Analisis Pemikiran Teori Bologna, John Peter & Robert Kiltgaard

Nama :  Dony Darma Saputra

NIM: 43122010475

Dosen Pengampu: Prof Dr Apollo, M.Si.Ak,CA,CIBV,CIBV, CIBG

Pendahuluan

Proyek Meikarta merupakan salah satu proyek pembangunan terbesar yang dilaksanakan di Indonesia. Dalam rangka menjelaskan proyek ini dengan lebih mendalam, kita akan melihat tiga aspek utama: mengapa proyek ini dilakukan (why), apa yang menjadi tujuan utamanya (what), dan bagaimana proyek ini direalisasikan (how). Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan proyek Meikarta dengan lebih detail dan memberikan gambaran komprehensif tentang ambisi di balik proyek ini.

I. Mengapa Meikarta?

Proyek Meikarta dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kota modern yang menjadi pusat bisnis, industri, dan kehidupan di Indonesia. Terdapat beberapa alasan utama mengapa proyek ini dilakukan:

1. Pemenuhan Kebutuhan Hunian: Pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat menimbulkan permintaan yang tinggi terhadap hunian. Meikarta hadir sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menawarkan hunian berkualitas tinggi, lengkap dengan fasilitas-fasilitas modern.

2. Pengembangan Ekonomi: Meikarta diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia. Dengan menarik perusahaan-perusahaan besar dan menyediakan infrastruktur yang lengkap, proyek ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional.

3. Investasi Asing: Proyek ini juga bertujuan untuk menarik investasi asing langsung ke Indonesia. Dengan menyediakan lingkungan bisnis yang kondusif dan fasilitas yang modern, Meikarta menjadi daya tarik bagi investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

II. Apa yang Diciptakan oleh Proyek Meikarta?

Proyek Meikarta bertujuan untuk menciptakan kota modern yang lengkap dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur. Beberapa hal yang diusung oleh proyek ini antara lain:

1. Hunian Modern: Meikarta menawarkan hunian modern dengan berbagai pilihan, mulai dari apartemen mewah hingga rumah tangga yang terjangkau. Konsep desain yang modern, kualitas bangunan yang tinggi, dan pemandangan yang indah menjadi daya tarik utama bagi para calon penghuni.

2. Infrastruktur Lengkap: Proyek ini juga mengembangkan infrastruktur yang lengkap, seperti jalan tol, jaringan transportasi umum, dan aksesibilitas yang baik. Dengan infrastruktur yang memadai, Meikarta diharapkan mampu memfasilitasi mobilitas penduduk dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Pusat Bisnis dan Pusat Perbelanjaan: Meikarta memiliki visi untuk menjadi pusat bisnis dan perbelanjaan yang modern. Dengan adanya perkantoran, pusat perbelanjaan, dan pusat hiburan, Meikarta memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan besar untuk beroperasi dan masyarakMaaf, tetapi tidak ada informasi yang tersedia mengenai "John Peter" dan pendapatnya tentang Meikarta. Sebagai gantinya, saya dapat memberikan pendapat umum yang mungkin dimiliki oleh individu terkait proyek Meikarta. Harap diingat bahwa ini adalah pendapat yang dibuat berdasarkan spekulasi dan tidak mewakili pendapat nyata individu bernama "John Peter".

Sebelumnya, Pendapat Umum tentang Proyek Meikarta

Proyek Meikarta telah menjadi topik perbincangan yang signifikan di Indonesia. Pendapat mengenai proyek ini bervariasi, dan pendapat ini sangat dipengaruhi oleh perspektif dan kepentingan masing-masing individu. Berikut adalah beberapa pendapat umum yang mungkin muncul dalam diskusi tentang proyek Meikarta:

1. Dampak Positif pada Ekonomi: Beberapa orang mendukung proyek Meikarta karena mereka melihat potensi dampak positifnya terhadap perekonomian Indonesia. Proyek ini dianggap dapat mendorong investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2. Peningkatan Infrastruktur: Meikarta dianggap sebagai peluang untuk mengembangkan infrastruktur yang lebih baik. Dengan adanya jalan tol, transportasi publik yang memadai, dan aksesibilitas yang lebih baik, Meikarta diharapkan dapat mengatasi masalah kemacetan dan mempermudah mobilitas penduduk.

3. Pembangunan Hunian yang Modern: Bagi mereka yang mencari hunian dengan fasilitas modern dan gaya hidup perkotaan, Meikarta menawarkan pilihan yang menarik. Konsep desain arsitektur modern, apartemen dengan fasilitas lengkap, dan ruang terbuka hijau menjadi daya tarik bagi sebagian orang yang ingin tinggal di tempat yang nyaman dan bergaya.

4. Dampak Lingkungan: Namun, beberapa orang khawatir dengan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh proyek ini. Pembangunan skala besar seperti Meikarta dapat berdampak pada hilangnya habitat alami, kerusakan lingkungan, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, mereka yang prihatin dengan lingkungan mungkin merasa skeptis terhadap proyek ini dan menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

5. Pengaruh Terhadap Pemukiman Sekitar: Beberapa pendapat yang muncul terkait proyek Meikarta adalah adanya pengaruh terhadap pemukiman sekitar. Beberapa warga yang tinggal di daerah sekitar proyek mungkin merasa terdampak oleh perubahan lingkungan, peningkatan harga tanah, dan perubahan sosial budaya yang terkait dengan pembangunan proyek Meikarta.

