Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dewasa ini sangat mengkhawatirkan. Bahkan lembaga survei global seperti Nielsen mengatakan, konsumen di Indonesia sudah mulai menahan belanja rumah tangga mereka. Hal tersebut lantaran konsumen menilai Indonesia tengah mengalami resesi.
Ancaman krisis sudah di depan mata, berbagai strategi 'ciamik' sudah digencarkan pemerintah. Salah satunya adalah dengan mengintervensi rupiah dengan gelontoran dana yang fantastis. Baru-baru ini pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) mengeluarkan dana Rp 11,9 triliun guna mengendalikan kurs rupiah.
Strategi pemerintah mengendalikan nilai rupiah tersebut bukan tanpa resiko. Pengalaman yang sama pernah dilakukan Soeharto pada tahun 1997. Soeharto 'jor-joran' menggunakan cadangan devisa demi menjaga nilai tukar rupiah berada di level 2.000-2.500. Kebijakan tersebut akhirnya membuat cadangan devisa 'bocor' dan akhirnya terpaksa meminjam kepada IMF.
Krisis global juga pernah mendera Indonesia di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, berkat manajemen krisis yang baik SBY berhasil menyelamatkan Indonesia dari jurang krisis tersebut.
Keberhasilan SBY dalam sejumlah kebijakan ekonominya bukan sekedar kata saya. Keberhasilan SBY tersebut diakui oleh dunia internasional dengan beberapa penghargaan yang diraihnya. Salah satunya penghargaan 21st Century Economic Achievement Award dari komunitas bisnis US-Asean Business Council karena dianggap dapat mengangkat perekonomian Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Secara garis besar, kebijakan ekonomi SBY tercermin dalam empat pilar pembangunan. Pilar pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth). Kedua, menyediakan lapangan kerja (pro-job). Selanjutnya, mengentaskan kemiskinan (pro-poor) dan pilar terakhir melestarikan lingkungan (pro-environment). Empat pilar tersebut selalu menjadi roh dari setiap kebijakan SBY dalam mengambil keputusan dalam bidang ekonomi.
Dalam kebijakan manajemen krisis, SBY tetap menjadikan empat pialr tersebut sebagai batu pijakan untuk mengambil keputusan. Adapun 5 kebijakan SBY menghadapi krisis yang tidak populis namun diapresiasi adalah melakukan perubahan APBN 2012 guna mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global dan harga minyak dunia.
Kebijakan SBY menangani krisis yang kedua adalah melakukan percepatan dan perbaikan penyerapan belanja. Strategi ini dilakukan agar konsumsi masyarakat tidak berhenti dan perusahaan atau produsen tidak gulung tikar. Bagi perusahaan yang mengalami tekanan, pemerintah memberikan insentif fiscal ketimbang perusahaan gulung tikar dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga dilakukan agar daya beli tetap terjaga.
Selanjutnya, SBY menyiapkan Sistem Protokol Manajemen Krisis antara pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sistem ini dipersiapkan untuk bersama-sama menangani krisis di sektor keuangan dan tekanan terhadap keuangan negara. Sistem tersebut diramu dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan.
Langkah keempat yang diambil adalah pemerintah bersama BI mempersiapkan strategi stabilisasi pasar Surat Berharga Negara (SBN). Kelima, pemerintah mempersiapkan fasilitas kedaruratan (contingency facility) secara bilateral maupun multilateral. Dengan langkah-langkah yang terukur dan berpijak pada empat pilar kebijakan tersebut SBY mampu membawa Indonesia keluar dari sandra krisis global.
Sebuah kata bijak mengatakan, "Barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang harinya sama dengan kemarin maka dia adalah orang merugi, dan barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada hari kemaren maka dia terlaknat".
