Bansos, Tidak Wajib untuk Semua dan Bebas Kepentingan

Hilangnya pendapatan pada masa karantina berujung pada keterbatasan pada kebutuhan pokok. Banyak  orang terhimpit. Kelaparan bisa menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Pada situasi seperti ini, pemerintah menjadi salah satu sandaran di tengah situasi krisis.

Bantuan sosial (bansos) menjadi pilihan pemerintah dalam menolong masyarakat di masa krisis. Rupa bansos itu pun beraneka macam. Itu bisa berupa bantuan langsung tunai maupun kebutuhan barang tertentu. Kalau dalam rupa bantuan barang, umumnya itu berwujud kebutuhan makanan pokok.

Di Filipina, pemerintah memberikan bansos itu dalam rupa kebutuhan barang dan finansial. Secara umum, bansos kebutuhan barang mencakupi semua masyarakat. Ini dihitung per keluarga dan bukan per individu.

Seperti misal, satu keluarga mendapat satu bungkusan barang kebutuhan pokok tanpa mempertimbangkan jumlah anggota keluarga di dalamnya. Bansos ini pun dicanangkan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.  

Sementara itu, bantuan uang tunai ini diperuntukan berdasarkan kategori. Kategorinya itu berupa masyarakat lansia, para sopir, para pekerja bangunan dan orang yang tergolong sangat miskin. Dengan ini, tidak semua keluarga mendapat bantuan uang tunai. Fokusnya pada pekerja non-formal yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan karena situasi krisis.  

Memberikan bansos kepada masyarakat bukanlah perkara gampang. Pada titik seperti ini, pemerintah seyogianya melakukan survey. Bahkan sebelum survey, pemerintah berupaya memberikan orientasi untuk menjelaskan intensi dari bansos tersebut. Terlebih khusus, bansos dalam rupa uang tunai. Oritentasi juga bertujuan agar masyarakat tahu pemaanfatan bansos itu dalam kehidupan mereka.

Biasanya, pemerintah desa yang melakukan survey dan mendatakan masyarakat yang pantas menerima bantuan. Alasannya, karena mereka yang sangat dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Survey ini bertujuan untuk mencari dan menentukan siapa yang pantas menerima bansos. Jadi, tidak semua wajib menerima bansos.

Dari hasil survey itu, mereka bisa mengalokasikan anggaran kalau itu berupa bantuan dari dana desa. Atau, mereka akan memberikan hasil survey itu ke pemerintah daerah kalau bansos itu berasal dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Makanya, pemerintah desa begitu sibuk di tengah wabah virus Corona. Selain mereka sibuk mengontrol kehidupan desa selama masa karantina, mereka juga sibuk mendata masyarakat yang pantas untuk menerima bansos.

Aparat desa harus mendatangi rumah penduduk, meminta mereka yang pantas menerima bantuan untuk mengisi formulir, menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan menginfokan waktu bantuan itu tiba.