Menyimak berita-berita tentang Kongres PDIP di Bali menimbulkan rasa kasihan pada presiden kita. Bagaimana tidak, seorang presiden sah dari sebuah negara sebesar Indonesia seolah dipreteli kekuasaannya dan didudukkan hanya sebagai petugas partai. Sekali lagi, petugas, bukan petinggi atau pengurus partai. Walaupun faktanya mungkin memang demikian, tapi cara penekanan yang dilakukan oleh Ketua Umum di depan Presiden terpilih tersebut menunjukkan bagaimana sosok Jokowi dipandang dalam konstelasi partai.
Memang tidak dapat dimungkiri, dominasi Megawati dalam PDIP memang masih mencengkeram kuat. Berbagai upaya untuk mereformasi partai tersebut ketika berada dalam kekuasaan Mega selalu berakhir dengan kegagalan. Kita ingat beberapa tahun lalu PDIP diisi oleh berbagai tokoh, yang kemudian tersingkir ketika mencoba bersaing merebut posisi ketua umum partai, ataupun memberi masukan dan pandangan berbeda dengan Mega. Kita ingat nama-nama seperti Dimyati Hartono, Kwik Kian Gie, Roy BB Janis, Laksamana Soekardi, juga Erros Djarot. Sempat muncul juga nama Guruh yang menentang kekuasaan kakaknya, walaupun kemudian melempem pada saat krusial.
Memang juga tidak dapat dimungkiri, bahwa Mega dengan gayanya tersebut menurut beberapa pengamat mampu untuk memilih tokoh-tokoh muda potensial yang seringkali bukan kader murni partai yang kemudian diangkat dan dikibarkan dalam bendera PDIP. Ambil contoh Risma dan Jokowi yang dianggap sukses memimpin daerahnya masing-masing. Yang membikin miris, PDIP seolah tidak rela bahwa tokoh yang memang bukan kader PDIP murni tersebut akhirnya sukses dalam tugasnya dan mendapat nama baik di masyarakat. Selalu ada warning-warning yang menyatakan bahwa mereka adalah kader partai yang diangkat dan dipilih oleh partai, sehingga seolah tidak layak untuk membanggakan kesuksesannya sebagai buah keberhasilan pribadi.
Mungkin itu tidak seluruhnya salah, karena memang mereka muncul sebagai kepala daerah dengan diusung PDIP, namun bukankah kalau tidak ada kapasitas juga tidak akan mencapai keberhasilan yang diharapkan? Ambil contoh kader PDIP yang mungkin dianggap murni, seperti Ganjar Pranowo di Jateng, apa keberhasilan dan kesuksesan yang dapat ditonjolkan? Pada hemat saya, Ganjar masih belum cukup menonjol prestasinya, terutama bila dibandingkan dengan Risma. Di sinilah kapasitas pribadi seorang kepala daerah juga menjadi aspek penting untuk mencapai keberhasilan tugas yang diemban. Kalau ditimbang prosentasenya, mungkin dapat dipandang 50% - 50% antara peran partai dan kapasitas pribadi tersebut.
Di sinilah saya sebagai rakyat kadang merasa sedih, ketika seorang Presiden yang dipilih oleh sebagian besar rakyat (meskipun dengan selisih tipis) seolah tidak dianggap oleh partai, hanya karena partai tersebut yang mencalonkan. Patut untuk diteliti lebih lanjut apakah para pemilih memilih Presiden karena sosok atau partai. Penelitian yang netral akan mampu menjawab apakah klaim-klaim partai sebagai pengusung yang boleh bertindak sewenang-wenang itu memang berdasar dan dapat dibenarkan. Kalau tidak, maka klaim tersebut hanya sekedar klaim kosong yang patut diabaikan dan dibuang ke tempat sampah.
Masalahnya, beranikah Jokowi berontak dan lepas dari bayang-bayang Mega? Bukankah survey beberapa waktu lalu ada yang menampilkan dirinya di urutan puncak ketua umum PDIP selanjutnya? Mengapa hasil survey itu seolah tidak bergaung sama sekali di kongres? Ada apakah gerangan? Lebih baik kita tunggu saja episode-episode selanjutnya.