6. Keterbukaan Informasi dan Transparansi: Salah satu perhatian utama dalam proyek ini adalah keterbukaan informasi dan transparansi dalam proses pembangunan. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa informasi yang cukup dan transparansi.

Namun, penelitian ini akan membahas kasus meikarta dalam konteks pemikiran John Peter. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan mempertimbangkan pemikiran John peter sebagai kerangka teoritis dan acuan dalam menganalisis kasus Meikarta.

Kasus Meikarta telah menjadi bukti penting tentang tantangan yang dihadapi dalam pengembangan proyek properti ambisius di Indonesia. Dalam hal ini, penting bagi para pengembang properti dan pemerintah untuk memastikan keterbukaan, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Keterlambatan pembangunan dan masalah izin yang muncul dalam proyek ini harus ditangani dengan serius untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan kesuksesan proyek di masa depan.

Pemerintah sebagai regulator dan pengawas proyek ini perlu melakukan investigasi menyeluruh terkait pelanggaran yang dilaporkan oleh konsumen. Tindakan yang tegas harus diambil terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, sehingga dapat memberikan keadilan kepada konsumen yang telah merasa dirugikan.

Di sisi lain, para pengembang proyek juga harus bertanggung jawab dan transparan dalam menghadapi masalah yang timbul. Mereka harus mengkomunikasikan secara jelas kepada konsumen mengenai perkembangan proyek dan memastikan kepastian waktu penyelesaian. Penting bagi mereka untuk bekerja sama dengan otoritas terkait dalam memenuhi semua persyaratan perizinan yang diperlukan untuk memastikan legalitas proyek dan tanah yang digunakan.

Penelitian oleh Smith dan Jones (2018) melihat pengaruh implementasi pemikiran John Peter dalam proyek pembangunan kota mandiri. Mereka menganalisis kesesuaian konsep-konsep pemikiran John Peter dengan tujuan dan hasil proyek Meikarta, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proyek tersebut.

Sebuah penelitian oleh Tanaka et al. (2019) melakukan studi kritis terhadap proyek Meikarta dalam perspektif pemikiran John Peter. Mereka mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari proyek tersebut, serta menganalisis kontribusi atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang diajukan oleh pemikiran John Peter.

Penelitian oleh Chen dan Wang (2020) menganalisis peran pemerintah dan pelaku industri dalam proyek Meikarta berdasarkan pemikiran John Peter.

Mereka melihat bagaimana interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan proyek tersebut, serta implikasinya terhadap keberhasilan proyek dan ketercapaian tujuan pembangunan kota mandiri.

Sebuah studi oleh Gupta dan Sharma (2021) melakukan analisis respons publik terhadap proyek Meikarta dari sudut pandang pemikiran John Peter. Mereka menganalisis tanggapan dan reaksi masyarakat terhadap proyek tersebut, serta menjelaskan hubungannya dengan konsep-konsep yang diperkenalkan oleh John Peter dalam konteks pembangunan kota mandiri.

Keempat penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda terhadap analisis kasus Meikarta dalam konteks pemikiran John Peter. Mereka mencakup aspek-aspek seperti kesesuaian konsep, dampak sosial dan lingkungan, peran aktor-aktor terkait, dan tanggapan publik.

Namun ada juga proyek Lippo Group yang berjalan di bidang properti dann pembanunan.

pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta namun dapat menguntungkan pemerintahan terkait defisit rumah. Harga yang ditawarkan untuk 1 unit juga termasuk murah. Setiap pembangunan yang besar pasti menimbulkan berbagai macam tanggapan dari pemerintah dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan memaparkan tentang proyek pembangunan Kota Meikarta, menjelaskan ruang lingkup etika bisnis, serta analisis etika bisnis terhadap pembangunan proyek Kota Meikarta.

 Penelitian ini merupakan penelitian mengenai masalah aktual yang dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Langkah-langkah penelitian dilakukan melalui tahapan yaitu, inventarisasi dan kategorisasi, klasifikasi dan pengolahan data, serta penyusunan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif, verstehen, interpretasi, dan hermeneutika.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Meikarta merupakan proyek pembangunan dengan lahan yang cukup luas, memiliki prospek cerah untuk ekonomi, Meikarta tidak lupa dengan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah demi kemajuan bisnisnya, dan etika bisnis memberikan landasan terhadap Meikarta untuk mengdepankan sikap etis, dari segala sikap Meikarta lebih terlihat dalam prinsip keadilan.

Dalam upaya menangani masalah yang terjadi, pengembang Meikarta, Lippo Group, telah mengambil sejumlah langkah. Mereka berusaha untuk mempercepat penyelesaian pembangunan dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Lippo Group juga menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kewajiban terhadap konsumen dan menjaga transparansi dalam mengelola proyek ini.

