1. Keuntungan dari penjualan seragam tersebut tidak akan disalurkan ke kas sekolah. Ini menandakan bahwa pendapatan dari penjualan seragam tidak dapat digunakan untuk mendukung program-program sekolah atau kegiatan lain yang bermanfaat untuk pendidik & peserta didik.
2. Ketidaktransparanan dalam pengelolaan seragam sekolah dapat menimbulkan keraguan di kalangan siswa dan orang tua siswa. Mereka mungkin bertanya-tanya apakah harga seragam yang mereka bayar sebanding dengan kualitas yang diterima.
Walaupun sekolah tidak memaksa siswa untuk membeli seragam, hal tersebut ternyata belum menyelesaikan masalah. Sebagai konseksuensinya, siswa yang tidak memiliki seragam sesuai kebijakan sekolah dapat  mengalami diskriminasi dari teman sebaya dan bahkan dari guru. Hal ini akan menjadi masalah karena tidak mengikuti kebijakan kepala sekolah.
Sebaiknya pihak sekolah lebih fokus untuk meningkatkan kualitas Pendidikan. Bukan lagi mempermasalahkan terkait warna seragam, sepatu, rompi dll yang dikenakan oleh siswa. Karena lebih jelasnya sudah jelas tercantum dalam Permendikbud bahwa jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari pakaian seragam nasional dan seragam pramuka yang model dan warnanya berlaku secara nasional.
Dalam lingkup yang lebih luas, penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk menyusun pedoman dan regulasi yang jelas mengenai pengelolaan seragam sekolah. Hal ini termasuk memastikan adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan seragam sekolah.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
