Dalam kekisruhan DPRD DKI vs. Ahok yang sedang memanas saat ini, muncullah dua kubu: yakni kubu pro Ahok dan kubu pro DPRD (atau anti Ahok). Salah seorang netizen dengan username @ferrykoto dari kubu pro DPRD membuat tulisan berjudul "BUKTI-BUKTI Kesalahan Fatal Ahok Dalam Kisruh UPS" (http://www.pkspiyungan.org/2015/02/bukti-bukti-kesalahan-fatal-ahok-dalam.html). Dengan judul tersebut, sudah jelas bahwa maksud penulis adalah membeberkan bukti kesalahan Ahok.
Namun di sini saya ingin mengajak pembaca untuk berpikir kritis terhadap media. Banyak media yang menyajikan berita dengan subyektif tidak obyektif, tendensius, dan bertujuan untuk menyetir opini pembaca ke arah tertentu. Salah satunya adalah artikel tersebut.
Dalam hal ini @ferrykoto ingin membuktikan bahwa Ahok salah. Namun, apakah betul saudara @ferrykoto telah membeberkan bukti-bukti? Setelah saya baca dan saya telaah argumen-argumennya, saya simpulkan bahwa @ferrykoto tidak membuktikan kesalahan Ahok. Di sini saya ingin membeberkan sanggahan saya terhadap artikel tersebut. Yang ada @ferrykoto malah mengkonfirmasi terjadinya pemborosan dana negara yang fantastis jumlahnya dan sebearnya tidak perlu. Di sini saya beberkan seluruh isi argumen Mas @ferrykoto (tercetak miring). Jadi mohon maklum kalau artikelnya panjang, supaya pembaca dapat menilai secara obyektif. Mari kita telaah argumen-argumennya:
1. Lagi2x Pak @basuki_btp mengambil langkah "perlawanan" dibanding mengkoreksi diri karena ada kesalahan.
Di sini @ferrykoto tidak membuktikan apa-apa. Hanya menyatakan pendapat. Pak Basuki tidak salah apa-apa dengan mengambil langkah "perlawanan" baik itu menyebar berita di media maupun langkah hukum. Itu adalah setiap hak warganegara. ? Memang itu hak setiap warganegara: "Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." (UU no. 9 th 1998, pasal. 2, ayat 2)
2. Sperti biasa, @basuki_btp keluarkan statemn kesannya benar, tapi pd dasarnya tunjukan dia tdk faham.
Lagi-lagi, ini hanya sebuah argumen kosong, karena tidak disertai penalaran atau bukti apapun. Apa dasarnya Anda mengklaim "dia tidak faham"?
3. Lagi2x usik soal Listrik, kali ini soal UPS, yg kebetulan sy insinyur listrik :) naifnya @basuki_btp, siapa pembisiknya?
Di sini penulis mencoba menggenjot kredibilitasnya dengan menyebutkan fakta bahwa ia adalah insinyur listrik. Tetapi selebihnya dia tidak membuktikan apa-apa. Malahan, seharusnya sebagai insinyur listrik tahu bahwa tidak masuk akal kalau sekolah membutuhkan UPS 120kVA. Untuk apa coba? Sekolah biasanya tidak punya mesin produksi. Komputer sekolah tidak begitu vitalnya sehingga harus pake UPS. Saya bergelut di pendidikan sudah 10 tahun dan setahu saya kebanyakan sekolah tidak pake UPS komputernya fine-fine saja.
4. Sebelum bahas soal UPS, mari lihat kasus awal. Ini kan persoalan @basuki_btp mengirim APBD-P ke @Kemendagri_RI yg tdk sesuai (manipulasi?)
5. Pak @basuki_btp kirim APBD untuk disahkan @Kemendagri_RI tapi yg dikirim bukan APBD hasil pembahasan dgn DPRD.
6. Jelas itu salah dan melanggar UU, apalagi jk @basuki_btp lakukan dgn sadar. Dan @Kemendagri_RI sdh nyatakan salah.
7. Ditambah statemen @basuki_btp dia sengaja kirim dokumen APBD yg bukan hasil pembahasan tsb karena temukan ada "titipan dana siluman".
