Bersih-bersih BUMN Pemerintahan Jokowi

Budaya Korupsi yang Susah Dihilangkan dalam Perusahaan Negara
Namun pemerintah masih mempunyai PR besar dengan beberapa jajaran direksi yang masih memanfaatkan jabatan untuk keuntungan diri. Sejumlah direksi tersandung korupsi seperti Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Direktur Teknologi dan Produksi  PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro, Direktur Utama PTPN III Dolly Pulungan, Direktur Utama PT INTI Dharman Mappangara, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia  Risyanto Suanda.(Sumber: SinarHarapan.co)

Gebrakan Erick Thohir menumbuhkan harapan BUMN Indonesia bisa berbenah dan segera bangkit dari keterpurukan dan mengejar laba yang seharusnya bisa dikejar. Budaya korup yang sudah mengakar sejak Orde Lama Orde baru dan berlanjut ke masa reformasi harus diberantas habis. 

Kebocoran-kebocoran anggaran sangat merugikan padahal kalau dari dulu pengelolaan benar bukan mustahil Indonesia menjadi superstar bagi negara-negara lain karena banyak sumber daya alam baik Migas, maupun non Migas yang menjadi andalan bagi penguasaan ekonomi dunia.

Sayangnya budaya korupsi belum benar- benar bisa diberantas, butuh trobosan revolusioner untuk menghilangkan budaya korupsi yang sudah mengakar di segala lini. Pemerintahan Jokowi harus berani melawan arus dan terutama tidak perlu kompromi dengan para petinggi partai politik sebab dalam banyak hal orang- orang partai banyak yang terlibat dalam suburnya korupsi di berbagai perusahaan publik dan BUMN.

Salah satu kendala bagi kemajuan bangsa adalah biaya ongkos politik tinggi yang hampir selalu ditanggung setiap lima tahun sekali. BUMN dan perusahaan besar akan selalu menjadi sasaran partai-partai politik untuk dimintai dana  menyumbang pelaksanaan pemilu baik Pileg, PilPres, maupun PIlkada yang rutin menjadi perhelatan negara.

Harapan Baru Terhadap Ketegasan Mentri BUMN
Biaya politik limatahunan itu menjadi kontraproduktif ketika BUMN diarahkan menjadi perusahaan penangguk untung yang bisa menambah kas negara. Banyaknya orang- orang yang secara samar maupun terang-terangan memanfaatkan jabatannya untuk menyedot keuntungan BUMN yang menjadi persoalan bertahun- tahun yang belum mendapat solusi efektif untuk memberantasnya.

Rasanya dengan ketegasan Erick Thohir Indonesia bisa berharap banyak pada terobosannya. Jangan sampai hanya hangat- hangat kuku, menggebrak di awal dan akhirnya kendor juga melihat kenyataan banyak sekali penghalang yang membuat BUMN bisa sehat dan jauh dari "brutus-brutus"yang menggerogoti dari dalam.

Reformasi birokrasi bahkan revolusi birokrasi menjadi semakin mendesak dilakukan. Maju terus Mentri BUMN jangan dikasih kendor, kami mendukung anda.