Sampai sekarang masih banyak anggapan bahwa Karimunjawa merupakan daerah buangan bagi PNS, TNI dan Polri. Bahkan pegawai dari berbagai badan dan lembaga swasta banyak yang enggan berangkat tugas ketika pertama kali ditempatkan di wilayah kepulauan ini. Maklum, anggapan itu memang sudah menjadi opini di masyarakat. Tidak hanya pegawai rendahan saja yang memiliki anggapan seperti itu. Masih ada oknum pejabat daerah yang memiliki anggapan yang sama. Hal ini tampak jelas ketika kita menyaksikan acara pelantikan pejabat di Pendapa. Saat dibacakan nama pejabat, lantas dilantik/dikukuhkan sebagai…, di Karimunjawa, maka serentak terdengar paduan suara "ouuwww...," padahal ini forum resmi. Arogan !!! Anggapan ini merupakan pukulan tersendiri bagi kami, yang berjuang keras membangun sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di sana, yang terhempas dan terlepas jauh di tengah Laut Jawa. Jauh dari kota Kabupatennya, jauh dari saudara mereka di Kecamatan lain di daratan, bahkan jauh dari berbagai kemudahan akses apa pun. Ya !!!, anggapan ini perlu dikoreksi. Jika ada pejabat buangan, tentu saja semua pegawai di Karimunjawa dianggap orang-orang buangan, orang-orang yang tinggal di pengasingan. Tentara yang bertugas di sana dianggap sebagai tentara buangan, polisi yang dinas di sana dianggap polisi buangan, lantas berderet deret daftar pegawai yang selalu mendapatkan titel "buangan" di belakang jabatan/profesinya. Ada dokter buangan, mantri buangan, bidan buangan, dan Ahi gizi buangan. Ada guru buangan, kepala sekolah buangan, kepala UPTD buangan, Penilik buangan, pengawas buangan, penyuluh buangan, tukang kebun buangan dan bahkan mungkin juga kepala wilayahnya mereka anggap sebagai camat buangan. Lantas masyarakat Karimunjawa sendiri dianggap apa? Apa juga dianggap masyarakat buangan? Dengan asumsi sebagai masyarakat bodoh, masyarakat tertinggal, masyarakat kurang terdidik, atau masyarakat kelas dua yang tidak perlu di perhatikan, karena kecamatan lain lebih membutuhkan orang-orang yang hebat. Diskriminatif!!! Tidak adakah sebuah predikat yang baik selain kata buangan. Apakah selama ini mereka telah menutup mata. "Lihat geliat kami, saling bahu-membahu, menjalin hubungan lintas sektoral, hubungan antar instansi, hubungan antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat harmonis." Karimunjawa wilayah yang aman, nyaman, damai, rukun, sejahtera dan dinamis. Suasananya penuh keakraban dengan jalinan kekeluargaan yang luhur. "Lihatlah Karimunjawa sekarang yang berkembang pesat. Yang selalu memberi salam pada setiap kali kunjungan. Yang selalu tersenyum menyambut tamu-tamunya. Karimunjawa yang selalu menyapa penuh kehangatan. Karimunjawa yang siap menyongsong masa depan." Kami bangga bertugas di Karimunjawa, bahkan tak jarang mengaku asli Karimunjawa. Selama 20 tahun, hidup ini kami abdikan di wilayah kepulauan yang terpisah dari daratan Jepara. Separuh nafas telah kami berikan untuk anak bangsa yang tercecer di antara debur ombak dan batu karang. Mata kami melihat, telinga kami mendengar, hati kami merekam, dan tangan kami mencatat dalam tulisan ini. Tentu saja analisa kami berkesimpulan "Ini sebuah kesalahan yang perlu dipelajari". Harus segera ditindak lanjuti, diberikan perhatian khusus, sehingga opini buruk tentang pegawai buangan segera berbalik arah. Seandainya Pemda memberikan perhatian dan kesejahteraan tunjangan khusus bagi Pegawai yang bertugas di sana tanpa tebang pilih, rasanya merupakan suatu keputusan yang wajar. Mengingat karakteristik wilayah ini sangat berbeda dengan wilayah kecamatan lain yang ada di darat. Jangan tanyakan lagi keikhlasan kami, jangan tanyakan lagi dedikasi kami, apalagi profesionalitas kami. Bukannya kami kurang ikhlas, kurang dedikasi, atau kurang profesional. Tapi melalui blog ini kami menggugah kesadaran, mengingatkan kembali 18 tahun yang lalu, SK CPNS kami secara nyata terbit dan tertulis jelas bahwa kami adalah "Gudacil" sebutan keren untuk guru yang bertugas di daerah terpencil. Menyimak kembali SK CPNS kami, semestinya kami sekarang menerima tunjangan khusus. Kami sadar bahwa sekarang bukan saatnya menagih tunjangan khusus daerah terpencil pada SK CPNS tersebut. Tapi mengajak mereka yang menganggap kami sebagai orang buangan bisa memberikan "Reward" atau setidaknya memberi kontribusi positif untuk mensejahterakan kami. Tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Tidak ada kelas dan kastanisasi di sini. Tidak ada kata-kata mana polisi dan mana tentara, mana guru dan mana pegawai biasa. Semua punya keluarga, semua punya kebutuhan, semua punya mulut, semua punya perut. Segera realisasikan Perda yang mengatur tunjangan khusus bagi PNS yang bertugas di Karimunjawa. Satu hal lagi yang membuat jengkel. Ada suatu yang bisa kami rasakan, bahwa opini daerah buangan sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab sebagai ajang bisnis. Bisa jadi Bisnis Mutasi, Bisnis Promosi, Bisnis Alokasi, dan bisnis-bisnis lain yang dikelola oleh Direktur-Direktur gadungan. "Sudahlah kerja yang baik, jangan macam-macam, saya Karimunjawa-kan baru tahu rasa kamu!" Benarkah demikian? Bisa juga kami keliru, atau mungkin hanya anggapan kami saja. Negatif thinking yang tidak berdasar. Yang jelas anggapan bahwa kami adalah orang buangan itu sungguh terlalu amat sangat keliru, anggapan konyol berlandaskan kepentingan. Kami bukan orang-orang buangan! Kami adalah Laskar Nasionalis sejati. Aparat pemerintah dan abdi masyarakat yang siap di tempatkan di seluruh relung negeri. Kami pun sanggup dan kami pun bisa! Kami juga bukan orang-orang buangan. Karena kami adalah orang-orang pribumi. Begitu besar cinta kami terhadap negeri. Sebesar cinta kami terhadap kepulauan ini. Meski di Karibia kami tetap merindukannya karena Karimunjawa untaian taman surga di Laut Jawa.
