Menggugat Anak Presiden, Akademisi Masuk Pusaran Politik Indonesia

Heboh seorang dosen sosiologi Ubaidillah Badrun yang melaporkan dua putra Presiden ke 7 Jokowi ke KPK terus bergulir. Pro kontra akibat pemberitaan pelaporan kedua putra presiden atas tuduhan terlibat korupsi dan pencucian uang terus menuai perdebatan. Dari komentar netizen terbelah. Antara membela Badrun dan mengutuk pelaporan dosen UNJ yang baru merupakan dugaan dan dihubung-hubungkan dengan kasus yang dialami kongklomerasi grup (Sinar Mas) yang terseret pembakaran hutan tahun 2015.

Badrun menghubungkan vonis yang lebih ringan dengan pendirian perusahaan kedua anak presiden dan anak kongklomerasi  SM. Dosen dengan logikanya  menilai menganggap bahwa perusahaan yang diberi kucuran dana Milyaran rupiah pasti hasil money loundring, hasil menyogok agar hukuman PT SM menjadi ringan.

Sedangkan dari beberapa jejak pemberitaan tentang pendirian perusahaan PT Harapan Bangsa Kita (GK Hebat)Kaesang Pengarep. Pembelian saham 8 persen ke perusahaan Frozen food PT Panca Mitra Perdana Tbk. itu adalah kerjasama 6 anak muda atas nama perusahaan dengan meminjam dari perusahaan ventura dari Singapura.

Penanaman saham itu adalah bisnis valuasi dan banyak orang muda di zaman milenial saat ini yang bermain saham dan berusaha membeli untuk perusahaan-perusahaan berprospek ke depannya.

Namun Badrun dengan yakin menggunggat anak presiden yang hanya dalam beberapa tahun melejit dan mempunyai uang milyaran rupiah. Badrun curiga pasti karena kedekatan kedua putra Jokowi dan ada peran Jokowi dalam bisnis yang berbau KKN tersebut.

Dosen sosiologi politik  UNJ itu menulis laporannya berdasarkan sejarah perusahaan-perusahaan bermasalah yang mendapat vonis lebih ringan dari tuntutan sebenarnya di tingkat MA. Menurut Badrun pasti ada campur tangan presiden dan upaya penyogokan sehingga kemudian Badrun menilai pasti ada hal yang mencurigakan sehingga tuntutan yang triliunan itu akhirnya hanya dituntu sekitar 78,5 Milyar. Ada apa?

Banyak kalangan menilai tuntutan berdasarkan asumsi, utak- atik gathuk dan menghubung-hubungkan perkara beberapa tahun lalu itu lemah. Badrun sendiri mengaku susah mencari bukti keterlibatan perusahaan yang digawangi Kaesang dan Gibran sehingga melimpahkan ke KPK untuk ditindaklanjuti.

Banyak konten kreator, pegiat sosial seperti Denny Siregar, IIs Turyono, Rudy, Eko Kunthadi, Alifurrahman yang diketahui sebagai pembela Jokowi, langsung bereaksi. 

Mencoba membongkar siapa Badrun. Dari penelusuran jejak digital, menurut penuturan mereka Badrun adalah simpatisan PKS, dia pernah menulis tentang PKS, menjadi tim seleksi wakil gubernur Jakarta, dan aktifis 98. Para konten kreator itu menyayangkan laporan Badrun itu lemah dan disinyalir karena unsur politis. Sebelumnya juga diberitakan beberapa aliansi melaporkan Ganjar Pranowo, dan Ahok terlibat korupsi.

Mantan juru bicara Gus Dur Adhie Massardi selaku presidium PNPK melaporkan Ganjar atas kasus E- KTP. Selain melaporkan Ganjar ia juga menggugat Anies, Prabowo, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto,juga Erick Tohir.

Fenomena lapor melapor ini menambah panas suasana menjelang tahun politik 2024. Banyak sekali yang berusaha membuat suasana politik memanas, banyak politisi mulai bergerak untuk bisa menaikkan namanya di panggung nasional.

Dosen Ubaidilah Badrun membuat awal tahun 2022 menjadi memanas dan banyak berita yang sebelumnya menyeruak termasuk mulai meningginya kasus omicron dan penerapan PTM menjadi tenggelam. Kini di media sosial masih sangat ramai dibahas tentang fenomena lapor melapor tersebut.

Siapakah yang salah, siapakah yang benar masih menjadi perdebatan. Di pihak badrun netizen berharap laporan itu segera ditindaklanjuti, tidak ada pembedaan kasus hukum baik masyarakat biasa maupun anak Presiden. Kalau anak pejabat bersalah ya harus dituntut dan divonis sesuai aturan. 

Jangan sampai KPK tidak berdaya menghadapi kekuasaan eksekutif dalam hal ini presiden. Mereka menilai karena kekuasaan yang besar membuat anak pejabat seperti tidak tersentuh hukum. Ada yang menilai hukum tajam ke bawah tumpul ke atas.

Sedangkan dari pihak pembela Jokowi dan kedua anaknya. Laporan Badrun itu cacat. Karena tidak disertai bukti valid, hanya dugaan. Dari sudut hukum tuntutan lemah karena tidak ada bukti transaksi yang menguatkan dugaan money loundring. 

Hanya dikait-kaitkan dengan kasus perusahaan. Mereka melihat upaya Badrun itu hanya Pansos, panjat sosial, mereka menilai pasti ada orang- orang dibalik kenekatan Badrun melaporkan Gibran dan kaesang.

Pro dan kontra ini menegaskan di media sosial bahwa akibat pemilu 2014 dan juga pemilihan gubernur Jakarta terjadi pembelahan. Berkait politik identitas yang mengaitkan agama dan aktivitas politik. 

Ada istilah kadrun bagi mereka yang berhubungan dengan aktivitas politik dicampur dengan isu munculnya khilafah yang di motori oleh PKS.Istilah Kadrun alias Kadal gurun disematkan oleh kaum nasionalis dan pendukung Ahok serta Jokowi kepada lawan politiknya. Sedangkan simpatisan PKS dan Gerindra menjuluki kecebong mereka yang mendukung Ahok dan Jokowi.

Sebagai Dosen Negeri Ubaidilah Badrun adalah ASN. Kalau benar ia adalah simpatisan partai politik maka, ia harus memilih menjadi ASN atau aktivis politik. ASN adalah aparatur negara yang netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Dan kalaupun ia aktif menjadi pengamat keberanian Badrun melaporkan Gibran dan Kaesang bisa berdampak pada kariernya sebagai dosen. 

Bila ternyata laporannya tidak terbukti maka ada konsekwensi ia bisa dikeluarkan sebagai dosen negeri. Sebab tugas utama dosen adalah aktif sebagai pendidik, mengedukasi para mahasiswanya terutama mata kuliah yang diampunya. 

Jika ia mengajar sosiologi maka yang diajarnya adalah masalah-masalah sosial, pendekatan ilmiah sosiologis yang mempelajari sejarah masa lampau hubungan sebab akibat masa lampau, membahas keterkaitan masa lampau, kini dan masa datang.

Obyek pembelajaran sosiologi adalah masyarakat, gejala sosial kemasyarakat, sebab akibat munculnya kriminalitas, penyakit sosial (sosiatri) masyarakat. Sudahkah dosen seperti Badrun mendorong masyarakat kampusnya untuk mempelajari tentang penyakit sosial masyarakat? 

Tetapi dari jejak digitalnya, Badrun lebih banyak sebagai pengamat politik, simpatisan dan kader partai politik. Sebelumnya Ubaid demikian ada orang yang menyebut namanya adalah aktivis 98. Mahasiswa yang terlibat dalam penggulingan orde baru.

Tampilnya Ubaidilah Badrun membuat politik tanah air semakin memanas, banyak bola liar kait mengait yang membuat para netizen saling tuduh bahwa ada aktor dibalik upaya lapor melapor tersebut. 

Ada yang mengaitkan dengan gencarnya pemerintah mengejar utang para konglomerat pengusaha yang dulunya berutang ke negara dan sampai saat ini tampaknya macet. Para bohir itu berusaha menghalangi pengusutan dan penuntutan dengan menggerakkan oposisi untuk melawan pemerintah dengan cara apapun.

Maka saat ini perang media sosial semakin memanas, banyak konten kreator saling serang, saling mengklaim kebenaran menurut  versi masing-masing. Sebagai penulis blog saya berusaha memberikan opini berimbang, meskipun secara jujur saya katakan saya punya pilihan terhadap kasus politik yang muncul, ada hati nurani yang berkata, ada kecenderungan secara politis terbaca dari setiap tulisan saya.

Kalau melihat perdebatan di media sosial banyak netizen cenderung emosional membabi buta membela, atau mati-matian menyerang tanpa logika. Entah benar- atau tidak. 

Apalagi para buzzer bayaran yang jarang menyertakan logika dan akal selain membela yang bayar, asal beda. Ini yang saya amati di kolom komentar media sosial. Fenomena keterbelahan, gejala- gejala penyakit sosial, hubungan relasional antar manusia ini seharusnya menjadi konsentrasi ilmuwan sosiologi. Ini yang menjadi wilayahnya dosen sosial termasuk sosiologi.

Jika menilik Prodi yang diampu Badrun sebagai dosen sosiologi politik, memang wajar banyak berkecimpung dalam bidang- bidang politik. Namun sebagai akademisi maka seharusnya ia netral, melihat politik sebagai  bagian dari dinamika masyarakatnya. Apalagi politik di negara berkembang. Saya sih menyayangkan banyak akademisi yang akhirnya cenderung larut dalam keberpihakan, membuat blunder dan membuat kajian ilmu pengetahuan menjadi bias karena ditarik ke ranah politik praktis, agamapun yang sebetulnya netral di Indonesia cenderung masuk  dalam pusaran politik.

Semoga masyarakat semakin kritis dan mampu melihat dengan jernih fenomena lapor melapor ini. Tidak terseret dalam arus perbedaan pandangan. Di masyarakat mereka tetap bisa berkomunikasi baik tanpa muncul sekat- sekat politik yang membuat relasi antar manusia menjadi terhambat hanya karena afiliasi politik. Bagi kita setiap orang berhak memilih menurut hati nuraninya. Kalaupun akhirnya mempunyai pilihan politik tidak membuat masyarakat terbelah dalam kubu-kubuan. Salam damai selalu.