Mohon tunggu...
Em Ridha
Em Ridha Mohon Tunggu... -

Pemungut Ide. masih Memimpikan Pancasila sebagai Resolusi Berbangsa dan Bernegara Founder KITRA TNI POLRI @Kitra_indonesia Pusaka Indonesia Email: Kitra@gmail.com Cp.081213564764 BBM: 5D4F5C3F

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Surat dari Ka' bah Untuk Presiden Jokowi

12 September 2015   13:34 Diperbarui: 13 September 2015   14:22 14460
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sebelum insiden musibah jatuhnya crane dimasjidil haram,kemarin,  jumat 11 September 2015,  ada Musibah lain sehari sebelumnya yang menimpa Bangsa ini: Menteri Agama Lukman Saefuddin dan Dirjen PHU Abdul Jamil, menolak tegas puluhan Ribu kuota Tambahan untuk Indonesia, ini merupakan bencana kemanusiaan yang lebih dahsyat daya rusaknya bagi Rakyat Indonesia.

Bencana Penolakan kemenag menutup akses berhaji seluas-luasnya bagi warga Negara dari tahun ke tahun semakin merajalela dan mencengangkan , Ibadah sebagai hak privat dan asasi  dipangkas karna prilaku birokrasi yang memuja prosedur administratisi kementerian Agama. Kebijakan Arab Saudi menambah puluhan ribu kuota haji bagi warga Indonesia tahun ini, malah dengan tegas ditolak mentah-mentah oleh Menteri Agama Lukman Saefuddin  dan dirjen PHU Abdul Jamil.  

Memicu Bencana

Lukman dan Abdul  jamil entengnya  menolak tambahan kuota haji  untuk warga Indonesia karena alas an yang mencengangkan karena   kesempatan seminggu ini mereka tidak punya waktu lagi untuk mengurusi  administrasi Jemaah , siapkan catering, pondokan dan penerbangan.   Urusan teknis ini tidak mungkin bisa selesai hanya dalam waktu 7 hari, sehingga puluhan ribu kuota tambahan sebagai kesempatan emas tahun ini bagi calon Jemaah haji dibuang ke bak  sampah. Alasan Lukman tolak Kuota Tambahan

Padahal harus mereka ingat, bahwa penambahan Kuota Haji oleh Pemerintah Arab Saudi sudah dipastikan komplit dengan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh Jemaah haji. Sumber daya dan akomodasi adalah paket mutlak yang melekat dalam penambahan kuota tersebut. Sehingga alas an tidak punya waktu menyiapkan catering dan pondokan hanya cara-cara kotor Menag Lukman saefuddin  dan dirjen Abdul Jamil yang harus dipahami oleh publik dan pemimpin Kabinet Kerja.

Sekiranya,hanya ada menag  lukman dan dirjen haji jamil  yang mengurusi  haji  mungkin ada benarnya penolakan tersebut,  tapi  ini, ditengah-tengah keberadaan  ribuan PNS di kemenag yang ‘nganggur’ tentu sikap  ini melukai hati ummat yang sudah siap melaksanakan haji tahun ini. Prilaku Menag Lukman dan Dirjen Haji  yang menyepelekan urusan Ibadah dan lebih prioritaskan  administrasi secara nyata menghinakan kewajiban Syariat.

tentu sangat memilukan , jika Alas an Penanganan masalah administrasi bagi sekaliber lembaga kemenag yang sudah 7 dekade mengurusi  Haji ,pelaksanaannya hanya sekali setahun, Inilah  Prinsip kerja  birokrasi:  Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah. Kata Menko Rizal Ramli.  Sebagaimana praktek dipelabuhan proses perizinan  yang memakan waktu bulanan,  maka dalam urusan haji jauh lebih tragis lagi: kesempatan setahun sekali ini di perumit, dibajak   sehingga  menjadi  puluhan tahun. 

sementara ketersediaan Katering professional dan pemondokan ribuan  jumlahnya di Arab Saudi; bertebaran untuk melayani Jemaah Haji,  semua tukang masak, pelayan hotel tidak satu pun pegawainya dari kementerian Agama. Tapi sudah disiapkan sendiri oleh Perusahaan-perusahaan Arab Saudi.  Alas an yang dikemukakan oleh Lukman, seolah-olah Kateringnya  harus disiapkan tukang masaknya oleh Kemenag.

Prilaku memalukan Menag Lukman Saefuddin bersama dirjennya ini menan dakan bahwa kemenag yang berkuasa atas ‘Sistem Penyelenggaraan Haji” yang ternyata lebih memuja Administrasi, lebih pilih persulit pelaksanaan ibadah dibanding mempermudahnya.  Menag Lukman Saefuddin lebih pilih argument mengada-ada dan menjadi bagian dari borok-borok birokrasi kemenag dibanding melayani dengan hati para kandidat atau calon tamu-tamu Tuhan.

diPerlukan langkah sigap dan segera,  mengingat kesempatan  memakai kuota ini masih bisa dimanfaatkan oleh puluhan ribu Jemaah haji yang sudah siap berangkat tahun ini,  alas an-alasan menag  lukman saefuddin sangan memalukan, kendala teknis administrative yang dimaksudkan bukanlah persoalan urgent.  sebab  sedikit saja, membuka hati  mereka,  mengerahkan kemampuan yang ada untuk melayani kebutuhan administrasi calon Jemaah  maka bisa dituntaskan dalam hitungan menit atau  jam, bukan hari apalagi bulanan sehingga berkah Musim Haji tahun ini dinikmati  puluhan ribu warga Indonesia.  Dibanding membiarkan bangsa ini menyaksikan, pemujaan berhala Administrasi dan  kesombongan Menteri Agama  Lukman dan Dirjen PHU Abdul Jamil.

selanjutnya sikap dan otak Menag lukman saefudddin bersama dirjen Haji harus jadi fakta penting bahwa mental bobrok “mafia birokrasi”dan memiliki daya rusak luar biasa  telah merambah segala aspek kehidupan  bangsa ini tanpa batasan lagi; Prilaku Menga Lukman dan Dirjen Haji menjelaskan pada kita semua, adanya praktek membangun kekuasaan dalam  kekuasaan,  membajak Panggilan suci “ka’bah” pelaksanaan Ibadah haji bagi manusia sebagai Ranah suci juga telah dirasuki oleh  penyakit bawaan birokrasi, justru ditengah-tengah bangsa ini didoktrin setiap waktu  oleh Presiden Jokowi  untuk bekerja, bekerja dan  berjuang melawan  kerapuhan mental dan moral spiritual sebagai langkah darurat  hadapi bencana Kemanusiaan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun