Resiko Kabinet Zaken yang Berbaju Partai Politik

Kira-kira tinggal sebulan lagi terjadi masa transisi pada pemerintahan pusat Republik Indonesia dari Presiden Joko Widodo ke tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. 

Dinamika politik tentu saja terjadi menjelang transisi kepemimpinan tersebut. Terlebih khusus, penjajakan, diskursus politik dan penentuan sosok-sosok yang akan duduk di kursi di kabinet kementerian.  

Salah satu topik yang hangat diperbincangkan adalah mengenai jatah kursi yang akan diperoleh oleh partai-partai politik pendukung pemerintahan. Memang sangat wajar jika partai-partai pendukung kemenangan Prabowo-Gibran mendapat kursi politik. 

Akan tetapi, hal itu menjadi tantangan tersendiri karena seyogianya komposisi kabinet menjadi lebih sehat ketika diisi tak hanya didominasi dari partai politik, tetapi dari para sosok-sosok non-partai atau kalangan profesional. 

Salah satu isu yang mencuat adalah rencana Prabowo-Gibran membentuk kabinet zaken, yang mana orang-orang yang duduk di kabinet dan pemerintahan merupakan orang-orang ahli pada bidangnya. 

Tentu saja, kabar itu sangat baik untuk percaturan politik dan keuntungan perkembangan politik di tanah air.

Namun, di sisi lain, pasangan Prabowo-Gibran didukung oleh koalisi besar. Bukan rahasia lagi jika dukungan politik sewaktu pemilihan umum kerap kali berujung pada kepentingan politik, termasuk pembagian kursi kabinet kepada parta-partai politik di pemerintahan. 

Untuk itu, bisa saja kabinet zaken yang mau dibangun dalam era pemerintahan Prabowo-Gibran berbaju partai politik. Hal itu ditekankan oleh Ahmad Muzani, yang merupakan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Gerindra sebagaimana terlansir dalam Kompas.id (11  September 2024). 

Muzani menilai bahwa Prabowo menginginkan sebuah pemerintahan kabinet zaken, walaupun mereka itu berasal dari partai-partai politik. 

Mencermati kata-kata dari Sekretaris Jenderal Gerindra, bisa dibilang komposisi kabinet zaken yang mau dibangun itu tetap berasal dari partai politik. Yang berbeda adalah mereka yang disodor oleh partai politik lantaran keahlihan yang mereka punyai setara dengan posisi di kabinet.