Waspadai Politik Pascabayar Ini

Menjelang perhelatan akbar politik di Indonesia, suhu politik Indonesia semakin panas. Para caleg telah sibuk untuk mencari dukungan untuk menduduki posisi di parlemen dari tingkat DPRD hingga DPR Pusat. Berbagai trik pun telah dilakukan untuk menarik simpari masyarakat. Mulai dari blusukan hingga berbaik hati untuk memberikan bantuan dan pelayanan pengobatan gratis.

Seiring perkembangan jaman kini masyarakat juga sudah mulai pandai untuk memilih siapa yang akan menjadi wakilnya di parlemen. Kini masyarakat juga telah mampu untuk memilih dan memilah mana yang akan dicoblosnya dalam pemilu. Kondisi ini membuat para caleg pusing untuk mencari dukungan dukungan kesana kemari demi tujuannya tercapai.

Walaupun sebagian besar masayarakat sudah memiliki pemahaman politik yang baik namun masih ada yang terpengaruh oleh money politik. Namun, gaya money politik sekarang sudah mengalami pergesaran kearah yang lebih rapi. Jika dulu orang sering menyebutnya serangan fajar yaitu membagikan uang sebelum memilih agar saat dibilik suara dapat dicoblos. Sistem ini mengalami beberapa kelemahan yaitu banyak pemilih yang berbohong hanya menerima uangnya saja tetapi tidak memilih sang caleg sehingga caleg banyak dirugikan dengan sistem ini.

Kini ada sistem money politic yang kerap digunakan caleg yaitu politik pasca bayar. Dalam politik pasca bayar ini sang caleg baru akan memberikan uang kepada orang yang benar-benar memilihnya. Dalam sistem ini biasanya caleg bekerjasama dengan KPPS untuk menandai siapa saja yang memilihnya. Cara menandainya adalah pada surat suara diberi tanda nomor urut di DPT sehingga saat penghitungan suara sang ketua KPPS akan tahu siapa saja yang akan memilih caleg tersebut. Jika orang yang dijanjikan dibayar benar-benar memilih maka akan dibayar setelah pencoblosan tetapi ketika tidak mencoblos tidak akan diberi uang.

Dengan model politik pasca bayar ini para caleg bisa menghemat pengeluaran dana untuk kampanye.Politik model seperti inilah yang harus difahami oleh para saksi dan panwaslu jangan sampai kecurangan semacam ini merusak citra demokrasi di negeri ini. Sehingga pemilu yang dilakukan bulan april mendatang dapat berjalan sesuai amanah undang-undang dan money politic dapat dicegah.