Permohonan agar Hakim Menyatakan Perjanjian Sah Berlakunya sebagai Undang-Undang

Pengadilan Negeri Malang telah memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Mlg dan telah diputus pada tanggal 10 Oktober 2019.

Perkara tersebut mengenai  perjanjian   pembangun ruko di atas tanah Para Tergugat, yang dibuat tanggal 20 Januari 2017

Salah satu permohonan Penggugat  kepada Majelis hakim agar "Menyatakan sah dan berlaku sebagai undang-undang antara Penggugat dengan Tergugat I Perjanjian tanggal 20 Januari 2017". 

Apa yang dimaksudkan dengan Perjanjian berlaku sebagai Undang -- undang ?

Permohonan Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum dan mempunyai landasan hukum yaitu : Pasal 1338 ayat (1) B.W., yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" 

Maksudnya adalah : bahwa para pihak harus memenuhi semua hak dan kewajiban dalam perjanjian yang telah dibuat oleh mereka.

Kata-kata secara sah, maksudnya perjanjian yang dibuat tersebut, harus memenui  4 (empat) syarat sebagaimana di atur dalam pasal 1320 BW, yaitu : 

• Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.

Suatu hal tertentu; dan

Suatu sebab (causa) yang halal.

Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orang yang membuat perjanjian tersebut  dan syarat nomor 3 dan 4 disebut syarat objektif,karena mengenai objk dari suatu perjanjian.

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.

Perbedaan antara undang-undang dengan perjanjian adalah : kalau undang-undang mengatur hak dan kewajiban pada masyarakat umum sedangkan perjanjian mengatur hak dan kewajiban antar para pihak yang membuat  perjanjian tersebut.

Undang-Undang dan Perjanjian sama-sama mempunyai sanksi jika tidak mentaati hak dan kewajiban yang telah datur dalam ketentuan tersebut.

Kalau Undang -- undang sanksinya bisa  Pidana, Administrasi, sedangka   perjanjian bisa tuntutan membayar ganti rugi, tuntutan batalnya perjanjian dsbnya.

Pengadilan Negeri Malang telah memutus bahwa menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Pengadilan Tingkat Banding Provinsi Jawa Timur di Surabaya tanggal 11 Februari 2020, telah memutuskan dan menguatkan putusan tingkat pertama. .

Pengadilan Tingkat Kasasi telah memeriksa dan mengadili perkara nomor 31 K/Pdt/2021 dan pada tanggal 23 Februari 2021 memutus menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.