Alasannya Filipina Mengecam Keras Film "Plane" dan Pelajarannya

Sejatinya, film merupakan karya fiktif. Pelaku, kejadian, dan jalan cerita merupakan rekayasa yang dibuat dan diciptakan.

Kendati demikian, ada film yang diangkat dari peristiwa nyata. Ada pula film yang bersentuhan dengan realitas nyata dan keseharian masyarakat namun tetap menjaga aspek kefiktifannya. 

Namun, kadang kala batas antara nilai kefiktifan dan realitas nyata yang dituangkan dalam sebuah film tak begitu tebal. Boleh saja, isi film berisi hal-hal yang fiktif, namun realitas yang membumbui film tak lepas dari kenyataan yang sesungguhnya. 

Hemat saya, hal ini yang memberikan nilai lebih pada kualitas sebuah film tatkala realitas keseharian ikut dilibatkan. Jadinya, alur cerita film pun seperti benar-benar terjadi. Pikiran penonton terbawa kepada situasi yang seolah benar-benar terjadi.  

Persoalannya, ketika realitas yang direkayasa membentuk pandangan negatif. Realitas dikaburkan demi kepentingan pasar. Realitas nyata direndahkan. 

Akibat lanjutnya, persepsi tercipta. Penonton seolah yakin bahwa apa yang ditampilkan dalam film adalah hal yang memang terjadi di kehidupan nyata. Hal ini seperti ini sangat sulit dihindari. 

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan di balik protes pemerintah Filipina pada film berjudul Plane. 

Film garapan sutradara Jean-Francois Richet yang dibuat tahun 2023 ini dan dibintangi oleh Gerard Butler mendapat kritik keras dari pemerintah Filipina lantaran ada sisi yang diangkat di dalam film tak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya.

Butler memerankan sebagai seorang pilot senior di sebuah pesawat komersial bernama Brodie Torrance. Dalam kisahnya, pesawat yang diterbangkan oleh Torrance mengalami gangguan teknis karena pengaruh cuaca. 

Guna menyelamatkan para penumpang, Torrance dan co-pilotnya memilih untuk mendaratkan pesawat di pulau Jolo, Sulu, yang masih  berada dalam teritori pemerintah Filipina. 

Dikisahkan, di pulau Jolo ini berdiam para pemberontak separatis dan dikisahkan pemerintah Filipina seolah tak berdaya menghadapi aksi pemberontak. 

Dalam alur film ini, terlihat tak ada keterlibatan  pemerintah Filipina dalam membebaskan para sandera dan bagaimana pemerintah melawan para kaum pemberontak. 

Film lebih pada peran pemerintah Amerika Serikat dan aksi heroik dari para tokoh utama. Bahkan, pemerintah AS menggunakan jasa tentara bayaran untuk menyelamatkan pesawat dan sandera dari tangan para pemberontak.

Namanya, film sisi-sisi keheroikan tokoh utama tak bisa dihilangkan. Persoalannya, ketika realitas yang terbangun tak sesuai dengan apa yang terjadi di Sulu.  

Hal yang menjadi penolakan pemerintah Filipina karena menunjukkan ketakberdayaan pemerintah dalam mengatasi persoalan yang terjadi. Juga, keberadaan para pemberontak yang sebenarnya tak sesuai dengan apa yang terjadi. 

Padahal, kenyataan yang terjadi tak seperti itu. Akibatnya, para senator Filipina meminta untuk meninjau film tersebut lantaran ofensif bagi nama dan reputasi Filipina sebagai negara. 

Salah satu senator menyatakan bahwa film telah menempatkan Filipina pada pandangan yang negatif karena teroris asal Filipina mengambil orang asing sebagai sandera dan taruhan di Jolo, Sulu.  

Melansir berita dari GMA News (23/2/23), the Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) atau KPI untuk konteks Indonesia menyatakan bahwa film sudah ditarik peredarannya di Filipina.

Pada satu sisi, hal ini menjadi pelajaran penting untuk meninjau setiap karya kreatif. Kreativitas tetap mendapat tempat pertama dan dihargai, namun hal itu perlu dibatasi oleh norma-norma tertentu. Artinya, kreativitas yang tetap menghargai fakta yang sesungguhnya. 

Misalnya, peristiwa yang diangkat tak boleh merendahkan realitas nyata. Atau seturut pendapat para senator di Filipina, realitas yang ditayangkan tak boleh menciptakan pandangan negatif dari para penonton. Terlebih lagi, realitas berjalan terbalik dan hal itu melahirkan sisi negatifnya di mata penonton. 

 

Salam