Di Tengah Kasus Korupsi E-KTP, Pantaskah Ganjar Pranowo Kembali Mencalonkan Diri sebagai Gubernur

Tak ada yang memungkiri bahwa popularitas Ganjar Pranowo masih yang tertinggi di Jawa Tengah. Hal ini didorong oleh posisinya saat ini sebagai gubernur yang memberikannya kesempatan untuk terus-menerus menjadi sorotan publik Jateng. Namun, apakah popularitas dapat menghilangkan akal sehat masyarakat Jateng untuk memilih pemimpin yang tengah tersandung kasus korupsi besar?

Secara normatif, jawabannya sudah pasti, yakni Ganjar Pranowo tidak lagi layak untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jateng di saat ia telah dinyatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa ia terlibat dalam kasus korupsi KTP-Elektronik.

Hasrat politik Ganjar Pranowo untuk maju dalam pemilihan kepala daerah pada 2018 mendatang sungguh tidak masuk akal, mengingat langkahnya akan terus terganjal oleh kasus korupsi KTP elektronik tersebut.

Integritas seharusnya menjadi tolok ukur yang paling utama bagi kelayakan seseorang untuk menjadi pemimpin. Karena itu, ketika aspek integritas ini sudah diragukan, maka aspek-aspek yang lain tidak lagi dapat mendukung, bahkan walaupun ia memiliki kompetensi dan popularitas yang tinggi.

Partai-partai politik juga seharusnya memberikan pelajaran politik yang baik kepada masyarakat dengan menolak dukungan kepada siapa pun figur yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Sebab, jika partai politik sendiri masih ngotot mendukung figur yang korup, maka hilanglah harapan rakyat bagi lahirnya politik yang lurus dan pemimpin bersih.

Partai-partai politik seharusnya menyadari bahwa negara ini tidak mencapayai kemajuannya bukan karena kekurangan sumber daya, melainkankan karena sudah terlalu lama dibiarkannya urusan-urusan publik dikelola oleh orang-orang yang korup, terbiasa menyelewengkan anggaran negara demi kepentingan kelompoknya. Negara ini memiliki sumber daya yang melimpah, namun hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Masyarakat Jawa Tengah juga harus didorong untuk berani membuat gerakan sosial yang memberi pelajaran kepada partai-partai politik dan figur-figur korup. Pelajaran itu untuk menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akal sehat dan nuriani yang menginginkan pemimpin-pemimpin lurus, bukan pemimpin-pemimpin korup.