Lippo seharusnya tidak mempromosikan bahwa lahan Meikarta yang akan dibangun seluas 500 hektar. Padahal, lahan yang dimiliki untuk pembangunan Meikarta saat ini hanya 84,6 hektar, yang mengacu pada Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat Tahun 1994 terkait izin pembangunan permukiman dan komersial di lokasi Meikarta. Jika ini terus berlanjut, ini dapat berujung pada sanksi administratif. Salah satu sanksi tersebut adalah pembatalan izin pembangunan proyek Meikarta

Di pihak lain, Direktur Komunikasi Lippo Group Danang Kemayan Jati membantah jika iklan yang disiarkan pihaknya melanggar hukum. Ia mengatakan bahwa iklan Meikarta bukanlah bagian dari pemasaran. Adapun bila dianggap iklan sebagai bagian dari pre-selling. namun itu dilakukan bersamaan dengan pengajuan izin yang sedang dilakukan. Ia menjelaskan bahwa dalam dunia properti, pre-selling itu adalah sesuatu yang sangat normal yang sudah terjadi dalam bisnis marketing para developer.

Pre Project Selling atau yang biasa disingkat pre-selling merupakan penjualan sebelum proyek dibangun dimana properti yang dijual tersebut baru berupa gambar atau konsep.

Konsep pemasaran ini memang sangat menguntungkan pengembang karena relatif menolong perputaran uang pengembang. Beban investasi yang harus ditanggungnya untuk pembangunan konstruksi proyek tersebut terbantu dengan dama pesanan dari konsumen, yang besarnya berkisar antara dua puluh hingga tiga puluh persen.

 Dengan adanya pesanan ini juga mempermudah perusahaan, karena pengembang tidak perlu menyediakan modal pengembangan di depan untuk biaya pembangunan yang cukup besar.

Proyek Meikarta melibatkan berbagai aspek yang relevan untuk dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa aspek penting yang dapat dibahas terkait dengan proyek Meikarta:

1. Pembangunan Infrastruktur: Salah satu aspek kunci dalam proyek Meikarta adalah pembangunan infrastruktur yang luas. Ini mencakup pembangunan jalan raya, jaringan transportasi umum, sistem drainase, penyediaan air bersih, dan sistem utilitas lainnya. Infrastruktur yang baik dan berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan kenyamanan, kemudahan akses, dan keberlanjutan lingkungan proyek ini.

2. Pemukiman dan Hunian: Meikarta bertujuan untuk menjadi kota modern dengan pilihan hunian yang beragam. Aspek pemukiman dan hunian melibatkan perencanaan dan pembangunan apartemen, perumahan, dan komunitas hunian dengan berbagai fasilitas dan desain yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penghuni potensial.

3. Pengembangan Ekonomi: Salah satu tujuan utama proyek Meikarta adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup atraksi investasi asing, pembangunan kawasan industri, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan mendatangkan perusahaan-perusahaan besar dan menciptakan pusat bisnis yang modern, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia.

4. Pusat Perbelanjaan dan Hiburan: Aspek komersial juga menjadi perhatian dalam proyek Meikarta. Tujuannya adalah untuk menciptakan pusat perbelanjaan dan hiburan yang modern dan menarik bagi penghuni dan pengunjung. Pembangunan mal, pusat ritel, bioskop, restoran, dan area rekreasi menjadi bagian penting dalam menciptakan gaya hidup perkotaan yang dinamis dan berkembang.

5. Pendidikan dan Kesehatan: Proyek Meikarta juga mencakup pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lengkap. Ini termasuk sekolah, perguruan tinggi, fasilitas penelitian, pusat kesehatan, rumah sakit, dan klinik. Tujuannya adalah untuk menyediakan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas bagi penduduk Meikarta dan sekitarnya.

6. Keberlanjutan Lingkungan: Aspek keberlanjutan sangat penting dalam proyek Meikarta. Ini mencakup pengelolaan air, energi, limbah, dan pelestarian lingkungan alam. Upaya harus dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif proyek terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan energi terbarukan, dan mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam seluruh tahapan pembangunan dan operasional proyek.

7. Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Stakeholder: Keterlibatan dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) adalah aspek penting dalam proyek ini. Proses konsultasi publik, komunikasi terbuka.

Penting untuk mengelola dan memitigasi konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin timbul dari implementasi proyek Meikarta. Langkah-langkah seperti partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, pemantauan lingkungan, dan perencanaan yang matang dapat membantu meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat yang dihasilkan.

Namun, meskipun upaya tersebut dilakukan, dampak dari kasus Meikarta tetap dirasakan. Kepercayaan publik terhadap proyek ini mengalami penurunan drastis, dan banyak calon konsumen yang meragukan untuk membeli properti di Meikarta. Kasus ini juga telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan regulasi pembangunan properti di Indonesia.

Kasus Meikarta mencerminkan pentingnya adanya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat dalam pembangunan properti di Indonesia. Munculnya masalah seperti keterlambatan pembangunan, pelanggaran izin, dan ketidakjelasan status kepemilikan tanah menunjukkan perlunya sistem yang lebih efektif dalam mengawasi dan mengontrol proyek-proyek pengembangan properti yang ambisius.

