Melansir berita yang termuat di The Korea Times (31/3/2020), "South Korea's government officials to donate 30% of their salaries to COVID-19 efforts," pemerintah Korea Selatan mengambil langkah yang patut diteladani.
Waw! Tidak tanggung-tanggung, pejabat pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk memangkas 30 persen dari gaji mereka. Pemangkasan 30 % itu akan berlaku untuk empat bulan ke depan. Dari bulan Maret hingga Juni. Selanjutnya, dari hasil pemotongan itu akan dialokasikan ke penanganan virus Corona.
Aksi ini dipimpin langsung oleh Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in. Aksi ini juga diikuti oleh para pejabat tinggi pemerintah Korea Selatan.
Presiden Korea Selatan sendiri bergaji 211.000 dollar (contohnya, kalihkan dengan Rp. 16.000). Lalu, potongan 30 persen ini akan ditambahkan dengan potongan 30% dari para pejabat lainnya. Jadi, keseluruhan potongan gaji ini bisa memberikan kontribusi pada upaya karantina yang sementara dijalankan oleh pemerintah Korea Selatan.
Sekertaris negara menyatakan kalau pemotongan itu merupakan bagian dari solidaritas bersama orang-orang yang sementara menderita Pandemi Covid-19.
Menariknya, beberapa jam setelah keputusan ini dibuat, beberapa pejabat publik lainnya mengikuti langkah yang sama.
Salah satunya, gubernur Gyeongsang Selatan, Kim Kyoung-soo yang memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Padahal keputusan ini berlaku di lingkup pejabat pemerintah pusat. Hal itu tidak menutup kemungkinan pada pejabat lingkaran daerah tetapi tidak diwajibkan. Â
Upaya pejabat publik di pemerintahan Korea Selatan ini mengundang pujian banyak orang. Di balik pujian ini, rakyat juga menyeruhkan agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Korea Selatan melakukan langkah yang sama.
Terang saja, seruan pada partisipasi anggota DPR Korea Selatan ini mendapat tanggapan positif. Salah satu partai di Korea Selatan, Democratic Party of Korea (DPK) langsung mengambil langkah yang sama. Toh, keputusan ini akan bisa berdampak pada popularitas mereka sendiri di depan mata rakyat.
Sulit dibayangkan kalau anggota DPR yang menolak keputusan itu. Itu bisa mencoreng nama mereka sebagai wakil rakyat dan bisa mengikis kepercayaan rakyat.
Kalau dipikir-pikir, sejauh ini pemerintah-lah yang menjadi garda terdepan dalam melawan dan menangani virus Corona. Dalam konteks pemerintah Korea Selatan, pemerintah pula yang menjadi yang terdepan untuk berkorban.
