Pembelajaran Tatap Muka ( PTM ) full di Jakarta sudah di mulai hari Senin, tanggal 3 Januari 2022. Keputusan SKB 4 Mentri no 05/KB/2021 , no 1347 tahun 2021 no HK Â 01.08 /menkes 6678/2021 Â no 443-5847 tahun 2021, mewajibkan sekolah membuka kembali pembelajaran dengan tatap muka yang mewajibkan semua masuk.
Keserentakan itu mendapat banyak tanggapan, menuai pro dan kontra. Yang pro rata-rata menyambut baik pembelajaran normal di sekolah. Yang pro menganggap mereka sudah bosan belajar di rumah dan ingin merasakan kembali suasana sekolah dengan segala dinamikanya. Namun PTM full tetap mengandung resiko. Susah mencegah munculnya kerumunan. Protokol kesehatanpun menjadi pekerjaan berat, karena bagaimanapun mengatur sekian banyak orang tidak semudah yang dipikirkan.
Untuk yang kontra pemberlakuan PTM itu terlalu tergesa-gesa. Apalagi siswa yang sudah vaksin terutama anak SD baru sekitar sepertiga. Apakah tidak beresiko sebab di banyak negara saat ini perkembangan omicron sedang naik.Â
Adanya kerumunan dan pemberlakuan PTM full mengandung resiko peningkatan penularan virus omicron. Keterburuan kebijakan PTM ini membuat guru, yayasan, orang tua tampak panic. Sebab tidak mudah mempersiapkan kembali PTM. Banyak hal yang diperhatikan terutama bagi orang tua tentunya tentang seragam, peralatan pembelajaran, Kuota internet, dan juga transportasi.
Kalau orang tua harus mengikuti mobilitas siswa untuk berangkat dan pulang sekolah yang maksimal hanya 6 jam tentu butuh penyesuaian, apalagi orang tua yang dua-duanya bekerja. Ini yang membuat pada awal pemberlakuan tampak banyak orang tua yang stres dan belum siap menghadapi PTM full.
Apakah pemerintah tidak memberi kelonggaran agar sekolah dan orang tua, menyesuaikan diri pelan-pelan, menunggu sampai semua anak mendapat vaksin. Kebijakan PTM membuat beberapa orang tua tungganglanggang dengan banyaknya masalah ketakutan akan munculnya penyebaran virus baru, seragam sekolah yang mesti baru sebab jarang dipakai selama dua tahun.
Model pembelajaran baru, membuat orang tua yang tidak siap berpikir apakah mau melepaskan anak untuk pergi ke sekolah, atau istirahat dulu di rumah. Di sekolah saya, pemberlakuan PTM tidak semudah apa yang dipikirkan para pejabat yang secara tegas memberlakukan serentak mengikuti instruksi pemerintah. Ada banyak hal terutama sekolah swasta yang sudah terbiasa dengan pembelajaran blended learning.
Belum semua kelas ditambahkan alat untuk pembelajaran dengan dua model, onsite dan online. Â Perlu video, tripod, layar, pembagian ruang guru yang tidak boleh lagi terlalu penuh.Â
Perlu banyak ruang untuk menyebarkan guru agar tidak berkerumun dalam satu ruang. Persiapan untuk perubahan pembelajaran itu tidak bisa seperti Bandung Bondowoso yang hanya dengan waktu semalam bisa dipersiapkan. Untuk sekolah  di manasaya mengajar, perlu sebulan sampai semuanya siap. Pelan-pelan diberlakukan sampai terbiasa.
Normalisasi pembelajaran anak sekolah seperti sebelum munculnya covid-19 butuh waktu. Apalagi selama dua tahun itu ada perubahan budaya. Ada yang sudah menikmati pembelajaran jarak jauh, ada efektifitas yang berkembang dengan pembelajaran PJJ. Tidak semua kembali normal sebab pendekatan penugasan digital dan pembelajaran online sudah menjadi habit.
Mereka tetap harus mulai membiasakan diri dengan perangkat digital dan termasuk penugasan online. Sebab di masa yang akan datang dengan fenomena metaverse, guru dan siswa harus mulai membiasakan pembelajaran hybrid learning, Augmented reality, Blended Learning. Pengurangan penggunaan kertas dan semua penyimpanan karya menggunakan penyimpanan digital, drive, linktree, google site, google form. Absensi dengan soho, dan google site.
Pemberlakuan PTM full yang maksimal pelajaran hanya 6 jam perhari tentunya butuh pekerjaan rumah sekolah dan guru, bagaimana mengatur pembelajaran yang bisa menguntungkan semua pelajaran. Sebab pasti akan banyak ketinggalan pada pelajaran-pelajaran tertentu yang butuh waktu untuk bisa mengakomodasi semua mata pelajaran bisa dikuasai siswa.
Semoga bisa dipikirkan oleh pemangku kebijakan, apakah PTM khususnya di DKI Jakarta sifatnya wajib dengan melibatkan semua siswa untuk masuk ke sekolah. Sekolah negeri misalnya jika satu kelas 45 sampai 50 anak bagaimana memberi pengertian pada mereka untuk jaga jarak. Tentunya butuh trik khusus yang dilakukan sekolah. Pasti butuh penyesuaian, tidak bisa langsung mengiyakan kebijakan pemerintah.
Pemerintah perlu realistis, banyak sekolah sudah jauh melangkah dengan pengadaan peralatan penunjang PJJ yang canggih yang diorientasikan untuk pembelajaran dengan kombinasi onsite dan online. Tentunya dengan pemberlakuan Prototipe pemerintahpun harus memberi kelonggaran dan kebebasan sekolah dalam memberlakukan kurikulum yang sesuai dengan sekolah, daerah dan lingkungans sekitar.
Untuk Jakarta dan sekitarnya di mana internet sudah memadai pola pendekatan pembelajaran bisa ditingkatkan, bisa dimaksimalkan. Inovasi digital, menjadi prioritas, tujuan pendidikan pada life skill, ketrampilan pada peningkatan sumber daya manusia yang unggul secara teknologi dan seimbang dengan katakteristik dan kemajuan pola berpikir terutama menghadapi bonus demografi.
Kurikulum prototipe memungkinkan yayasan dan sekolah memberlakukan kurikulum sendiri yang sesuai dan visi dan misi sekolah. Kemerdekaan membuat kurikulum tentu akan dimaksimalkan oleh sekolah-sekolah mandiri yang sudah mempunyai rancangan kurikulum yang sesuai dengan visi dan misinya.
Jadi tidak serta merta pemerintah memberi sangsi pada sekolah yang masih menyesuaikan diri menghadapi PTM full. Butuh proses agar semuanya bisa diakomodasi. Di sekolah saya masih proses untuk memberlakukan PTM. Bukan cara Bandung Bondowoso atau Sistem Kebut Semalam. Butuh infrastruktur yang mendukung sehingga guru, siswa dan murid pun merasa nyaman belajar.
Jadi jika akhirnya sekolah kembali normal selamat kembali merasakan kebersamaan tetapi selama dua tahun itu budaya tidak lagi sama, banyak hal yang berubah dan pemerintah harus mulai berpikir untuk mempunyai visi jauh ke depan mempersiapkan siswa dalam persaingan global. Aplikasi, konten, teknologi digital sudah familiar dan tidak mungkin balik lagi seperti semula.
Sedangkan kurikulum daerah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, apa kurikulum yang paling cocok untuk siswa daerah hingga bisa memaksimalkan kemampuan siswa.
