Puluhan prajurit TNI Angkatan Laut (AL) yang tergabung dalam Satuan Tugas Misi Diplomasi dan Duta Bangsa Kartika Jala Krida (Satgas KJK) 2023, menyelenggarakan upacara hari ulang tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia di tengah Samudera Atlantik Utara, pada Kamis (17/8/2023). (kompas.com)
Bulan November menjadi bulan bersejarah setidaknya karena dua hal penting; pertama, tanggal 25 November, yaitu Hari Guru Nasional dan kedua adalah peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Pahlawan dan Guru seperti dua sisi yang beriringan pada bulan November.
Salah seorang siswa (Reyhan, 17 tahun) pernah menghampiri saya dan bertanya, “Pak, menurut bapak mana cita-cita yang baik untuk saya? Orang tua saya menginginkan saya menjadi guru, tapi saya bercita-cita menjadi angkatan laut.”
Saya sempat menjawab agar ia ikuti kata hatinya sebab kedua-duanya bukanlah jalan hidup yang buruk. Sama-sama mulia, menurut saya.
Boleh jadi, sejumlah orang tua masih berpikir bahwa tentara adalah pekerjaan yang menyeramkan bagi anaknya. Dalam fenomena siswa saya, yang hendak menjadi tentara angkatan laut, saya melihat ada sisi kemuliaan hidup sebagaimana prosesi guru yang dikehendaki oleh orang tuanya.
Kita dapat menengok sejumlah operasi kemanusiaan yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut yang mungkin saja belum sempat didengar oleh orang tua siswa. Dari bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan kemasyarakatan, dan lain sebagainya.
Dalam tugasnya, sudah banyak operasi oleh TNI AL yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Beberapa operasi oleh TNI AL yang dilakukan dalam rangka mengamankan dan mengelola pulau terluar antara lain, Patroli Keamanan Laut, Operasi Bhakti Surya Bhaskara Jaya, dan Operasi Pengamanan Perbatasan.
1. Patroli Keamanan Laut
Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) melaksanakan Shipnaming dan Launching dua Kapal KAL 28 meter, yaitu KAL Sembulungan dan KAL Hinako di galangan kapal PT Citra Shipyard, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Senin (4/12/2023). (Kompas.com)
Bentuk Patroli Keamanan Laut misalnya dengan menghadirkan kapal-kapal perang RI (KRI) di seluruh perairan Indonesia, termasuk di pulau-pulau terpencil dan terluar. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakan keamanan di laut, juga dimaksudkan untuk menunjukan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan negara dari gangguan pihak asing.
Tahun 2023 ini, operasi Patroli Keamanan Laut yang dilakukan oleh TNI Al sudah tercatat di Dermaga Bitung, Manado. Sebagaimana dilansir dalam Kompas.com (16/3/2023), bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI membuka Patroli Bersama Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional Tahun 2023 atau Yudhistira-I/23 di Dermaga Bitung, Manado, Rabu (15/3/2023).
“Patroli Bersama Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dimulai,” tutur Kepala Bakamla RI Laksdya TNI. Kamis (16/3/2023).
Target patroli bersama tersebut adalah untuk memberantas illegal fishing, logging, mining, penyelundupan (narkoba, miras, senjata, BBM, pencari suaka melalui jalur laut), perompakan, pencemaran laut, dan pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT).
2. Operasi Bhakti Surya Bhaskara Jaya (SBJ)
Kegiatan Bhakti Surya Bhaskara Jaya adalah wujud kepedulian dan peran serta TNI Angkatan Laut untuk pembangunan daerah terpencil dan pulau-pulau terluar; khususnya pulau-pulau kecil terluar yang tidak terjangkau oleh transportasi darat dan udara.
Operasi Bhakti Surya Bhaskara Jaya pada tahun 2023 sudah tercatat dilakukan di sejumlah tempat. Misalnya di Sumenep dan pulau Masalembu-Madura bulan Juli lalu.
Sebagaimana dikabarkan dalam Tni.mil.id (19 Juli 2023), Prajurit Petarung Batalyon Kesehatan 2 Marinir turut serta melaksanakan kegiatan Surya Bhaskara Jaya Tahun 2023, di Sumenep dan Pulau Masalembu Madura, Selasa (18/07/2023).
3. Operasi Pengamanan Perbatasan
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali di sela-sela bakti sosial korban gempa di Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, pada Sabtu (18/3/2023).(Kompas.com)
Indonesia memiliki perbatasan darat dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Serta perbatasan laut dengan sepuluh negara yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia.
Terkait dengan pengamanan perbatasan, TNI telah menggelar 373 pos perbatasan (TNI AL 117 pos) di sepanjang perbatasan darat serta melaksanakan operasi pengamanan perbatasan laut sepanjang tahun. Operasi pengamanan perbatasan laut dilakukan secara unilateral serta bilateral dengan negara terkait melalui Patroli Terkoordinasi.
Kegiatan Operasi Pengamanan Perbatasan yang dilakukan oleh TNI Al tahun 2023 ini, dapat dilihat di perbatasan di Timor Leste dan Australia. Sebagaimana dilansir oleh Kompas.com (2023/3/18), bahwa TNI Angkatan Laut (AL) telah menggelar operasi pengamanan dan penegakkan kedaulatan laut di perbatasan dengan Timor Leste dan Australia.
Operasi oleh TNI AL tersebut dinamai Operasi Siaga Jaga Baruna. Laksamana Muhammad Ali selaku Kepala Staf Angkatan Laut mengatakan, bahwa TNI AL mengerahkan dua hingga tiga kapal perang Republik Indonesia (KRI) dalam operasi itu.
“Unsurnya sekitar dua sampai tiga (KRI), melihat luasan sektor operasi,” ujar Ali saat ditemui di sela-sela bakti sosial korban gempa di Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, pada hari Sabtu 18 Maret 2023.
Ketiga kegiatan operasi tersebut dapat menjadi bahan bagi orang tua untuk menguatkan cita-cita anak yang hendak menjadi Marinir atau tentara angkatan laut. Kegiatan-kegiatan operasi oleh TNI Al yang telah tercatat ini dapat menjadi alasan bahwa profesi TNI Angkatan Laut itu juga mulia karena menyangkut kepentingan dan keberlangsungan hidup masyarakat kita.
Oleh sebab itu, sebagai guru, terlebih jika kita bertugas sebagai walas (Wali kelas) kita dapat memberi pengertian kepada orang tua dan siswa mengenai profesi yang mereka cita-citakan.
Sumber Utama:
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29813 (PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA DALAM UPAYA KEUTUHAN WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL)
