Langkah ini terbilang taktis dan sarat kepentingan politik. Selain Jokowi berhasil meredam langkah pihak oposisi, ini bisa juga menjadi langkah politik untuk masa depan. Gerindra perlahan mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf pada periode ini.
Tidak sampai di situ, Megawati Soekarno Putri yang merupakan mantan presiden ke-5 RI sekaligus ketua PDIP Perjuangan diberi kesempatan untuk berbicara di Konggres luar biasa partai Gerindra.
Kesempatan yang diberikan Gerindra kepada Megawati ini bukanlah kesempatan biasa. Motif politiknya begitu kuat. Ini bisa berarti jika Gerindra kembali membuka pintu untuk berkonco dengan PDIP.
Bisa saja, langkah ini pun diambil untuk kepentingan partai Gerindra sendiri. Berkawan dengan PDIP bisa mendapatkan pelbagai keuntungan politik di waktu yang akan datang.
Tentunya, berkoncoh dalam konteks politik selalu bermuara pada keuntungan yang sama. Dengan kata lain, relasi itu bisa bermuara pada relasi yang saling menguntungkan di antara satu lain. Lantas, kepentingan apa yang ada di balik kemesrahan dua partai ini?
Ini bisa berdampak pada pelbagai sektor politik. Salah satunya bisa saja berdampak pada kembalinya Ahok pada kursi nomor satu DKI Jakarta.
Relasi antara PDIP dan Gerindra bisa saja melanggengkan kepulangan Ahok ke kursi nomor satu di ibukota andaikata PDIP sendiri melanggengkan kepentingan Gerindra. Hal ini sangat bergantung bagaimana PDIP memberi tempat pada kepentingan Gerindra.
Pasalnya, Anies dan wakilnya yang duduk di DKI Jakarta saat ini berasal dari partai Gerindra. Tentunya, menggeser mereka dari tempat partai bukanlah hal yang gampang. Namun, hal itu bisa terjadi jika PDIP menawarkan kepentingan yang setara dengan itu.
Kursi Presiden masih menjadi target Gerindra. Niat ini pun menguak selepas Prabowo kembali menjadi ketua umum partai Gerindra. Prabowo tetap menjadi calon tunggal partai untuk dijagokan pada Pilpres 2024.
Untuk mencapai kursi ini, Gerindra bisa berkoalisi dengan PDIP. Koalisi ini bisa berarti meminta PDIP untuk memberikan tempat nomor satu kepada Gerindra. Nomor duanya bisa saja dari PDIP.
Tentunya, untuk mendapatkan keinginan itu, Gerindra juga melapangkan kepentingan PDIP. Termasuk, andaikata PDIP meminta agar Gerindra membiarkan kader mereka duduk di kuris nomor satu DKI Jakarta. Â