8. Mestinya jk @basuki_btp betul temukan ada lembaran yg diselipkan dlm APBD (diluar pembahasan) dia harus lapor Pimpinan DPRD.
9. Diusut siapa yg selipkan, itu kriminal, bukan malah @basuki_btp lakukan pelanggaran dg kirim APBD asal yg blum dibahas.
10. Itu sama saja @basuki_btp melakukan pemalsuan Dokumen pembahasan APBD, dan ini sama saja pelanggaran.
11. Itu pokok soal asalnya, mestinya @basuki_btp mengakui itu salah dan perbaiki, apapun alasannya itu salah. Sambil ungkap titipan silumas tsb.
12. Dan titipan siluman yg diselipkan tsb harus dibuktikan. Tapi faktanya @InfoKejaksaan saja belum terima laporannyahttp://t.co/GwpIN7hA5h
Nomor 4-12 harus ditelaah lebih lanjut oleh pihak yang berwenang yang menelaahnya dari sumber langsung.
13. Kesannya @basuki_btp mencari pembenaran atas kesalahannya memalsukan pengiriman Dokumen APBD dg isu titipan dana siluman.
14. Soal dana titipan siluman APBD 2015 ini kata @basuki_btp diantaranya terkait pengadaan UPS. Harga 1 UPS katanya sampai 4 Milyar.
Bukan 4 milyar, tapi 6 milyar.
14. Dan soal harga UPS ini lagi2x @basuki_btpngacobuat statemen, dia katakan UPS dipasaran 10 jutaanhttp://t.co/ejeJzhieZx… ngawur sekali.
15. Karena UPS harga miliran memang ada, Industrial class UPS namanya, yg kapasitasnya ratusan ribu watt pak @basuki_btp bukan UPS biasa.
Nah, berarti Mas @ferrykoto mengaku bahwa memang betul terjadi pengadaan UPS yang bernilai miliaran rupiah, yaitu "industrial class UPS, yang kapasitasnya ratusan ribu watt." INDUSTRIAL CLASS! Untuk apa satu sekolah menengah mempunyai UPS industrial class? Memang menjalankan mesin-mesin yang perlu power supply terbunuh
16. Pak @basuki_btp kalau anda tanya teman anda yg hanya pedagang Glodok, tentu jarang yg tahu Industrial UPS atau Bank Power ini.
17. Pedagang Glodok jualannya UPS home/office use, kelas jutaan atau paling ratusan juta. BERBEDA pak @basuki_btp jenisnya.
Di sini @ferrykoto hanya berasumsi bahwa teman yang ditanyakan Ahok mengenai UPS adalah pedagang Glodok. Tidak ada dasar yang dapat mensuport pernyataannya.
18. Industrial UPS dg 3fasa kapasitas ratusan ribu watt, harganya bisa MILYARAN, itu konfirm ada @basuki_btp , pembisik anda lagi2x kurang data.
Lagi-lagi di sini penulis membuat pernyataan yang berimplikasi bahwa dia mengakui bahwa memang ada pengadaan UPS yang bernilai miliaran rupiah.
19. Nach soal berapa pasti harga pengadaannya, tentu harus dilihat spek, jenis, merk dan lainnya @basuki_btp itu tugas anda mestinya awasi.
Lagi-lagi, di sini implikasinya penulis mengakui memang ada pengadaan UPS milyaran rupiah. Pokok masalahnya bukan apakah sesuai harga pengadaan dengan spek, tetapi apa perlunya menghabiskan miliaran rupiah untuk UPS INDUSTRIAL GRADE dibagikan ke sekolah? Lagipula tugas mengawasi itu harusnya DPRD lho. Kata siapa? UU no. 27 thn. 2009, salah satunya menjabarkan fungsi DPRD.
20. Awasi lewat pembahasan bersama DPRD agar spec barang dan harga sesuai, dan tdk ada tipu2x dalam APBD, tdk ada dana siluman.
