Secara lebih spesifik pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"
Setelah mengamati masalah korupsi yang ada di Indonesia ini menimbulkan suatu persepsi bahwa Indonesia merupakan lumbung korupsi. Di Indonesia korupsi itu sudah merupakan hal yang terjadi secara terus menerus, korupsi dapat terjadi secara terus menerus dikarenakan kurangnya kesadaran para pejabat publik dalam hal tanggung jawabnya, selain itu juga hukum di Indonesia saat ini masih sangat lemah yang menyebabkan banyak pejabat publik berani dan bahkan membuat para pejabat publik tersebut dapat menyalahgunakan wewenangnya dan menelan uang rakyat.
Alasan lainnya mengapa Indonesia masih menjadi lumbung korupsi yakni rendahnya kesejahteraan rakyat. Lantas apa hubungannya kesejahteraan rakyat dengan korupsi yang terus menerus? Masyarakat yang cenderung tidak berpendidikan dan miskin cenderung mudah didoktrin oleh politisi dengan berbagai janji manis yang mereka sampaikan pada saat kampanye untuk pemilihan umum agar masyarakat itu memilih calon maupun partai tersebut  duduk di parlemen maupun yang menjabat di daerah hingga pusat.Â
Mengapa demikian? Karena masyarakat tersebut masih berkutat pada permasalahan makanan dan hal-hal pokok untuk hidup mereka. Misalnya, masyarakat diberikan 2 pilihan politisi, politisi A suka membagikan uang (bantuan), pendidikan gratis, subsidi BBM dan listrik padahal hal ini untuk jangka pendek dan tidak peduli apabila salah sasaran dan terdapatnya praktik korupsi sedangkan politisi B tidak mau mengeluarkan uang, kurangi subsidi BBM, kurangi subsidi listrik, naikkan pajak pendapatan yang nantinya akan dialokasikan untuk subsidi pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan manufaktur, intinya untuk rencana jangka panjang agar di masa depan Indonesia sudah memiliki SDM yang handal.Â
Dengan pilihan tersebut pastinya mayoritas masyarakat Indonesia, memilih politisi A karena kepentingan pokok dan makanan masih menjadi poros dalam kehidupan mereka. Sebagian masyarakat dengan kesejahteraan yang rendah lebih memikirkan "apa yang mereka perlukan pada hari ini untuk bertahan hidup" dibandingkan "apa yang dibutuhkan anak cucu mereka di masa mendatang".
Nyatanya korupsi dapat terjadi di negara miskin, berkembang, bahkan maju. Seperti perkataan Bill Gates dalam sebuah wawancaranya "Anyone who wants there to be zero corruption should just go in their room and shut their door". Korupsi itu pastinya akan selalu ada di negara manapun, korupsi tidak dapat hilang tetapi bisa di minimalisir. Namun pada negara maju korupsi biasanya dilakukan di level walikota ke atas sedangkan pada negara berkembang dan miskin birokrasi level kecamatan sudah bisa dikorupsi. Korupsi di negara berkembang khususnya Indonesia seperti sebuah lingkaran setan yang sulit diputus. Hal tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:
Secara resmi, tentu ada nilai-nilai etis yang harus dipatuhi dalam jabatan ini. Etika manajemen memainkan peran ini sebagai panduan bagi administrator sistem dan mereka yang terlibat dalam mengawasi tanggung jawab, fungsi, dan wewenang utama mereka. Selain itu, etika manajemen juga menjadi tolok ukur untuk menilai baik buruknya sikap, perilaku, atau kebijakan. Salah satu nilai etika atau pedoman etika yang harus diikuti oleh lembaga adalah pemberantasan korupsi.
Dalam birokrasi publik, etika individu sebenarnya sulit diterapkan. Karena ketika seseorang bekerja di sektor publik, orang tersebut seakan tersesat dan tertelan oleh sistem organisasi. Etika juga semakin sulit diterapkan secara individual karena adanya dua jalur etika baru dalam birokrasi sektor publik, yaitu etika netralitas dan etika struktur. Menurut etika ketidakberpihakan, pegawai negeri tidak bertindak untuk dirinya sendiri tetapi untuk penguasa, jadi pegawai negeri disini netral secara etis. Jadi ketika seorang pejabat membuat kebijakan, kita melihat agensi dan posisinya, bukan individunya.
Penulis
Dwi Febriana, Universitas Lampung
Vivi Aprisa, Universitas Lampung
Anisa Soleha, Universitas Lampung
