Tantangan Menpora Dito Ariotedjo, Bagaimana Memisahkan Olahraga dan Politik

Ketika Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, tak sedikit yang mengaitkannya dengan unsur politik. Alasan mendasarnya karena salah satu faktor yang diduga kuat oleh publik atas efek penolakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada kehadiran timnas Israel U-20. 

Penolakan itu PDI-P makin kentara lantaran kepala daerah yang nota bene kader partai berlambang banteng itu dan sekaligus menjabat di provinsi yang menghelat turnamen piala dunia U-20 terang-terangan menolak. FIFA kemudian mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah. 

Sontak saja, banyak yang mengritik keterkaitan dan pencampuran politik dengan sepak bola. PDIP ikut disoroti. Gubernur yang menolak juga tak luput dari kritik publik. Bahkan, publik pun menyampaikan "ancaman" pada pengaruh penolakan mereka pada elektabilitas di pemilihan umum.

Bola atau olahraga pada umumnya dan politik adalah dua hal yang berbeda satu sama lain. Seyogianya, tak boleh dicampuradukan begitu saja. 

Akan tetapi, fakta di lapangan kerap tak searah dengan ideal yang diharapkan. Kejadian Piala Dunia U-20 menjadi salah satu contoh di mana sepak bola dihubungkan dengan politik.  

Sebenarnya, tak hanya kejadian Piala Dunia U-20. Masih ada banyak hal yang mengaitkan politik dengan olahraga. Umumnya, modus yang dipakai adalah memanfaatkan cabang olahraga sebagai ajang untuk menggolkan kepentingan politik baik golongan maupun pribadi.

Misalnya, memanfaatkan momen kegiatan olahraga tertentu untuk menaikan popularitas. Mengambil kesempatan di antara keberhasilan para atlet untuk ikut mendapatkan simpati publik. 

Selain itu, dunia olahraga seperti badan yang membawahi olahraga tertentu juga tak luput untuk terlibat politik. Misalnya, keputusan FIFA untuk melarang keterlibatan Rusia di Piala Dunia 2022. Dalilnya karena invasi Rusia pada Ukraina.

Beberapa cabang olahraga tertentu pun ikut memutuskan membekukan keterlibatan atlet asal Rusia. Padahal, kalau ditilik lebih jauh, belum tentu para atlet asal Rusia itu terlibat langsung pada keputusan politik yang dibuat oleh pemimpin negara mereka. 

Oleh sebab itu, masih sangat sulit untuk memisahkan dunia olahraga dan politik. Pertanyaannya, apakah menteri olahraga Dito Ariotejo yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu bisa membangun batas yang jelas antara politik dan olahraga?