21. Soal anggaran UPS sampai 4-5Milyar, apakah wajar? jawabnya tergantung seperti apa pekerjaan pengadaannya.
Salah. Tidak perlu ahli elektronik untuk melihat ini tidak wajar. Orang awam pun mengerti, tidak masuk akal satu sekola menghabiskan dana 4 - 5 milyar untuk UPS, jika sekolah tersebut pada kenyataannya gedungnya saja bobrok.
22. Kalau dari berita pengadaan UPS 2014 disinihttp://t.co/63TtGnIQbT itu UPS 120KVA, sangat besar.
23. Harga UPS 120KWatt bisa 1-2 Milyar tergantung spec dan merk. So wajarkah anggaran 4-5Milyar?
24. Bisa tdk wajar, tapi bisa jadi wajar, tergantung apa saja pekerjaan yg harus dilakukan Rekanan dlm suply UPS tsb.
25. Dari segi fisik saja, UPS 120K tersebut selain besar juga berat, sampai TON, plus Battery, Butuh bangunan khusus.
26. Selain butuh bangunan khusus, UPS120K butuh instalasi khusus. Tdk sama dg jenis yg dijual kawan @basuki_btp di Glodok, yg tinggal colok.
27. Selain instalasi khusus, memasang UPS 120KVA tsb butuh tenaga ahli khusus, jadi beda jauh dgn UPS 10jutaan pak @basuki_btp.
28. Sungguh kasihan sy, siapa pembisik pak @basuki_btp yg terus mengadu dia dgn DPRD dgn data tidak benar.
29. Apalagi ditambah dg berita inihttp://t.co/bZjtZMmHVn @basuki_btp ungkit soal pengadaan UPS120KWatt 2014.
30. Banyak sekali kesalahan @basuki_btp sbagai Gub kalau dicermati dari berita tersebut dan itu semua FATAL.
31. Pertama itu adalah pengadaan sah yg ada di APBD-P 2014, yg ajukan Pemerintah (Sudin Pendidikan) berita disinnihttp://t.co/tJUdCMx2vC
32. Baca jg disinihttp://t.co/63TtGnIQbTdanhttp://t.co/igQKsQIhEfdanhttp://t.co/ZbSlHyidkx
33. Sehingga klau sekarang @basuki_btp nyatakan dia sudah tahu itu dana "titipan siluman" tapi sebagai gubernur dia membiarkan, itu salah.
34. @basuki_btp sebagai gubernur (ingat pengadaan ini Nop 2014) telah membiarkan korupsi, penyimpangan, kalau benar tuduhannya itu titipan.
35. Dgn statemen @basuki_btp di (detik.com) http://t.co/bZjtZMmHVn… ini dia mestinya bisa dituduh mendiamkan Korupsi terjadi apalagi Lelangnya terbuka
Lho mas, pembiaran korupsi bagaimana? Sudah jelas-jelas Ahok membawa berkas-berkas dua koper dan melaporkan ke KPK.
36. Sekali lagi soal harga 4-5Milyar mengadakan UPS apakah wajar atau tidak, itu tergantung spec pekerjaannya. @basuki_btp bisa diselidiki.
Repeating
37. Yang jadi soal, jika pak @basuki_btp dgn beraninya katakan itu "titipan siluman" tanpa pengetahuan soal jenis UPS yg diadakan, FATAL.
38. Pak @basuki_btp bisa dituduh asal bicara, apalagi dia perbandingkan dg UPS di glodok yg harganya 10jutaan. Fatal sekali.
Kapan dan di mana Ahok mengatakan membandingkan dengan UPS di glodok? Lagi-lagi ini hanya asumsi penulis.
39. Kalau pembisik pak @basuki_btp pintar saja sedikit soal listrik atau UPS, mestinya sadar meributkan UPS itu seperti menepuk air didulang.
Lagi-lagi, ini hanya pernyataan, bukan argumentasi, dan tidak membuktikan apa-apa.
