Mohon tunggu...
Gobin Dd
Gobin Dd Mohon Tunggu... Buruh - Orang Biasa

Menulis adalah kesempatan untuk membagi pengalaman agar pengalaman itu tetap hidup.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pemerintah Daerah Tunduk pada Komando Pusat, Penanganan Pandemi Korona di Filipina

13 Mei 2020   08:12 Diperbarui: 13 Mei 2020   11:06 174
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Salah satu cara kerja pemerintah selama masa karantina. Sumber foto: GMA Network.com

Karena ini, tidak sedikit media yang menyoroti langkah keras yang dimainkan a la pemerintahan Duterte. Bahkan ada media yang mengklaim kalau karantina yang dibuat di Filipina sebagai salah satu karantina yang terkeras di dunia (abc.net.au 28/4/2020).

Menariknya, Duterte tidak hanya berlaku keras pada masyarakat. Dia juga berlaku keras dan tegas kepada para pejabat pemerintah daerah, baik itu gubernur maupun bupati.

Pernah Presiden Duterte mengingatkan semua pejabat daerah untuk berlaku seturut instruksi pemerintah pusat. Dalam arti, pemerintah daerah tidak mengambil keputusan yang berlangkah jauh dari keputusan pemerintah pusat. Komando utama adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya merealisasikan perintah dari atas.

Bagi pemerintah daerah yang berseberangan dengan arahan pusat, pemerintah pusat tidak segan-segan mengeluarkan instruksi tegas.  

Contohnya, salah seorang walikota yang berada di kota Metropolitan Manila. Dia tetap memutuskan untuk mengopresasikan kendaraan trysicle. Trysicle adalah salah satu kendaraan publik di Filipina.

Tujuan walikota ini sebenarnya mulia. Ini adalah bagian perhatiannya kepada para sopir trysicle dan juga pekerja medis. Angkutan trysicle dimanfaatkan sebagai sarana transportasi bagi kaum medis selama masa karantina.

Namun, pemerintah pusat tidak sepakat. Pasalnya, pemerintah pusat sudah menginstruksikan untuk melarang segala jenis transportasi beroperasi selama masa karantina. Walau alasan di balik pengopresian kendaraan itu sangat mulia, mau atau tidak mau walikota harus tunduk tanpa protes kepada pemerintah pusat (ABS-CBN News 19/3/2020).

Sejauh ini, tidak terjadi ketidaksinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Suara pemerintah pusat menjadi suara pemerintah daerah. Pemerintah daerah satu alur dengan program pemerintah pusat.

Makanya, suara Presiden Duterte sangat berharga setiap masa karantina. Biasanya, Presiden Duterte memberikan arahan yang berhubungan dengan penanganan korona. Sudah pasti, apa yang disuarakannya, itulah yang mesti dijalankan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah hanya mengikuti apa yang disampaikan, dan bukannya menerjemahkan lagi arahan Presiden Duterte tersebut. Patuh dan tunduk agar penanganan berjalan dalam satu arah yang jelas.

Saat pemerintah pusat melarang segala aktivitas publik selama masa pandemi, pemerintah daerah serentak mengikuti dan merealisasikan instruksi di setiap wilayah mereka.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun