Apakah segeram itu sehingga Badan Eksekusi Mahasiswa UI sampai menggelari presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service. Otomatis dalam pikiran mereka Jokowi sebagai raja ngibul, yang banyak mengumbar janji tetapi banyak yang tidak ditepati.
Sebagai politisi, mereka perlu meyakinkan masyarakat dengan janji - janji awal saat kampanye. Mereka akan mengurai permasalahan yang muncul di masyarakat berdasarkan informasi dari tim horenya. Tentu saja politisi harus berani mengumbar janji kalau tidak bagaimana masyarakat mempunyai gambaran apa yang akan dilakukan di masa pemerintahannya.
Presiden Sebagai Sasaran Caci Maki dan Tempat Menagih Janji
Jokowi juga punya janji dan bagaimanapun masyarakat mengapresiasi pencapaian Jokowi sebelum muncul wabah covid-19. Bukan hendak mengkambinghitamkan wabah ini sebagai titik balik penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Tetapi bagaimanapun pemerintah mulai kewalahan dengan situasi sulit akibat pandemi covid 19 yang mengganggu roda perekonomian, menguras anggaran untuk menolong masyarakat sembuh dari terpapar virus yang susah diprediksi kapan berakhirnya.
Sungguh berat beban sebagai presiden saat ini. Ia menjadi paturasan , menampung hujan cacian, menampung segala keluh kesah, menerima hadiah sematan The King Of Lip Service dari  mahasiswa eksekutif UI. Mahasiswa yang saat ini lebih banyak rebahan, belajar dari rumah, dan lebih sering memegang HP daripada turun ke lapangan menggebrak dan melontarkan kritik pedas pada presiden terpilih.
Kalau saya sebagai Jokowi merasa berat nian menerima sematan gelar yang diberikan anak - anak muda ini. Berat karena bagaimanapun janji memang harus ditepati tapi situasi menuntut agar sekali dua kali atau lebih akan menggunakan kebijakan dengan resiko tidak disukai masyarakat. Kebijakan tidak populis tentu menjadi resiko bagi pemimpin apalagi memimpin negeri yang masyarakatnya susah diatur. Kalau mengatur masyarakat seperti Singapura dan Finlandia jauh lebih mudah karena pola pikir mereka bisa diarahkan dengan penjelasan logis. Lagian masyarakat mereka sudah disiplin sejak dalam pendidikan keluarga, lingkungan dan sekolah.
Kalau Presiden Jokowi menerima kritikan sinis tersebut, saya menjamin Jokowi tidak akan marah atau tersulut emosinya, yang akan banyak reaksi mungkin orang lain entah orang di lingkaran kekuasaannya atau di fans yang membabi buta mendukungnya.
Saya mungkin tetap menjadi pendukung setianya, dengan segala keterbatasan pemikiran  saya menyadari betapa beratnya tanggungan Jokowi. Badai Covid 19 telah menguras tenaga dan emosinya. Anggaran pemerintah tersedot, sementara pemimpin di bawahnya yang berasal dari rupa- rupa partai seperti hidup dalam alam sendiri sehingga sering membiarkan masyarakat bekerja pontang panting untuk menyelamatkan diri dan akhirnya cenderung menuding Jokowi dan pemerintah pusat sebagai biang atas kemunduran ekonomi, biang dari ingkarnya janji  janji yang pernah diwacanakan di kampanye menjelang pemilihan presiden.
BEM UI dan Kepanikan Masyarakat Akibat Pandemi
BEM itu nanti juga setelah menjadi pejabat semisal Menkeu Sri Mulyani  yang juga lulusan UI bisa merasakan bagaimana susahnya menyusun anggaran ketika tiba- tiba ada insiden bencana yang tak terduga apalagi wabah akan diperkirakan lama salah satu sebabnya karena ada banyak masyarakat yang tidak percaya bahwa wabah itu bencana nasional. Dengan tidak kompaknya upaya pencegahan dari masyarakat maka percuma saja pemerintah pemimpin daerah selalu mewanti - wanti untuk mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat banyak yang lebih percaya pada berita hoaks, berita yang muncul di media yang kurang akurat. Bahkan ada yang sampai saat ini menganggap bahwa covid 19 hanyalah rekayasa pemerintah.
Saya tidak akan menyebut kadrun dan kampret sebagai biang dari kerumitan, atau juga kecebong. Bisa jadi bahwa masyarakat yang lelah tetapi selalu diserbu oleh berita centang perenang ini sedang panik karena situasi ekonomi tidak semakin membaik.
Bisa jadi mahasiswa UI itu membaca dari berita- berita di media sosial dan selalu mendengar hal - hal tidak baik tentang kepempinan Jokowi. Salawi semua karena salah Jokowi. UU ITE, UU Omnibus Law, dan seperangkat peraturan perundang-undangan lain tentunya melibatkan legislatif sejak awal, tetapi sebagai pemimpin tertinggi ia (Presiden ) mendapat hujan makian, hujan hujatan dan berbagai sematan yang tidak mengenakkan.
