengalami lonjakan utang, ada yang sampai bangkrut, dan perlu bantuan dari negara lain. Negara-negara Eropa pun banyak mengalami inflasi, Jepang terlilit inflasi tinggi, Amerika juga mempunyai utang yang sangat besar hingga mempengaruhi krisis multidimensional.

Sayangnya baru-baru ini stabilitas politik Indonesia masih perlu pemulihan dengan munculnya banyak demonstrasi, banyak protes di jalanan. Semoga transisi dari penguasa sebelumnya ke pemerintah baru bulan Oktober nanti berjalan dengan mulus, sehingga tidak ada lagi gejolak yang membuat perkembangan perekonomian terhambat.

Bagaimanapun pemerintah tengah membantu masyarakat melewati krisis. Selalu ada pro dan kontra karena masyarakat mempunyai pemikiran dan pendapat yang beragam. Tidak ada jaminan sebuah kebijakan akan memberikan kepuasan pada semua pihak, selalu ada yang berpendapat menurut sudut pandang masing-masing.

Penulis pikir masyarakat perlu kritis, namun kekritisan masyarakat perlu solusi agar bukan hanya sekedar beda atau tidak setuju tetapi ada solusi mengenai perbedaan persepsi yang muncul dalam masyarakat.

Menjaga Harapan dan Optimisme Pekerja 

Masyarakat masih mempunyai harapan untuk bisa mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau, jauh di masa yang akan datang tanah dan lahan akan semakin sempit, maka kepemilikan rumah masyarakat bisa berbentuk rusun, apartemen. Ketersediaan subsidi dan kemudahan mendapatkan rumah memberi semangat masyarakat untuk bekerja, bekerja keras untuk membangun negara dengan banyaknya kesempatan bekerja dalam sektor formal maupun kesempatan usaha sendiri alias wiraswasta.