Mohon tunggu...
Donyawan Maigoda
Donyawan Maigoda Mohon Tunggu... Penulis - Content Writer | Novelis| SEO Writer| Owner PT Xinxian Boba Indonesia

Hanya manusia biasa yang hobi menulis saat sedang gabut

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Mungkinkah Kekuasaan Menentukan Keringanan Hukum?

10 Agustus 2023   00:40 Diperbarui: 11 Agustus 2023   16:08 184
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Keadilan, sumber gambar: pexels.com

Saya yakin, kita semua pernah mendengar pepatah tua yang mengatakan, "Kekuasaan membawa tanggung jawab besar." Namun, bagaimana jika kekuasaan juga membawa keringanan hukum? Baru-baru ini, kasus yang melibatkan Ferdy Sambo dan teman-temannya telah memicu perdebatan seputar apakah kekuasaan memang dapat mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan.

Mari kita kembali saat tragedi yang mengguncang masyarakat terjadi. Pada saat itu, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, seorang anggota polisi yang bertugas menjaga keamanan, menjadi korban dari suatu insiden tembak menembak. Namun, fakta kematian Brigadir Yosua menunjukkan bahwa ia merupakan korban pembunuhan.

Saat tragedi ini terungkap, lampu sorot media beralih pada Ferdy Sambo. Dia dituduh sebagai salah satu pelaku dalam pembunuhan yang menghebohkan itu. 

Kisah ini menjadi semakin kompleks ketika proses hukum dimulai. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memasuki panggungnya, dengan Ferdy Sambo duduk di kursi terdakwa. Pada Februari 2023, majelis hakim dalam keputusannya menyatakan bahwa Ferdy secara sah dan meyakinkan bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana. 

Vonis yang dijatuhkan tidaklah ringan, yaitu hukuman mati. Ini adalah pukulan berat bagi Ferdy Sambo dan keluarganya, serta sorotan bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini.

Namun, jangan berpikir bahwa ini adalah akhir dari kisah yang penuh dengan intrik. Ferdy Sambo menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan, terdapat peluang untuk mengekspresikan ketidakpuasan dan mencari keadilan melalui pintu belakang hukum, yaitu banding dan kasasi. Ini adalah langkah-langkah yang membuka pintu menuju suatu arena yang penuh dengan pertarungan argumen, kebijakan hukum, dan kekuasaan.

Ketika kita berbicara tentang kasasi, apakah kalian juga membayangkan ruang berbingkai emas yang dihiasi mahkota dan palu hakim? Well, mungkin tidak, tapi dalam konteks hukum, istilah "kasasi" seakan membawa kita ke wilayah magis yang memengaruhi nasib seseorang.

Ferdy Sambo dan tim hukumnya dengan penuh keyakinan menempuh jalan ini. Mereka mungkin menyadari bahwa keputusan akhir bisa saja ditentukan oleh tangan-tangan kekuasaan yang duduk di balik meja mahkamah. Dan itulah titik di mana spekulasi muncul: apakah pengaruh kekuasaan mungkin merembes ke dalam keputusan hukum?

Terbukti, harapan Ferdy Sambo tidaklah sia-sia. Mahkamah Agung (MA), tempat di mana keputusan terakhir kasus ini diambil, menjatuhkan keputusan yang membuat banyak orang merenung. Vonis mati diubah menjadi penjara seumur hidup. Ferdy bukan satu-satunya yang mendapat perubahan hukuman, Ricky Rizal Wibowo dan terpidana lainnya juga merasakannya.

Apakah ini adalah akibat dari kekuasaan hukum yang lebih besar? Ataukah ini menggambarkan betapa kompleksnya sistem peradilan kita, di mana pertimbangan dan argumen yang disajikan mampu merubah arah sebuah keputusan?

Bukannya tanpa dasar, pertanyaan di atas. Bagaimana mungkin, dalam kasus yang sama, vonis bisa berubah drastis dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup? Apakah itu hanya sebuah permainan hukum yang sah, ataukah ada lebih banyak variabel yang tersembunyi?

Tentu, kita harus mengakui bahwa keputusan hukum adalah hasil dari pertimbangan matang, berdasarkan fakta dan hukum yang ada. Tetapi tidak bisa diabaikan bahwa ada faktor luar yang mungkin memiliki pengaruh. Kekuasaan, baik politik maupun sosial, mungkin memainkan peran dalam membentuk sudut pandang dan tekanan yang beragam.

Putusan yang diambil oleh hakim-hakim yang penuh tanggung jawab, dapat menciptakan tatanan hukum yang adil. Tetapi ditengah perjalanan ini, apakah mereka selalu terbebas dari pengaruh? Pertanyaan ini menjadi penting karena hukuman yang dijatuhkan bukanlah sekadar angka statistik, tetapi nyawa manusia yang terlibat.

Meskipun kita tidak tahu, ada atau tidak adanya intervensi kekuasaan dalam sistem hukum, tetapi kita tetap harus mewaspadai kemungkinan tersebut. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri: bagaimana kita dapat memastikan bahwa putusan di dalam ruang peradilan diambil atas dasar bukti dan hukum, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan lain yang tak terlihat?

Transparansi dan keadilan adalah dua pilar yang mendasari sistem peradilan yang benar. Pertama, transparansi. Penting bagi setiap tahap proses hukum untuk dilakukan secara terbuka dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dengan menjaga transparansi, kita memungkinkan masyarakat untuk melihat bagaimana keputusan diambil dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim.

Kedua, keadilan. Keadilan adalah pondasi atas putusan yang diambil. Penting bagi setiap hakim untuk mempertimbangkan fakta dan hukum secara objektif, tanpa membiarkan pertimbangan pribadi atau pengaruh luar mempengaruhi keputusan. Keputusan harus diambil berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten.

Namun, bagaimana kita dapat memastikan bahwa transparansi dan keadilan ini dijalankan dengan baik? Pertama, melalui sistem yang terbuka dan akuntabel. Informasi tentang proses peradilan, sidang, dan keputusan harus mudah diakses oleh publik. Ini memungkinkan semua pihak, termasuk para ahli hukum dan aktivis masyarakat sipil, untuk melakukan pengawasan dan memberikan tanggapan terhadap keputusan yang diambil.

Kedua, independensi lembaga peradilan harus dijaga dengan ketat. Hakim harus memiliki otonomi dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum dan bukti yang ada, tanpa tekanan atau pengaruh eksternal. Sistem pengawasan internal dan eksternal juga harus kuat untuk mencegah praktik-praktik yang merusak transparansi dan keadilan.

Keputusan Mahkamah Agung (MA), terhadap Ferdy Sambo dan rekan-rekannya mencetuskan pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama. Apakah kita benar-benar bisa yakin bahwa setiap putusan adalah hasil dari kepastian hukum yang murni, ataukah kekuasaan mungkin meresap ke dalamnya?

Apapun jawabannya, yang jelas adalah pentingnya terus mengajukan pertanyaan dan menjaga transparansi dalam sistem peradilan kita. Kita harus memastikan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa pandangan dari pengaruh yang lebih besar di belakang layar.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun