Filipina merupakan salah satu negara yang melakukan sistem karantina ketat di tengah situasi pandemi korona. Karantina ketat itu ditunjukkan lewat keterlibatan pihak keamanan dalam mengontrol lalu lintas masyarakat dan sistem kontrol di pelbagai wilayah yang masuk kategori wilayah merah.
Tidak tanggung-tanggung, karantina ketat ini berlangsung lebih dari sebulan. Dari sisi kesehatan, paling tidak upaya tersebut meminimalisir penyebaran korona. Akan tetapi, dari sisi ekonomi, tidak sedikit masyarakat yang mengeluh karena kehilangan pendapatan yang bermuara kesulitan untuk memenuhi kehidupan harian.
Setelah pemberlakuan karantina ketat, pemerintah perlahan membuka akses. Masyarakat diperbolehkan untuk keluar rumah. Aktivitas publik diperbolehkan dengan jumlah massa dibatasi. Sistem kontrol juga mulai diperlonggar.
Akan tetapi, keputusan ini tidak dibarengi dengan situasi di lapangan. Kasus pandemi malah mengalami peningkatan. Terbukti Filipina berhasil melangkahi Indonesia dalam jumlah kasus terbanyak di Asia Tenggara.
Karena situasi ini, pemerintah kembali memberlakukan sistem karantina ketat, terlebih khusus di daerah Metropolitan Manila dan beberapa wilayah yang masuk zona merah. Keputusan tarik rem ini terlahir dari pemerintah pusat. Â
Hal yang sama juga berlaku di provinsi di mana saya tinggal. Pemerintah provinsi harus menarik rem secara tiba-tiba. Hal itu terjadi minggu kedua pada bulan Agustus lalu.
Rem ditarik karena kasus covid-19 di provinsi di mana saya tinggal meningkat drastis. Karena ini, gubernur menginstruksikan untuk menutup semua kegiatan yang melibatkan kerumunan dan keramaian. Selain itu, akses untuk keluar dan masuk provinsi juga ditutup untuk sementara waktu.
Dari minggu ke-2 di bulan Agustus hingga 2 September, kami harus mengikuti protokol kesehatan. Dampaknya adalah kasus bisa dikontrol. Atau juga, proses untuk mencari jejak dari koneksi antara kasus menjadi mudah untuk dicari. Alhasil sejauh ini, sudah tidak ada lagi kasus positif yang tinggal di tempat perawatan pasien covid-19.
Satu hal yang saya perhatikan dari tarik rem a la pemerintah di tempat saya tinggal adalah untuk mengontrol penyebaran virus korona. Bagaimanapun, mobilisasi masyarakat yang dibarengi dengan tingkah laku yang tidak disipilin perlu dikontrol. Ini adalah salah satu sebab penyebaran virus korona. Â
Proses kontrolnya dengan cara menghentikan setiap peluang yang menyebabkan penyebaran covid-19. Salah satu hal adalah menjauhkan keramaian dan kerumunan massa. Mau tidak mau, masyarakat harus mematuhi aturan karena penyebaran covid-19 sudah masuk pada transmisi lokal.
Memang, reaksi tarik rem a la pemerintah mendapat pelbagai reaksi. Ada yang cemas kembali kehilangan pendapatan.
Pasalnya, lebih dari sebulan masyarakat  pernah tidak diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah. Dampaknya cukup memengaruhi masyarakat.
Mungkin karena pengalaman ini, tarik rem yang diberlakukan pemerintah menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat. Kecemasan bukan pada sisi kesehatan, tetapi pada sisi ekonomi di keluarga.
Pada pihak lain, upaya itu membantu untuk mengontrol penyebaran virus korona. Dari 60-an kasus yang ditemukan dalam jangka waktu tiga pekan, hingga saat ini tidak ada pasien yang dikarantina. Setelah melewati masa karantina, para pasien dinyatakan negatif dari korona.
Hal ini terjadi tidak lepas dari upaya pemerintah yang membatasi mobilisasi massa. Andaikata pemerintah membiarkan masyarakat untuk menciptakan keramaian dan kerumunan, bukan tidak mungkin persoalan virus korona malah terus bertambah.
Pada titik seperti ini, saya sepakat dengan upaya tarik rem kalau itu bertujuan meminimalisir penyebaran virus korona. Yang paling penting adalah kontrol dan tindakan tegas bagi mereka yang tidak peduli pada protokol kesehatan. Tanpa kontrol dan tindakan tegas selama jenjang waktu karantina, upaya untuk tarik rem tidak akan bermanfaat sama sekali.
Selain itu, di balik upaya tarik rem, pemerintah juga berupaya untuk mencari solusi yang tepat sasar agar kasus korona bisa menurun. Tarik rem itu hanya sementara waktu. Setelah waktu tarik rem, pemerintah sekiranya mengambil langkah yang tepat bagi masyarakat.
Salah satunya, melakukan tindakan tegas bagi siapa saya yang tidak peduli pada protokol kesehatan. Tanpa tindakan tegas, situasi yang sama bisa saja terjadi berulang kali.
Harapannya, upaya tarik rem yang akan diberlakukan oleh pemerintah DKI Jakarta bisa membuahkan hasil dan bisa mengarahkan jalan yang terbaik untuk waktu yang akan datang.
