Dalam istilah jawa dikenal jangan digebyah uyah. Bukan hanya untuk popularitas saja maka dilakukan proyek sumur resapan melainkan segi manfaatnya yang harus diperhitungkan. Tidak semua daerah cocok dibuat sumur resapan. Apalagi jika proyek itu semata-mata hanya untuk menghabiskan target anggaran tentu hasilnya tidak baik dan sangat melukai ekpektasi masyarakat yang berhak mendapat pelayanan maksimal karena sudah menyumbang pajak pendapatan daerah.
Kelemahan pejabat publik negara berkembang dan karakter pejabat yang mempunyai ketergantungan pada partai politik adalah campuraduknya kebijakan publik dengan kepentingan politik. Apalagi sekarang pemuka agama, ikut masuk dalam politik praktis. Banyak masalah dikaitkan dengan kepentingan politik dan pengaruh agama yang kuat mengakar dalam budaya masyarakat Timur.
Agama sering ikut campur dalam kebijakan publik, termasuk masalah rekrutmen pegawai yang cenderung melihat agama untuk merekrut pegawai, bukan kualitas dan kompetensi. Di Jakarta sentimen agama dan partai-partai berafiliasi agama membuat dinamika politik cenderung memanas.
Anies Baswedan termasuk yang diuntungkan oleh campur tangan ulama, dan juga centang perenang masalah politik dan agama. Masalah pimpinan yang kompeten bisa terabaikan ketika banyak campur tangan politik yang tidak lagi menjadi obyektif.
Membaca banyak komentar di media sosial ada pembelahan terlihat. Yang dari awal selalu tidak suka apapun kebijakan pemprov DKI apalagi eranya Anies. Kemudian banyak yang membandingkan dengan gubernur-gubernur sebelumnya yang meluncurkan kebijakan positif tetapi tidak lagi diteruskan gubernur yang sedang berkuasa.
Banyak netizen mengatakan Anies lebih pintar menata kata, tetapi kurang menguasai bagaimana menata kota. Semakin sering membuat kebijakan semakin banyak masalah yang diangkat menjadi polemik dan mendapat kecaman bertubi tubi dari netizen atau masyarakat yang sejak semula memang pesimis terhadap hasil pemilu langsung yang cenderung kontroversi.
Kalau ingin sukses menyusul Jokowi sebagai calon presiden yang sukses menjadi presiden, Anies harus membuktikan bahwa antara kata, kebijakan, dan kepuasan publik seimbang. Kalau setiap kebijakan selalu menuai kontroversi, bagaimana mampu mengurus negara yang sangat kompleks? DKI Jakarta menjadi tolok ukur bagaimana menilai kualitas pimpinan. Jika di DKI gagal total bagaimana bisa memimpin Nusantara yang amat luas dan kompleksitas masalah lebih pelik.
Semoga masyarakat semakin cerdas melihat calon presiden bukan berdasarkan kedekatan, kesamaan agama, partai dan sesama suku. Masyarakat harus melihat pemimpin yang selalu ada saat masyarakat sedang kesulitan, merata perhatiannya bukan eksklusif milik segelintir orang, ormas. Tegas membedakan mana kepentingan umum mana kepentingan pribadi atau kelompok.Â
Pro Kontra Kebijakan di era Media Sosial
Pasti ada orang yang fanatik menyukai apapun kebijakan Anies Baswedan, tetapi juga ada yang membabi buta selalu mengkritik apapun kebijakan Gubernur Jakarta setelah Ahok. Anies yang dipuja oleh sebagian orang tetapi yang juga sasaran caci maki banyak netizen yang memang hobi mengkritik dan "misuh-misuh" (mencaci maki).Terutama di Era media sosial saat ini.
Sumur resapan adalah salah satu poin mengapa Anies Baswedan menuai banyak kritik, masih ada proyek Formula E yang masih menggantung, masih ada masalah ketidaktegasan dalam masalah ormas agama yang sejak semula mendukungnya. Harusnya sih, sebagai gubernur ia adalah milik masyarakat, semua berhak mendapat pelayanan premium, sayangnya sih akibat tumpang tindih masalah pengaruh ormas keagamaan, kepentingan partai dan imutnya para bohir yang pengin ikut merunyamkan gercepnya pemerintah pusat melakukan penagihan pada para pengemplang terutama pada bohir melarutkan karisma gubernur yang memang gemar tersenyum tersebut.
