Alasan = Koruptor dan pengemplang pajak ada dimana-mana.
mekanismenya :
1. Seluruh wajib pajak ditransparansi semua ( Buka ke publik ) agar bisa diawasi.
2. Gunakan hasil pajak 50 % untuk keperluan negara ( pemakaianya sesuai sistem yg sudah ada ) dan 50 % untuk rakyat langsung ( nanti kita bahas dibawah )
Penjelasan singkat :
mengacu point 1 yaitu membuka seterang terangnya melalui mekanisme transparansi pajak yang dalam prakteknya dapat dipantau oleh seluruh lapisan, kalo alasanya bukan untuk konsumsi publik maka minimal dapat kontrol oleh kalangan independen semisal akademisi atau lembaga anti korupsi independen.
kongkritnya buatkan saja situs wajib pajak yg isinya rekapitulasi data pajak, maka semua orang jadi tau dan bisa akses berapa besaran yang harus dibayarkan wajib pajak. kalo gak bisa buat saya buatkan :)
point 2, 50 % hasil pajak itu besar bung :). kalau rakyat dapat sebesar itu maka hasilnya bisa dipakai untuk buat universitas, rumah sakit, dan perusahaan desa secara cuma-cuma namun dikelola untuk hal yg tidak cuma-cuma.
contoh hasil pajak selama setahun kita bagi 5 milyard per kelurahan dan dikelola secara transparan pula untuk didirikan perusahaan desa dengan SDM berkualitas, maka akan lebih baik ketimbang rakyat dicokoli BLT. Perusahaan desa atau kelurahan ini untuk memberdayakan khusus yg kurang mampu dan membutuhkan pekerjaan.
laba dari perusahaan desa kembalikan ke pajak yg diurusi rakyat 20 % dan gunakan sisanya untuk mengembangkan perusahaan desa. saya yakin desa dan kelurahan seluruh indonesia bisa mandiri.
Hmmm....." kalau perut kenyang rakyatpun girang, negarapun senang " itulah tujuanya.