40. Sama persis dg kasus marah2x @basuki_btp ke @pln_123 yg salahkan listrik mati sehingga pompa tdk bekerja, jakarta banjir.
Pernyataan, bukan argumentasi.
41. Marah2x yg makin tunjukan @basuki_btp tdk fahm persoalan, skedar ramai, cari kambing hitam, atau pembisknya tdk kapable.
Dalam marah-marahnya Ahok biasanya menjelaskan kenapa dia marah-marah dengan sangat logis dan dapat dimengerti.
42. Kalau mau permasalahkan pengadaan UPS di APBD2014 atau 2015, pak @basuki_btp mestinya cari siapa konsultannya, koq bisa UPS yg diadakan?
43. Bukan persoalkan harga, yg hanya bisa disimpulkan pelanggaran jika sudah diaudit pekerjaan & harganya.
44. Pasti ada yg salah di Konsultan Pemprov/sudin Pendidikan DKI, koq usulkan UPS untuk mengatasi listrik mati di sebuah sekolah.
"Pasti ada yang salah". Lagi-lagi berasumsi tanpa dasar.
43. UPS kapasitas besar sampai 120Kwatt, diperuntukan untuk peralatan sensitiv yg tdk boleh mati sesaat pun krena beresiko besar.
Suatu pertnyataan yang baik. Nah sekarang saya balik tanya, di sekolah alat apa yang sensitif yang tidak boleh mati yang beresiko besar? Kalau di industri saya mengerti mungkin mesin-mesin produksi tidak boleh mati karena dapat merugikan perusahaan dalam jumlah besar setiap jam listrik mati, maka itu perlu UPS besar. Namun setelah saya bergelut di dunia pendidikan 10 tahun lebih keluar masuk sekolah, tidak ada alat-alat listrik di sekolah yang begitu vitalnya sehingga tidak boleh mati listrik dan memerlukan UPS INDUSTRIAL GRADE. Jadi, konyollah jika satu sekolah menghabiskan dana miliaran untuk UPS.
44. Misal untuk peralatan Rumahsakit, ruang operasi, peralatan produksi industri dimana tdk boleh terjadi listrik mati sesaat pun.
45. Semntara u/ Sekolah tentu tdk ada perlatan sensitive yg perlu sedemikian dijaga agar tetap menyala, Yg tepat mestinya GENSET.
Nah, kan, berarti di sini @ferrykoto mengakui UPS untuk sekolah sebenarnya tidak perlu kan? Katanya mau membuktikan Ahok kesalahan fatal, tapi koq di sini malah mengakui bahwa UPS itu tidak diperlukan. Berarti Anda setuju dong dengan Ahok?
46. Nach disini kelihatan @basuki_btp marah2x yg tdk perlu malah bongkar ketidak mampuannya menguasai persoalan, terkesan diakali bawahan saja.
Di sini Anda membuat kesimpulan, padahal belum membuktikan apa-apa.
47. Berita di @detikcomhttp://t.co/bZjtZMmHVn… justru menunjukan @basuki_btp tdk menjalankan fungsi pengawasannya sebagai Kepala Daerah.
Justru sebaliknya, berita tersebut adalah hasil paparan Ahok tentang temuan-temuannya, yang adalah hasil dari pengawasannya.
48. Mungkin maksud hati @basuki_btp mengungkap itu agar dia mendapat pembelaan dari Rakyat DKI, tapi justru sebaliknya, menapuk air didulang.
Wah, mas @ferrykoto ini benar-benar hidup di dunia lain ya? Apa tidak bisa melihat fakta? Tagar #SaveAhok adalah trending topic nomor 1 di Twitter, media sosial dengan 500 juta kicauan (sumber http://about.twitter.com) setiap hari. Itu satu saja sudah bisa jadi bukti bahwa rakyat mendukung Ahok..
49. Kejaksaan @kejatidiy mestinya dgn statemen @basuki_btp sudah bisa turun tangan, menyidik Pemprov DKI dlm menjalankan fungsinya.
