Alasannya Pejabat Negara Tak Boleh Pamer Harta dan Pelajaran untuk Kita

Flexing atau pamer kekayaan menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan masyarakat saat ini. Hal ini menjadi hangat lantaran ulah para pejabat negara dan juga beberapa anggota keluarganya yang pamer kekayaan mereka di media sosial. 

Pamer kekayaan itu menuai tanda tanya besar dari publik. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah gaji yang mereka terima sebagai PNS sudah cukup dan sesuai membiayai gaya hidup yang mahal?

Reaksi publik pada flexing ala pejabat negara menggema. Dikritik. Dijadikan meme di ruang publik. 

Dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat negara perlahan-lahan menyeruak gegara gerak netizen yang mengupas gaya hidup pejabat negara tertentu dan anggota keluarga mereka yang kebetulan pamer di medsos.

Presiden Jokowi juga ikut berbicara. Beliau menyeruhkan untuk tak pamer kekayaan, apalagi di medsos. Pamer kekayaan ala pejabat negara menjadi sumber penilaian masyarakat.

Seruan hidup sederhana pun menguat. Termasuk, upaya untuk tak menunjukkan atau pamer kekayaan dan barang-barang mewah di media sosial. Terlebih khusus untuk pejabat negara.

Pertanyaannya, mengapa pejabat negara tak boleh pamer kekayaan dan barang mewah?

Pada tempat pertama, tak salah apabila seorang pejabat memiliki barang mewah. Apalagi hal itu diperoleh lewah cara yang halal seperti dari hasil menabung, hasil kerja keras dari sekian tahun, pendapatan sampingan seperti bisnis pribadi, atau juga hasil warisan keluarga.

Menjadi sangat bertentangan apabila barang-barang mewah itu diperoleh dengan cara yang salah, seperti transaksi yang kotor dan merugikan negara. Ini menjadi salah satu alasannya yang mana masyarakat mengritisi dan mengupas habis kehidupan pejabat negara. 

Selain itu, salah satu alasan mendasar pejabat negara sekiranya tak pamer barang-barang mewah adalah soal kesaksian hidup. Prinsipnya, menjadi pejabat negara mensyaratkan kemampuan untuk memberikan contoh bagi orang-orang dilayani, dalam hal ini masyarakat.