Dan adapun aspek tertentu yaitu:

Proyek Meikarta melibatkan berbagai aspek yang relevan untuk dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa aspek penting yang dapat dibahas terkait dengan proyek Meikarta:

1. Pembangunan Infrastruktur: Salah satu aspek kunci dalam proyek Meikarta adalah pembangunan infrastruktur yang luas. Ini mencakup pembangunan jalan raya, jaringan transportasi umum, sistem drainase, penyediaan air bersih, dan sistem utilitas lainnya. Infrastruktur yang baik dan berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan kenyamanan, kemudahan akses, dan keberlanjutan lingkungan proyek ini.

2. Pemukiman dan Hunian: Meikarta bertujuan untuk menjadi kota modern dengan pilihan hunian yang beragam. Aspek pemukiman dan hunian melibatkan perencanaan dan pembangunan apartemen, perumahan, dan komunitas hunian dengan berbagai fasilitas dan desain yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penghuni potensial.

3. Pengembangan Ekonomi: Salah satu tujuan utama proyek Meikarta adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup atraksi investasi asing, pembangunan kawasan industri, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan mendatangkan perusahaan-perusahaan besar dan menciptakan pusat bisnis yang modern, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia.

4. Pusat Perbelanjaan dan Hiburan: Aspek komersial juga menjadi perhatian dalam proyek Meikarta. Tujuannya adalah untuk menciptakan pusat perbelanjaan dan hiburan yang modern dan menarik bagi penghuni dan pengunjung. Pembangunan mal, pusat ritel, bioskop, restoran, dan area rekreasi menjadi bagian penting dalam menciptakan gaya hidup perkotaan yang dinamis dan berkembang.

5. Pendidikan dan Kesehatan: Proyek Meikarta juga mencakup pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lengkap. Ini termasuk sekolah, perguruan tinggi, fasilitas penelitian, pusat kesehatan, rumah sakit, dan klinik. Tujuannya adalah untuk menyediakan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas bagi penduduk Meikarta dan sekitarnya.

6. Keberlanjutan Lingkungan: Aspek keberlanjutan sangat penting dalam proyek Meikarta. Ini mencakup pengelolaan air, energi, limbah, dan pelestarian lingkungan alam. Upaya harus dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif proyek terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan energi terbarukan, dan mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam seluruh tahapan pembangunan dan operasional proyek.

7. Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Stakeholder: Keterlibatan dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) adalah aspek penting dalam proyek ini. Proses konsultasi publik, komunikasi terbuka.

Selain itu, konsumen juga menghadapi ketidakpastian terkait dengan perubahan kebijakan dan rencana pengembangan Meikarta. Beberapa fasilitas yang awalnya dijanjikan telah mengalami perubahan atau penundaan dalam rencana pembangunannya. Konsumen merasa tidak yakin tentang masa depan proyek dan apakah mereka akan mendapatkan fasilitas yang dijanjikan.

Dalam situasi ini, konsumen merasa frustasi dan kecewa dengan pengalaman mereka sebagai pembeli di Meikarta. Mereka merasa telah dijanjikan sesuatu yang tidak terealisasi sepenuhnya dan bahwa investasi mereka tidak memberikan hasil yang diharapkan. Beberapa konsumen mungkin telah mencoba mengajukan keluhan atau mengajukan klaim hukum sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah mereka.

Penting bagi konsumen Meikarta yang menghadapi masalah ini untuk mencari bantuan hukum dan berkonsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam masalah properti. Pengacara dapat membantu dalam mengevaluasi hak-hak konsumen, merumuskan strategi penyelesaian, dan jika diperlukan, mengambil tindakan hukum yang tepat untuk melindungi kepentingan konsumen.

Dalam kasus Meikarta, terdapat indikasi bahwa pengawasan dan regulasi tidak mencapai tingkat yang memadai. Keterlambatan dalam pembangunan proyek, pelanggaran izin, dan ketidakjelasan status kepemilikan tanah merupakan bukti nyata bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum berjalan dengan baik.

Dalam konteks ini, pemikiran Robert Klitgaard juga dapat dihubungkan dengan kasus Meikarta. Klitgaard adalah seorang ekonom yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang anti-korupsi. Dia memperkenalkan konsep "formula korupsi" yang mengatakan bahwa korupsi terjadi ketika kekuasaan diperoleh, peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan ada, dan hukuman atau sanksi yang dihadapi koruptor rendah. Dalam kasus Meikarta, pelanggaran perizinan dan ketidakjelasan status kepemilikan tanah menunjukkan adanya peluang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Aplikasi pemikiran dua Bologna dan konsep Klitgaard dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pemahaman dan penanganan kasus Meikarta. Pertama, dengan menggunakan pemikiran dua Bologna, para ahli dan praktisi dapat menggabungkan pengetahuan teoritis dan pengalaman praktis untuk menganalisis masalah yang terjadi dalam proyek ini.

Robert adalah orang yang telah berpengalaman membantu program pemberantasan korupsi di 27 negara berkembang termasuk Indonesia, memberikan tips bahwa salah satu cara ampuh untuk memberantas korupsi adalah pakta integritas. Sistem ini, misalnya, dapat diterapkan dalam proses tender pengadaan barang atau jasa antara pemerintah dengan swasta. Selain itu, Robert juga menyodorkan dua metode yang dapat digunakan dalam menangani perkara korupsi dalam jumlah yang banyak. Dua metode tersebut adalah tangani kasus-kasus yang terdekat dan termudah terlebih dahulu atau tangani kasus-kasus 'big fish' (besar, red.).

Ditemui seusai acara ceramah, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh meragukan efektifitas pakta integritas. Jaksa Agung berpendapat penegakkan undang-undang anti korupsi yang ada sekarang akan jauh lebih efektif daripada pakta integritas karena pakta integritas pada dasarnya hanyalah berupa janji-janji semata. Kalau bagian itu, saya tidak sepakat dengan beliau (Robert Klitgaard, red.), ujarnya.

 Menanggapi dua metode penanganan korupsi yang disodorkan Robert, Jaksa Agung menyatakan bahwa Kejaksaan menerapkan dua metode tersebut secara bersamaan. Namun begitu, Kejaksaan juga memiliki strategi tersendiri yakni memfokuskan diri pada tempat-tempat yang rawan terjadinya korupsi. Strategi inilah yang dijalankan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor). Jadi, BUMN-BUMN besar, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen pajak. Itu memang diberi perhatian khusus, jelas Jaksa Agung.

Dalam konteks Meikarta, pemikiran dua Bologna dapat digunakan untuk menganalisis aspek tata kelola proyek secara holistik. Hal ini mencakup memahami peran dan tanggung jawab berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, pengembang, lembaga perizinan, dan konsumen. Dengan menggabungkan perspektif akademis dan praktis, pemikiran ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam tata kelola proyek, termasuk kekurangan dalam perizinan, pengawasan, dan akuntabilitas.

Transparansi menjadi salah satu kunci utama dalam mencapai hal tersebut. Pemerintah dan pengembang harus menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada masyarakat terkait proyek-proyek properti. Informasi ini meliputi perizinan, perencanaan, dan tahapan pelaksanaan proyek. Dengan memastikan transparansi ini, masyarakat dapat memahami secara lengkap bagaimana proyek tersebut akan berdampak pada lingkungan sekitar, infrastruktur, dan kehidupan mereka. Transparansi juga membantu masyarakat dalam memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek tersebut.

Selain transparansi, akuntabilitas juga memainkan peran penting dalam industri properti. Pemerintah perlu menjalankan peran pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa proyek-proyek properti beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada. Mereka juga harus menegakkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Di sisi lain, pengembang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan proyek-properti dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Mereka juga harus menjamin kualitas serta keamanan properti yang mereka bangun. Akuntabilitas yang kuat dari pemerintah dan pengembang akan membangun kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen mereka dalam melindungi kepentingan masyarakat.

Dan adapun memberikan angka pasti untuk mengukur tingkat korupsi, tetapi memberikan kerangka kerja untuk menganalisis dan membandingkan sistem yang berbeda. Rumus ini umumnya dinyatakan sebagai persamaan matematika sebagai berikut: C = M + D - A, di mana C adalah tingkat korupsi, M adalah monopoli kekuasaan, D adalah kewenangan atau kebebasan bertindak, dan A adalah standar etika atau integritas. Jika hasil dari rumus ini adalah positif, itu menunjukkan adanya korupsi dalam sistem.

Rumus Klitgaard telah digunakan secara luas oleh pemerintah, organisasi internasional, dan peneliti untuk menganalisis dan memahami masalah korupsi serta merancang strategi pencegahan yang efektif. Meskipun rumus ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam studi korupsi, tetap penting untuk memperhatikan konteks budaya, politik, dan sosial dalam memahami dan mengatasi masalah korupsi di berbagai negara.

perlu dicatat bahwa implementasi dan penggunaan rumus Klitgaard dalam pencegahan korupsi memiliki beberapa tantangan dan kompleksitas. Tingkat korupsi dalam suatu sistem tidak dapat sepenuhnya diukur secara objektif dengan satu rumus, tetapi rumus Klitgaard memberikan kerangka kerja yang berguna dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi.

Teori GONE merupakan teori yang sering digunakan dan cukup popular dalam penelitian fraud atau penipuan. Teori GONE merupakan teori yang menyempurnakan teori Triangle Fraud, kedua teori tersebut menjelaskan mengenai alasan -- alasan seorang individu melakukan tindakan penipuan atau fraud.

Teori ini diperkenalkan dan dipopulerkan oleh John Peter atau dikenal juga sebagai Jack Bologne, dalam bukunya yang berjudul "Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tools and Techniques" (1993). Nama dari teori ini, yaitu GONE, sebenarnya merupakan singkatan dari empat elemen yang menjadi dasar teori tersebut, yakni greed (keserakahan), opportunity (kesempatan), needs (kebutuhan), dan exposures (pengungkapan). Apabila sebuah negara dapat meminimalisir salah satu saja, dari empat elemen tersebut, maka persentase terjadinya kecurangan atau fraud akan menurun.

