Mohon tunggu...
Ahmad Fahcruddin
Ahmad Fahcruddin Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Pascasarjana Teknik Kelautan - Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Experiential learning

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Masyarakat Pesisir dan Harapan Baru

15 Oktober 2024   06:00 Diperbarui: 15 Oktober 2024   06:15 129
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Momen bersejarah bagi bangsa Indonesia tinggal menghitung mundur 5 hari dari sekarang. Pasalnya, tanggal 20 Oktober 2024 Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto akan dilantik dan resmi menjadi Presiden Republik Indonesia 5 tahun kedepan. Pelantikan tersebut tidak hanya menandai pergantian kekuasaan, namun juga membawa harapan baru bagi masyarakat pesisir yang selama ini terpinggirkan dari pembangunan ekonomi dan sosial.

***Kondisi masyarakat pesisir 

Masyarakat pesisir Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang serius, antara lain kerusakan ekosistem laut dan kebijakan pemerintah yang seringkali tidak berpihak pada masyarakat pesisir. Dalam diskusi pada Konferensi Masyarakat Pesisir tahun 2024, terungkap bahwa banyak nelayan yang kini terpaksa menjual ikannya dengan harga seadanya demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal ini menunjukkan betapa seriusnya situasi perekonomian masyarakat pesisir. Situasi ini diperburuk oleh proyek-proyek yang mengancam ruang hidup dan merusak lingkungan pesisir. Banyak nelayan harus melakukan perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan yang memadai, akibatnya biaya operasional juga semakin tinggi dan mengurangi pendapatan mereka.

***Harapan Baru

Dengan terpilihnya presiden baru, muncul harapan baru bahwa masyarakat pesisir akan mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Prabowo Subianto diharapkan mampu menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berikut langkah-langkah yang dapat menjadi acuan dalam membangun perekonomian masyarakat pesisir: 

1. Penguatan Kelembagaan, memperkuat koperasi perikanan sebagai mesin perekonomian lokal sehingga mampu bersaing dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

2. Kebijakan berbasis kearifan lokal, Mengembangkan kebijakan yang mempertimbangkan budaya dan nilai-nilai  pesisir untuk memberdayakan masyarakat pesisir secara efektif.

3. Partisipasi Masyarakat, Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya laut dan pesisir dan memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan.

4. Perlindungan Hukum, Menjamin hak-hak masyarakat pesisir melalui peraturan yang jelas dan tegas untuk melindungi ruang hidupnya dari eksploitasi investor.

***Kesempatan Baru

Pelantikan presiden baru merupakan kesempatan unik bagi masyarakat pesisir untuk memperjuangkan hak-haknya. Dukungan pemerintah baru ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan  kebijakan yang signifikan dan bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Upaya pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan juga  penting untuk meningkatkan keterampilan nelayan dan keluarga mereka dalam menghadapi tantangan zaman.

Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional mempunyai tanggung jawab untuk melindungi ekosistem laut sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Dengan diambilnya langkah-langkah konkrit oleh pemerintahan baru, ada harapan akan kesejahteraan nyata bagi masyarakat, terkhusus masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun