Ini tulisan hanya sekedar humor  edukasi poitik yang santai. Sebagai Ketua PGRI setingkat daerah  saya melihat Guru adalah warga masyarakat yang memiliki hak politik. Guru biasanya terhimpun dalam komunitas organiasi profesi. Organisasi profesi guru ini hanya beberapa yang serius "bermain" untuk kemaslahatan bangsa. Mayoritas di beberapa daerah  lempeng-lempeng saja tak "bermain" dalam hajat demokrasi lokal.
Sebagai bahan bacaan saya ketengahkan tulisan berikut. Guru idealnya adalah "pemain" dalam sudut kehidupan bermasyarakat. Baik bidang ekonomi, budaya, agama bahkan bidang politik. Guru khusus bidang politik sebaiknya menjadi "pewaras" demokrasi ditengah carut-marutnya politik lokal dan nasional.
Menjadi penulis, penceramah, pendidik, pengajar dan pengurus organisasi sebaiknya selalu merespon fenomena yang sedang trend di setiap saat. Bila sebentar lagi akan ada pemilihan kepala daerah di beberapa daerah maka para guru idealnya menjadi pewarna positif politik yang baik.
Sebagai contoh di Kota Sukabumi guru sekitar 6000an. Ditambah anak dan istri, menantu, mertua dan siswa pemilih pemula. Maka guru menduduki posisi politik yang strategis dalam potensi jumlah. Guru terlarang memasuki politik praktis karena Ia adalah pendidik tetapi guru wajib menjadi pewaras politik.
Seorang guru harus  mampu menjadi "KPU non formal"  yang harus mampu menjawab pengaduan, pertanyaan, kegalauan dan konflik politik di masyarakat sekaitan pilkada. Guru adalah pewaras, Ia harus menjadi pencerah yang mewaraskan masyarakat apapun masalahnya. Posisi guru dalam kehidupan sosial setidaknya dianggap mampu menjadi informator, soluter dan "hakim" dari sebuah kegalauan masyarakat tentang kriteria pemimpin yang akan dipilih.
Guru wajib memberitahukan secara objektif kriteria pemimpin yang layak dan pantas memimpin Kota Sukabumi. Â Bila dilihat prioritas pembangunan Kota Sukabumi yang mengutamakan trisula prioritas yakni bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang perdagangan maka tiga prioritas ini setidaknya harus dipahami oleh calon walikota.
Bila calon walikota hanya bermodal celeb, uang, pengalaman politik namun tak paham pendidikan, kesehatan dan perdagangan akan sulit meningkatkan kemajuan Kota Sukabumi. Jangan pilih calon walikota "jejadian" pilih yang jelas  sudah  tanda-tanda kemampuan dan kesanggupan dalam membangun Kota Sukabumi. Cari calon yang diangggap berprestasi dari rekaman masa lalunya.
Secara mudah saya dapat menentukan minimal  lima kriteria untuk calon Walikota Sukabumi. Perrtama  calon walikota harus sehat. Tentu saja sehat jasmani, sehat rohani sehat KKN. Sehat adalah modal utama, prasyarat terpenting. Bila seorang calon walikota sakit atau sakit-sakitan akan berisiko tinggi. Publik tidak akan terlayani dengan maksimal karena Ia harus melayani kesehatan dirinya. Bukan untuk menyehatkan masyarakat malah sibuk mengurus kesehatan dirinya.
Sehebat apapun seorang calon bila "rerempo" mudah sakit maka akan mengganggu jalannya pemerintahan  dan berbagai layanan publik. Cawalkot yang sehat akan menjadi pelayan gesit yang bisa hadir dimana-mana disetiap sudut Kota Sukabumi untuk melayani warganya. Kesehatan fisiknya, kesehatan psikisnya dan kesehatan dari KKN atau sejenis kong kalingkong akan memudahkan jalannya kepemimpinan.
Kedua cawalkot harus waras. Ia harus memiliki etika yang baik. Bukan hanya kecerdasan dan kompetensi yang harus dimiliki melainkan kewarasan. Kekuatan berpihak pada idealisme dan kebenaran. Idealisme dan kebenaran yang bermuara pada khidmat publik. Khidmat publik dengan agenda kesejahteraan bersama. Bukan kesejahteraan partai pengusung atau kroninya.
Cawalkot yang waras Ia akan cerdas, religius dan idealis. Tidak mabok jabatan tetapi "mabok" khidmat pada kesejahteraan umat. Ia hanya bergeralk berdasarkan kewarasan bukan sponsor politik atau kongkalingkong tertentu. Segala bentuk KKN ia hindari. Ia hanya identik dengan menebar dan mendukung manfaat. Ia menggantungkan keridhaan Illahi. Bukan keridhaan partai politik dan kroni tertentu.