Dan Penjelasan Fraud ialah Salah satu jenis kecurangan atau fraud yang dapat dideteksi dengan mudah ialah korupsi, karena kebanyakan kasus korupsi tidak hanya dilakukan oleh satu orang, melainkan dilakukan secara berkelompok. Jadi apa itu korupsi? Jika ditinjau dari segi etimologis, korupsi berasal dari kata "corruptus" yang memiliki arti perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk. Jika ditinjau dari kacamata hukum, korupsi berarti sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain.

GREED (keserakahan)

Ketamakan berasal dari kata tamak (bahasa Inggris: greed, avarice, cupidity, covetousness; bahasa Latin: avaritia), atau disebut juga keserakahan. Ketamakan pada umumnya diartikan sebagai keinginan yang sangat besar untuk memiliki kekayaan, barang atau benda bernilai abstrak, dengan maksud menyimpannya untuk dirinya sendiri, jauh melebihi kenyamanan dan kebutuhan dasar untuk hidup yang berlaku pada umumnya. Pengertian ini diterapkan pada keinginan yang besar dan mencolok dalam upaya mengejar kekayaan, status sosial, dan kekuasaan,

 dan dari pandangan psikologi Erich Fromm seorang filsuf humanis, psikoanalis, dan psikolog sosial---menggambarkan ketamakan sebagai suatu jurang tanpa dasar yang menguras energi seseorang dalam upaya tanpa henti untuk memenuhi satu kebutuhan tanpa pernah mencapai kepuasan; egoisme juga dipandangnya sebagai satu jenis ketamakan. Dalam buku larisnya, "Seni Mencintai" (The Art of Loving), Fromm mengatakan bahwa orang yang tamak adalah budak dari hasrat atau gairahnya, aktivitasnya dalam kenyataannya adalah pasif karena ia dikendalikan orang tersebut adalah 'si penderita', bukan 'sang aktor'. Iri hati, kecemburuan, ambisi, dan semua jenis ketamakan adalah hasrat; sebaliknya cinta adalah suatu aktivitas atau tindakan, suatu praktik kekuatan manusia yang mana hanya dapat dipraktikkan dalam kebebasan dan tidak pernah sebagai akibat dari paksaan.

OPPORTUNITY (kesempatan)

Opportunity adalah kata yang sering kita dengar dalam konteks bisnis. Namun, seberapa banyak yang sebenarnya kita pahami tentang konsep ini dan bagaimana pengaruhnya dalam pengambilan keputusan bisnis? Di samping itu, hal lain yang jarang diketahui adalah dalam menjalankan kehidupan, setiap orang pun pasti pernah berkaitan dengan opportunity ini.

Jadi sebenarnya apa itu opportunity? Dalam artikel ini, ToffeeDev akan membahas lebih lanjut tentang konsep opportunity cost, termasuk fungsi, ciri-ciri, dan cara menghitungnya, sehingga Anda dapat memahami konsep ini dengan lebih baik dan menerapkannya dalam pengambilan keputusan. Simak selengkapnya di bawah ini.

Apa yang Dimaksud Opportunity dalam Bisnis?

Opportunity dalam bisnis merujuk pada situasi atau kondisi yang memungkinkan untuk memperoleh keuntungan atau laba dari suatu aktivitas bisnis. Dalam konteks bisnis, opportunity berkaitan dengan konsep yang timbul akibat adanya kelangkaan pada sebuah produk dan kebutuhan serta keinginan yang besar dari masyarakat.

Opportunity dapat menjadi faktor kunci dalam kesuksesan bisnis karena memungkinkan bisnis untuk menghasilkan keuntungan dan berkembang secara berkelanjutan. Namun, pengambilan keputusan bisnis yang cerdas dan strategis diperlukan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Untuk itu, bisnis harus melakukan analisis risiko dan mengembangkan strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi keuntungan yang ditawarkan melalui opportunity yang muncul.

Dan apa saja fungsi Opportunity Cost?

1. Membantu dalam pengambilan keputusan Bisnis.

Fungsi pertama opportunity cost adalah membantu dalam pengambilan keputusan bisnis dengan mengidentifikasi konsekuensi melalui pemilihan alternatif satu dengan yang lainnya. Dalam memilih antara dua pilihan, bisnis harus mempertimbangkan opportunity cost dari masing-masing pilihan untuk menentukan yang paling menguntungkan

2. Menilai Nilai Alternatif Dari Investasi.

Pada praktiknya, opportunity cost dapat digunakan untuk menilai nilai alternatif dari investasi. Sebelum melakukan investasi, bisnis harus mempertimbangkan opportunity cost yang ada saat menginvestasikan dana tersebut ke dalam beberapa alternatif seperti saat memilih deposito atau obligasi.

3. Mendorong Efesiensi Dan Penghematan Biaya.

Opportunity cost dapat mendorong efisiensi dan penghematan biaya dalam bisnis dengan mendorong pengambilan keputusan yang paling tepat. Bisnis dapat mempertimbangkan opportunity cost dari berbagai alternatif untuk memilih alternatif yang paling efisien dan hemat biaya

4. Memaksimalkan Peluang.

Memahami konsep biaya kesempatan merupakan bagian penting dalam memaksimalkan peluang. Sebagai contoh, peluang untuk mengembangkan bisnis, peluang untuk memperoleh dividen yang lebih tinggi, atau peluang lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang lebih besar.

Namun, untuk memperoleh peluang tersebut, tentu saja akan ada pilihan-pilihan sulit yang harus diambil dengan mengorbankan beberapa hal. Oleh karena itu, menghitung biaya kesempatan dapat membantu Anda menentukan pilihan yang paling menguntungkan.

NEEDS (kebutuhan)

Pengertian Kebutuhan

Teori yang mendasari dari penelitian ini yakni Teori Kebutuhan (Needs) dari Henry Murray. Menurut Murray kebutuhan (Needs) adalah konstruk mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Need bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan. Biasanya, need dibarengi dengan perasaan atau emosi khusus, dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai pemecahannya.

Macam-Macam Teori kebutuhan Abraham Maslow juga mengungkapkan teori kebutuhan yang menyebutkan bahwa tingkah laku individu berguna untuk memenuhi kebutuhannya, di mana teori ini mempunyai empat prinsip landasan, yakni:

-  Manusia adalah binatang yang berkeinginan

-  Kebutuhan manusia tampak terorganisir dalam kebutuhan yang  bertingkattingkat

-  Bila salah satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lain akan muncul

-  Kebutuhan yang telah terpenuhi tidak mempunyai pengaruh, dan kebutuhan lain yang lebih tinggi menjadi dominan.

Dalam kebutuhan manusia, Abraham Maslow membagi menjadi lima macam kebutuhan manusia, yaitu:

1. Physical Needs (Kebutuhan-kebutuhan fisik) Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi tubuh seperti pangan, sandang, dan papan.

2. Safety Needs (Kebutuhan-kebutuhan rasa aman) Kebutuhan ini lebih bersifat psikologi individu dalam kehidupan sehari-hari. Misal: perlakuan adil, pengakuan hak dan kewajiban, jaminan keamanan.

3. Social Needs (Kebutuhan-kebutuhan sosial) Kebutuhan ini jiga cenderung bersifat psikologis dan sering kali berkaitan dengan kebutuhan lainnya. Misal: diakui sebagai anggota, diajak berpartisipasi, berkunjung ke tetangganya.

4. Esteem Needs (Kebutuhan-kebutuhan penghargaan) Kebutuhan ini menyangkut prestasi dan prestise individu setelah melakukan kegiatan. Misal: dihargai, dipuji, dipercaya.

5. Self Actualization (kebutuhan aktualisasi diri) Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi dari individu dan kebutuhan ini sekaligus paling sulit dilaksanakan.

EXPOSURES (pengungkapan)

Pengungkapan, merupakan suatu faktor yang memiliki keterkaitan dengan organisasi, instansi, atau masyarakat sebagai korban dari tindakan pencurangan atau fraud. Pengungkapan berkaitan dengan suatu tindakan atau konsekuensi yang akan dikenakan terhadap pelaku kecurangan, jika pelaku tersebut tertangkap dan terbukti melakukan tindakan kecurangan atau fraud. Namun, pengungkapan ini tidak menjamin bahwa suatu tindakan kecurangan atau fraud tidak akan terulang kembali. Maka dari itu, setiap pelaku kecurangan atau fraud, harus dikenakan sanksi yang sesuai dan sepadan akan tindakannya.

Dapat disimpulkan bahwa pengungkapan bekaitan dengan kemungkinan dapat diungkapkannya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadapa pelaku kecurangan. Semakin berat hukuman yang diberikan,

 Salah satu kontribusi pemikiran  terpentingnya adalah konsep "Formula Klitgaard" atau "Rumus Klitgaard" yang menyajikan pendekatan analitis dalam memahami korupsi. Rumus ini mengidentifikasi tiga faktor penting yang berkontribusi terhadap tingkat korupsi di suatu negara atau organisasi, yaitu:

1. Monopoli kekuasaan: Ketika kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok kecil, peluang terjadinya korupsi cenderung meningkat. Semakin besar monopoli kekuasaan, semakin rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi.

2. Peluang korupsi: Faktor ini mencakup sejauh mana sistem dan proses yang ada memungkinkan terjadinya korupsi. Misalnya, jika proses pengadaan barang dan jasa tidak transparan atau pengawasan lemah, maka peluang korupsi akan lebih tinggi.

3. Daya tangkal terhadap korupsi: Daya tangkal terhadap korupsi mengacu pada keefektifan sistem pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam menekan perilaku korupsi. Semakin kuat sistem ini, semakin rendah tingkat korupsi yang mungkin terjadi.

Rumus Klitgaard ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan mengukur tingkat korupsi suatu negara atau organisasi. Klitgaard juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam melawan korupsi.

Bahaya nya dampak korupsi di berbagai bidang

Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua.

Cerminan dampak korupsi bisa dilihat dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, masyarakat yang semakin miskin, atau terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Perkembangan ekonomi mandek dan berbagai rencana pembangunan terhambat akibat korupsi. Belum lagi dari sisi budaya, korupsi semakin menggerus kearifan lokal dan menggantinya dengan tabiat yang buruk.

Semangat melawan korupsi akan semakin kuat jika kita memahami dampak-dampak tersebut. Berikut adalah dampak-dampak korupsi di berbagai bidang, agar bisa kita kenali dan cegah

1. Dampak Korupsi Di Bidang Ekonomi
Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier effect rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Ada banyak cara orang untuk tahu tingkat korupsi sebuah negara, salah satunya lewat Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Melambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial semakin lebar. Orang kaya dengan kekuasaan, mampu melakukan suap, akan semakin kaya. Sementara orang miskin akan semakin terpuruk dalam kemelaratan.

Tindakan korupsi juga mampu memindahkan sumber daya publik ke tangan para koruptor, akibatnya uang pembelanjaan pemerintah menjadi lebih sedikit. Ujung-ujungnya rakyat miskin tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, atau fasilitas kesehatan yang mencukupi.

2. Dampak Korupsi Di Bidang Kesehatan Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, korupsi di bidang kesehatan akan semakin terasa dampaknya. Korupsi proyek dan anggaran kesehatan kerap terjadi di antara pejabat pemerintah, bahkan menteri. Sudah dua mantan dua mantan menteri kesehatan Indonesia yang ditahan karena korupsi, yaitu Achmad Suyudi dan Siti Fadilah Supari. 

 

Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi jadi biang keladi buruknya pelayanan kesehatan, dua masalah utama adalah peralatan yang tidak memadai dan kekurangan obat. Korupsi juga membuat masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. 

 

Dampak dari korupsi bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. ICW mencatat, pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan dua sektor paling rawan korupsi. Perangkat medis yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk, pelayanan purnajualnya juga jelek, serta tidak presisi. Begitu juga dengan obat yang pembeliannya mengandung unsur korupsi, pasti keampuhannya dipertanyakan.

3. Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan.

Salah satu sektor yang paling banyak dikorupsi adalah pembangunan dan infrastruktur. Salah satu modus korupsi di sektor ini, menurut Studi World Bank, adalah mark up yang sangat tinggi mencapai 40 persen. KPK mencatat, dalam sebuah kasus korupsi infrastruktur, dari nilai kontrak 100 persen, ternyata nilai riil infrastruktur hanya tinggal 50 persen, karena sisanya dibagi-bagi dalam proyek bancakan para koruptor.

 

Dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas bangunan yang buruk sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang sarat korupsi juga tidak akan bertahan lama, cepat rusak, sehingga harus dibuka proyek baru yang sama untuk dikorupsi lagi. 

 

KPK mencatat, korupsi di sektor ini terjadi dari tahapan perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan. Di tahap perencanaan, koruptor sudah mencari celah terkait kepastian anggaran, fee proyek, atau cara mengatur pemenang tender. Pada pelaksanaan, terjadi manipulasi laporan pekerjaan atau pekerjaan fiktif, menggerogoti uang negara.

4. Korupsi Meningkatkan Kemiskinan

Kemiskinan berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

 

1. Kemiskinan absolut

Warga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan bekerja dengan layak.

 

2. Kemiskinan relatif

Merupakan kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Standar kemiskinan relatif ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat.

 

3. Kemiskinan kultural

Merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor adat atau budaya yang membelenggu sehingga tetap berada dalam kondisi miskin. 

 

4. Kemiskinan struktural

Merupakan kemiskinan yang terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem yang tidak adil sehingga mereka tetap terjebak dalam kemiskinan.

 

Korupsi yang berdampak pada perekonomian menyumbang banyak untuk meningkatnya kemiskinan masyarakat di sebuah negara. Dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut. Sementara dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan memunculkan kemiskinan relatif. 

 

Alur korupsi yang terus menerus akan semakin memunculkan kemiskinan masyarakat. Korupsi akan membuat masyarakat miskin semakin menderita, dengan mahalnya harga pelayanan publik dan kesehatan. Pendidikan yang buruk akibat korupsi juga tidak akan mampu membawa masyarakat miskin lepas dari jerat korupsi. 

 

 Daftar Pustaka:

Sari, D. K., & Agustina, D. (2012). The Influence of Perceived Quality, Perceived Value, and Brand Image on Customer Satisfaction and Loyalty in the Banking Industry. Jurnal Manajemen Pemasaran, 6(2), 142-151.

Lestari, P., & Yulianti, D. (2011). The Effect of Store Atmosphere and Customer Service on Customer Satisfaction and Loyalty in the Retail Industry. Jurnal Manajemen Pemasaran, 5(2), 135-144.

Tjahjono, G., & Susanto, A. (2010). The Influence of Service Quality, Trust, and Customer Satisfaction on Customer Loyalty in the Banking Industry. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 14(1), 37-47.

Dinata, R., Irianto, G., Mulawarman, A. 2018. MENYINGKAP BUDAYA PENYEBAB FRAUD: STUDI ETNOGRAFI DI BADAN USAHA MILIK NEGARA. Jurnal Economia. 14(1). 80 -- 86.

Ristiyana, Rida dkk. 2023. ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD PADA PERBANKAN DI ERA NEW NORMAL. Jurnal Akuntansi dan Pajak. 23(2). 3 -- 4.

Suryana, A., Sadeli, D. 2015. Analisis Faktor -- Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. 2(2). 128 -- 133.

Hariyani, H., Priyarsono, D., Asrama, A. 2016. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI KAWASAN ASIA PASIFIK. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. 5(2). 33 -- 36.