50. Apalagi @basuki_btp jelas katakan "Saya sabar menunggu, 2013 ketemu 2014 masih ada anggaran siluman seperti ini" ...artinya pembiaran korupsi.
51. Membiarkan pengadaan UPS 120Kwatt yg kata @basuki_btp melanggar & dia tahu. itu sama saja Ahok kaki tangan Koruptor, http://t.co/bZjtZMmHVn
Beda mas. Basuki perlu waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup.
52. Membiarkan selama tdk "terganggu" tapi meributkan saat kepentingannya terganggu. Itu salah @basuki_btp.
Mana ada kepentingan Basuki terganggu? Justru dia mempertaruhkan jabatannya dengan mengangkat isu ini.
53. Jadi pak @basuki_btp come on, jgn anti kritik, jgn selalu bermusuhan, anda memerintah itu tdk sendiri, DPRD itu juga wakil rakyat.
54. Saya tdk bela DPRD pak @basuki_btp, sama seperti sy tdk bela PLN, tapi ini semata kelihatan nyata, anda keliru tdk mau mengkoreksi diri.
Lagi-lagi, kelihatan nyata apanya? Anda belum membuktikan apa-apa di sini. Hanya membuat  pernyataan-pernyataan yang cenderung asumtif dan tidak berdasarkan bukti yang kuat, malah tidak faktual (contoh: Pernyataan no. 48).
55. Anda pak @basuki_btp keukeh dg kebenaran anda, tapi tdk mau lihat kebenaran pihak lain, mencari2x kambing hitam, tepuk air didulang.
Tidak ada bukti
56. Sy juga percaya, bahwa masih ada anggota DPRD nakal, tapi di negara hukum semua harus dibuktikan secara hukum, bukan menghakimi di media.
Bukan menghakimi di media, namun melaporkan, dan disertai data dan bukti yang konkrit.
57. Apalagi buat statemen yg kemudian hanya sekedar untuk tutupi kesalahan, pembelaan diri, malah akhirnya ribut yg tdk perlu, rakyat korban.
Statemen yang mana? Anda belum membuktikan apa-apa di sini.
58. Jadi pak @basuki_btp saran saya, kalau memang anda salah kirim Dokumen APBD, maka perbaikilah, akui saja, toch @Kemendagri_RIkonfirm.
59. Jika anda betul temukan ada "titipan Siluman" yg diselipkan padahal tdk ada dipembahasan dgn DPRD, laporkan ke Pimpinan DPRD.
60. Buktikan, jangan malah ributkan di media, kalau DPRD tdk merespon dan anda yakin dg bukti anda pak @basuki_btp bawa ke @KPK_RI atau Kejati.
61. Terakhir, pak @basuki_btp sekali lagi belajarlah ke Walikota Surabaya, Risma dalam menangani perbedaan pandangan dgn DPRD.
62. Walau sy lihat, pak @basuki_btp & Risma sama2x bukan jago diplomasi, tapi setidaknya Risma mampu melokalisir persoalan tdk melebar kemana2.
63. Dan warga surabaya dibuat cerdas dalam melihat persoalan, bukan diprovokasi dg statemen yg tdk perlu. Kasihan warga DKI, jika ribut terus.
64. Mari pak @basuki_btp gunakan kesempatan anda bisa memimpin DKI untuk buktikan Jakarta bisa lebih baik, secara nyata, bukan sekedar ribut.
65. Mohon maaf pak @basuki_btp jika ada salah tulis dan kata. Senyata nya soal UPS dan APBD ini anda kembali salah pilih pembisik, Salam.
No. 58 - 65 bukanlah pembuktian, namun saran-saran atau tantangan untuk Ahok.
Jadi mana yang katanya bukti Ahok melakukan kesalahan fatal? Tidak ada. Penulis ini hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang cenderung bersifat tendensius, asumtif, dan tidak sesuai dengan fakta (contoh: no. 48) Semoga pembaca jadi lebih kritis dalam menyikapi berita-berita yang seliweran di internet dan tidak asal percaya.
