Status Indonesia sebagai Negara Maju dan Ibu Kotanya yang Dibelenggu Banjir

Keputusan negara Paman Sam, Amerika Serikat mengeluarkan Indonesia dari yang berstatus negara berkembang menjadi salah satu negara maju berdampak seperti dua keping mata uang.

Pada salah satu keping mata uang itu, Indonesia akan kehilangan keistimewaan tertentu saat semasih menjadi negara berkembang. Mau tidak mau, Indonesia diperlakukan seperti negara-negara maju lainnya. Indonesia mesti tampil laiknya perfoma yang umumnya dimiliki negara-negara maju.

Pertanyaannya, sudah siapkah Indonesia menghadapi situasi itu?

Jangan sampai sumber daya manusia kita kalah dengan apa yang sudah dimiliki negara-negara maju lain. Ujung-ujungnya kita malah dibelenggu oleh status kita sebagai negara maju.  

Pada sisi lain, berstatus negara maju membangkitkan kebanggaan. Siapa pun senang kalau disebut sebagai negara maju. Ini artinya ada potensi dan kemajuan yang dimiliki oleh Indonesia dan itu diakui oleh negara-negara lain.

Walaupun kemajuan itu mungkin hanya dilihat secara parsial tanpa melibatkan segala aspek yang terjadi di dalam negeri. Persoalan banjir yang sementara membelenggu ibukota negara, DKI Jakarta adalah salah satu pertimbangan penting dari status sebagai negara maju.

Kita hendak mengakhiri bulan Februari, tetapi persoalan banjir di ibukota masih menjadi persoalan serius bukan untuk provinsi DKI Jakarta tetapi negara Indonesia. Ironis, ibukota Indonesia yang dinilai dan berstatuskan sebagai negara maju masih dilanda banjir.

Hemat saya, status Indonesia sebagai negara maju tidak dibarengi dengan keadaan di dalam negeri. Jadinya, status "maju" hanya sekadar nama, tanpa dibarengi dengan realitas yang sesungguhnya.

Ya, masalah banjir bukanlah masalah yang sekali terjadi di ibukota. Ini sudah kerap terjadi setiap tahun dan setiap musim hujan tiba.

Malah tahun ini, masalah banjir seolah menjadi masalah bulanan. Mungkin masih lekat dalam ingatan kita ketika awal tahun ini, Jakarta malah menyambut banjir daripada nuansa tahun baru. Dengan kata lain, sejauh hujan turun dan mengguyur ibukota, banjir pun tak terhindarkan.

Persoalan lama, tetapi terasa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah belum terlalu ampuh. Pada titik inilah, saya menilai status negara maju cukup ironis bila menimbang upaya pemerintah di ibukota yang terlalu lamban untuk mengatasi masalah banjir.

Saya kira banyak negara maju yang dikategorikan dan berstatus maju karena keberhasilan mereka, bukan saja dalam soal ekonomi tetapi kemampuan menantisipasi dan menanggulangi persoalan bencana alam.

Seperti misal, kesuksesan Jepang mengantisipasi persoalan gempa yang kerap datang ke negara Samurai itu. Pemerintah tahu dan sadar kalau gempa merupakan persoalan lumrah di negara tersebut.

Makanya, pemerintah berupaya untuk mengantisipasi persoalan itu dengan pembentukan karakter "siap" menghadapi gempa yang dibarengi dengan pembangunan yang sesuai dengan persoalan itu. Salah satu langkah pemerintah Jepang adalah membangun rumah dan gedung yang bisa mengantisipasi gempa (The Telegraph. 11/3/11).

Sementara di Ibukota DKI Jakarta, pemerintah kerap berhadapan dengan persoalan banjir. Tetapi hingga kini, persoalan banjir tetap ada. Malah jawaban dari pemerintah kadang kala tidak menyentuh solusi dan persoalan yang sedang terjadi.

Contohnya seperti jawaban Sekda DKI Jakarta, Saefullah. Seperti yang dilansir dalam kompas com (27/2/2020), Saefullah menilai kalau banjir tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga berbagai kota di provinsi lain.

Sedihnya, Saefullah hanya mengatakan kalau "kondisi banjir di Jakarta dinikmati saja," karena persoalan banjir bukan soal manajemen air.

Di saat banyak orang yang menderita karena persoalan banjir, seorang pejabat publik meminta mereka yang menderita karena banjir untuk menikmati realitas yang terjadi. Jawaban seperti ini merupakan tanda ketidaksiapan sumber daya manusia untuk menunjukkan jati diri sebagai negara yang berstatus maju. Malahan ini menunjukkan kemunduran dalam berpikir dan ketidaksiapan untuk menjadi negara maju.

Menimbang langkah pemerintah dalam mengatasi persoalan banjir ini, saya kira status negara maju belum layak disanding. Mungkin kemajuannya hanya menimbang aspek tertentu, tetapi dari sisi penanggulangan bencana alam seperti persoalan banjir, negara Indonesia belum masuk kategori sebagai negara maju.

Sebuah negara maju bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi. Tetapi itu melibatkan setiap unsur yang berdiam di dalam negara tersebut.

Misalnya saja, berapa banyak kerugian secara ekonomi yang terjadi karena persoalan banjir yang terjadi selama beberapa hari di ibukota. Secara ekonomi, hal sudah merugikan banyak pihak.
 
Padahal berstatus negara maju selalu mensyaratkan kecepatan dan kesigapan setiap pihak  dalam aspek eknomi yang dibarengi dengan kesiapan iklum antisipasi pada iklum alam dan lingkungan hidup, situasi sosial dan keamanan, kepribadian dan sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tetapi kalau salah satu aspek mengalami ketimpangan, status negara maju pun bisa cacat.

Solusi persoalan banjir sejauh ini menjadikan nama dan status negara Indonesia sebagai negara maju menjadi cacat. Mungkin saja, yang memberikan status ini keliru kalau menimbang realitas yang sesungguhnya terjadi di tanah air.

Gobin Dd